Implementasi Pemberian Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Bali Terhadap Proses Peradilan Pidana Bagi Notaris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1134K/Pid/2022)

I Putu Danny Septarika, Dr. Muhaimin, S.H., M.Kn.

2023 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dan kriteria pemberian persetujuan oleh MKNW Provinsi Bali terhadap permohonan penyidik untuk memanggil Notaris dan mengambil fotokopi minuta akta, serta keabsahan penyitaan minuta akta oleh penyidik terhadap minuta akta Notaris I Wayan Darma Winata berdasarkan Berita Acara dan Notulen Koordinasi Bareskrim Polri dengan MKNW Provinsi Bali. 

Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian hukum normatif dan empiris. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian langsung melalui wawancara kepada narasumber dan responden. Data disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. 

MKNW Provinsi Bali telah melaksanakan tugasnya berdasarkan Pasal 66 UUJNP dan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021. Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 tidak menjelaskan secara khusus megenai objek pemeriksaan. MKNW Provinsi Bali hanya berfokus memeriksa syarat-syarat formal Akta Notaris I Wayan Darma Winata. Terdapat tiga kriteria yang terpenuhi untuk memberikan persetujuan, tetapi berkaitan dengan syarat materiil dari akta Notaris. Hal tersebut menyebabkan MKNW Provinsi Bali menolak permohonan dari Penyidik Bareskrim Polri. Penyidik Bareskrim Polri tetap dapat melakukan pemeriksaan karena Notaris I Wayan Darma Winata tidak menggunakan hak ingkarnya. Penyitaan Minuta Akta Notaris I Wayan Darma Winata oleh Penyidik Bareskrim Polri sah karena telah memenuhi minimal dua alat bukti. Jaksa Penuntut Umum dapat melanjutkan penuntutan ke Pengadilan Negeri Denpasar. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah sesuai dalam memutuskan bahwa Notaris I Wayan Darma Winata bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara tiga tahun. 

This study aims to determine the procedures and criteria for granting approval by MKNW of Bali Province to the investigator's request to summon a Notary and take a photocopy of the deed minuta, as well as the validity of the seizure of the deed minuta by the investigator against the Notary I Wayan Darma Winata's deed minuta based on the Minutes and Minutes of Coordination of the Police Bareskrim with MKNW of Bali Province 

This research is a blend of normative and empirical legal research. Research data was obtained through literature studies and direct research through interviews with resource persons and respondents. The data is presented descriptively and analyzed qualitatively. 

MKNW Bali Province has carried out its duties based on Articel 66 of the UUJNP and Permenkumham Number 17 of 2021. Based on the regulation, it is not specifically explained about object of examination. MKNW Bali Province only focuses on examining the formal requirements of Notarial Deed I Wayan Darma Winata. There are three criteria that are met to give approval, but they relate to the material requirements of the Notary Deed. This caused MKNW of Bali Province to reject the request fro the Police Bareskrim Investigator. Police Bareskrim Investigator can still conduct investigations because I Wayan Darma Winata did nor exercise his right of disobedience. The confiscation of Minuta Deed Notarial I Wayan Darma Winata by the Police Bareskrim Investigator is valid because it has obtained approval from the Chairman of Denpasar District Court. I Wayan Darma Winata was named as a suspect because he had fulfilled at least two pieces of evidence. The Public Prosecutor can proceed to Denpasar District Court. Denpasar District Court judge was appropriate in ruling that Notary I Wayan Darma Winata was guilty and sentenced to three years imprisonment.  

Kata Kunci : Majelis Kehormatan Notaris, Penyitaan