Pelaksanaan ketentuan pasal 4 dan 5 peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan bagi PNS serta akibat hukumnya di kota Gorontalo

THALIB, Mutia Cherawaty, Prof. Dr. RM. Sudikno Mertokusumo, S.H

2003 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian mengenai Pelaksanaan Ketentuan Pasal 4 dan 5 PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Bagi PNS serta Akibat Hukumnya di Kota Gorontalo merupakan penelitian yuridis normatif dan bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan Pasal 4 dan 5 PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Bagi PNS serta akibat hukumnya di Kota Gorontalo. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer sebagai pendukung di dalam melengkapi data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah purposive sampling untuk menentukan anggota sample. Kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan ketentuan ini belum dilaksanakan secara efektif. Data menunjukkan ada 60 pelanggaran, baik PNS yang beristeri lebih dari seorang tanpa izin atasan, maupun PNS wanita yang menjadi isteri kedua. Perkawinan tersebut dilakukan di bawah tangan, karena tidak dapat memenuhi alasan-alasan sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. PP nomor 9 tahun 1975. Proses penegakan hukumnya, tidak tegas dan konsisten, begitu pula sanksi hukumnya. Ada tiga kasus yang diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Keseluruhan permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama karena memenuhi alasan-alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya yaitu kekakuan yang ditunjukkan oleh pasal 4 ayat (2) yang tidak mengizinkan PNS wanita menjadi isteri kedua, tidak memenuhi rasa keadilan dan perlindungan terhadap perempuan, tidak tegasnya peraturan sanksi pelanggaran perkawinan yang diacu, faktor subyektif, keterbatasan pengetahuan akibat tidak adanya sosialisasi terhadap ketentuan tersebut, proses birokrasi yang rumit, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah yang mengakibatkan penyimpangan terhadap ketentuan tersebut.

The research on the implementation of article 4 and 5 of the Government Regulation number 45 of 1990 and its legal consequence in Gorontalo City is a normative legal research, which aims to study the implementation of the above articles along with the legal consequence in Gorontalo City. The research relies on a library research in obtaining the secondary data and a field research for the primary data as to support the secondary ones. It uses a purposive sampling method to take the samples, and then analyses the data qualitatively. The research results show ineffective implementation of the regulation on marriage permit for civil servant in Gorontalo. The data from government institutions mention sixteen cases of law breaking, either a male civil servant having more than one wives without prior permission from his employer, or a female civil servant being a second wife. Such marriages are committed underhanded, because they could not give reasons according to act number 1 of 1974 jo. the Government Regulation number 9 of 1975. The process for legal enforcement has not been carried out in decisive and consistent manners and the sa me is true for the legal sanction. In the implementation, there are three cases settle in the Court of Religious Affairs. The Court approves the requests as they provide reasons recognized by the Act number 1 of 1974. The factors that influenced the implementation of the regulation consist of the following. First is the rigidity of the article 4 (2) that never permits a female civil servant to be a second wife, giving no sense of fairness and protection to woman, as well as no certainty and decisiveness in the sanction given to the marriages it refers to. Other factors include subjectivity, lack of information due to lack of socialization on the regulation, complicated and long bureaucracy process, and a low level of legal awareness, which gives ways to violation against the regulation.

Kata Kunci : Hukum, Izin Perkawinan PNS, PP No45 Tahun 1990, Pasal 4 dan 5, mariage permit, civil servant, Gorontalo City.