Faktor-Faktor Penyebab Pelaksanaan Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Belum Selesai Ditindaklanjuti (Studi Kasus Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)

Fitri Nanda Sari, Aviandi Okta Maulana, SE., M.Acc., Ak., CA., Ph.D

2023 | Tesis | S2 Ilmu Akuntansi/Akuntansi Terapan

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia belum selesai ditindaklanjuti. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus. Teori impelentasi kebijakan Edwards III digunakan sebagai rerangka penelitian. Penelitian  ini berfokus pada pemahaman tentang kendala pelaksanaan dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi atas temuan aset tetap tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang memengaruhi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK terkait temuan aset tetap tanah, yaitu faktor komunikasi untuk melaksanakan kebijakan yang telah disampaikan kepada para pelaksana. Namun, perintah yang diberikan belum sepenuhnya dapat diimplementasikan karena ada permasalahan ketidakjelasan informasi yang didapat terkait aset tetap tanah. Faktor sumber daya memperlihatkan bahwa staf yang ditugaskan belum memadai baik dari segi jumlah maupun pemahaman Sementara itu, informasi pelaksanaan tindak lanjut terkendala aset tetap tanah yang tidak informatif. Faktor disposisi memperlihatkan bahwa terdapat ketidaksepakatan dan perbedaan hasil inventarisasi antara OPD dengan BPK. Faktor struktur birokrasi pada aspek fragmentasi yang menjadi penyebab penyelesaian tindak lanjut aset tetap tanah ini masih menjadi pekerjaan rumah untuk para pelaksana.

This study aims to identify factors that caused the follow-up recommendations of The Supreme Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI) have not been completed. This research used a qualitative method with a case study approach. Edwards III's policy implementation theory was used as a research framework. This study focused on understanding implementation constraints in completing follow-up recommendations on the findings of land fixed assets. The results showed that there were factors that influenced the completion of the follow-up of BPK recommendations related to the finding of land fixed assets, namely Communication factors to implement policies which have been conveyed to the implementers. However, the order given had not been fully implemented due to the problem of clarity of information obtained regarding land fixed assets. The resource factor showed that the assigned staff were not adequate in terms of number or understanding. Meanwhile, information on the implementation of follow-up was constrained by land fixed assets that were not informative. Disposition factors showed that there were disagreements and differences in inventory results between OPD and BPK. The bureaucratic structure factors in the fragmentation aspect made the completion of the follow-up of land fixed assets still a homework for the executors.

Kata Kunci : Rekomendasi pemeriksaan BPK, tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia