Mengapa Penggunaan Teknologi Informasi Tidak Meningkatkan Efisiensi Pemerintah Daerah? (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul)

Muhammad Zanuwar Sesariyanto, Prof. Irwan Taufiq Ritonga, S.E., M.Bus., Ph.D., CA.

2023 | Skripsi | AKUNTANSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang menyebabkan tidak adanya hubungan antara implementasi SPBE dan efisiensi di pemerintah daerah provinsi dan kabupaten. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mencapai tujuan penelitian. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam dan data sekunder diperoleh dari telaah dokumen. Informan dalam penelitian ini merupakan pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang terlibat dalam proses implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bantul.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua faktor yang memengaruhi hubungan tersebut Faktor pertama adalah r egulasi kepegawaian yang tidak selaras dengan tujuan implementasi SPBE. Ditemukan bahwa regulasi kepegawaian di sektor publik belum mampu memberikan fleksibilitas yang diperlukan untuk melakukan praktik efisiensi, seperti pengurangan pegawai. Faktor kedua yang menjadi penghalang adalah adanya pola pikir inkrementalisme dalam penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran yang cenderung hanya mengikuti pola tambahan atau pengurangan dari anggaran tahun sebelumnya, tanpa mempertimbangkan sepenuhnya efek dari implementasi SPBE.

This study aims to explore the factors that cause the absence of a relationship between e-government implementation and efficiency in the scope of provincial and district local governments. This research used qualitative methods with a case study approach to achieve the research objectives. Primary data were obtained from in-depth interviews and secondary data were obtained from document reviews. The informants in this study are employees of the Regional Government of Bantul Regency who were involved in the implementation process of e-government in Bantul Regency.

The results show that there are two factors that influence the relationship. The first factor is the regulation of employment that is not in line with the objectives of the implementation of e-government. It has been found that the public sector employment regulation is not capable of providing the necessary flexibility to implement efficiency practices, such as employee reduction . The second factor that became a barrier is the presence of incremental thinking in budgeting. Budgeting tends to follow only additional patterns or reductions from the previous year's budget, without fully considering the effects of the implementation of e-government.

Kata Kunci : Efisiensi, Pemerintah Daerah, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik