Inovasi Kebijakan Penyusunan Data Kemiskinan Sebagai Upaya Peningkatan Ketepatan Sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta

Maya Kartika Sari, Dr. Umi Listyaningsih, S.Si., M.Si; Drs. Pande Made Kutanegara, M.Si

2023 | Tesis | S2 Mag.Studi Kebijakan

Data Kemiskinan KKM dan KKRM Kabupaten Sleman tahun 2021 adalah data kemiskinan lokal sebagai data tunggal yang berisi informasi tentang jumlah dan gambaran keluarga miskin hasil verifikasi dan validasi yang disusun berdasarkan indikator kemiskinan dan ditetapkan oleh Bupati Sleman sebagai basis data penentuan sasaran program penanggulangan kemiskinan pada tahun berikutnya. Rangkaian mekanisme penyusunan data kemiskinan tersebut merupakan inovasi kebijakan yang menggabungkan inovasi-inovasi menjadi suatu rangkaian kegiatan untuk mendapatkan data kemiskinan terbaik. Studi tentang kebijakan penangulangan kemiskinan, studi tentang inovasi data kemiskinan dan ketepatan sasaran telah banyak dilakukan, tetapi studi terkait proses inovasi kebijakan data kemiskinan di tingkat daerah belum pernah dilakukan. 

Penelitian ini bertujuan mengkaji proses inovasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam penyusunan data kemiskinan sebagai upaya ketepatan sasaran program penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan proses inovasi melalui dua tahapan utama  yang dikemukakan oleh Roger (2003) yaitu inisiasi dan implementasi. Pengambilan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara kepada informan yang ditentukan secara purposive dan snowball. 

Pada tahap inisiasi, yang menjadi permasalahan pada fase agenda seting inovasi adalah kebutuhan data tunggal, tututan masyarakat data valid terbebas dari kesalahan data (exclusion dan inclusion error), desentralisasi penentian keluarga miskin dan kebutuhan sistem informasi yang update, realtime dan akurat. Pada fase matching, penyesuaian yang dilakukan meliputi penyesuaian anggaran pendanaan, kerjasama antar pelaku, penyesuaian sumber daya manusia (strukturisasi), penyesuaian konsep dasar dan desain kegiatan. Pada tahap implementasi, proses redefinisi/restrukturisasi merupakan proses transfer knowledge konsep penentuan keluarga miskin. Proses inovasi telah dilakukan secara bertahap dalam siklus Inovasi sejak 2010, sehingga dapat dikatakan bahwa proses klarifikasi oleh setiap pelaku berhubungan erat dengan keterlibatannya dalam proses inovasi sebelumnya. Keterlibatan informan sebagai individu pelaku tersebut juga mempengaruhi konsep “kebaruan” inovasi pada rutinisasi. Beberapa hal menjadi pendukung proses inovasi seperti regulasi kebijakan, komitmen dan kapabilitas pemimpin, dukungan legislative, komitmen antar pemimpin, pendanaan, struktur organisasi, kapasitas sumber daya manusia, komitmen pemimpin di tingkat desa, dan lingkungan masyarakat peduli data.

Since 2010, Sleman Regency Government has been compiling local poverty data as the main reference for targeting poverty alleviation programs. This data involves verification and validation, encompassing the number and description of impoverished families based on poverty indicators. In 2021, Sleman Regency combined various innovations to tackle challenges affecting data inaccuracies.

This research aims to examine the policy innovation process in compiling poverty data by the government, using Rogers' innovation process theory. A qualitative approach was utilized, highlighting two main stages: initiation and implementation.

During the initiation stage, issues in the agenda setting phase included the need for unified, valid, and accurate data, as well as decentralized determination of impoverished families. The matching stage involved budget adjustments, collaboration among stakeholders, human resources, basic concepts, and activity design.

The implementation stage covered redefinition and restructuring processes to transfer the concept of determining impoverished families, followed by clarification and routinization. This innovation process has been ongoing since 2010, with each stakeholder clarifying their involvement in previous innovations. Support from policy regulations, leadership commitment, legislative backing, funding, organizational structure, human resource capacity, commitment at the village level, and community support played crucial roles in facilitating this innovation process.

Kata Kunci : Data kemiskinan, proses inovasi Rogers, inovasi kebijakan, , exclusion error, inclusion error