Presidential Threshold Dalam Tinjauan Hermeneutika
Ari Nugraha, Dr. Sindung Tjahyadi
2023 | Tesis | S2 Ilmu Filsafat
Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika
sebagai metode interpretasi untuk menganalisis UU Presidential Threshold.
Pendekatan ini melibatkan telaah hermeneutika dalam memahami teks bahasa hukum
yang diangkat oleh peneliti. Dalam konteks ini, peneliti akan melihat koherensi
intern konsep hermeneutika dan bagaimana konsep ini diterapkan dalam mengkaji
teks dan konteks UU Presidential Threshold.
Selain itu, pendekatan holistik juga digunakan untuk
memahami secara menyeluruh konsep filsafat hermeneutika dan penerapannya dalam
menganalisis Undang-Undang Presidential Threshold. Dengan demikian, peneliti
berharap dapat menemukan gambaran yang jelas dan menyeluruh dalam pembahasan
analisis. Penelitian ini berupaya melakukan kajian hermeneutika secara terhadap
UU Presidential Threshold dengan harapan dapat menghasilkan ruang interpretasi
yang baru untuk mencapai kepastian hukum di masa depan, yang pada gilirannya
akan berkontribusi pada kehidupan demokrasi yang adil dan berkeadilan.
Berdasarkan analisis hermeneutika terhadap UU
Presidential Threshold, kesimpulan utama yang dapat diambil adalah adanya
distorsi dalam penafsiran ambang batas pencalonan presiden yang terdapat dalam
Undang-Undang Pemilu. Secara tekstual, UU tersebut dianggap sebagai penafsiran
yang keliru terhadap Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI tahun 1945. Pasal tersebut
sebenarnya tidak menyebutkan adanya ambang batas, melainkan memberikan hak
kepada semua partai politik yang terdaftar sebagai peserta pemilu untuk
mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Dalam
konteks 'world of the text', pentingnya menjalankan pemilihan presiden
dan wakil presiden secara demokratis dan konstitusional sesuai dengan
prinsip-prinsip yang terdapat dalam konstitusi ditegaskan. Partai politik juga
diakui sebagai pilar demokrasi dan penghubung antara pemerintahan negara dengan
warga negara. Namun, dalam konteks 'within of the text', terdapat
distorsi seperti misinterpretasi oleh Mahkamah Konstitusi terhadap persyaratan
yang tidak seharusnya melekat pada pemahaman mengenai Presidential Threshold
yang termaktub dalam UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 Pasal 222. Oleh karena itu,
penafsiran yang melibatkan ambang batas pencalonan presiden dianggap tidak
sejalan dengan teks konstitusi. Kesimpulan ini menekankan pentingnya untuk
dengan teliti mempertimbangkan teks konstitusi dan memastikan bahwa pemilihan
presiden dan wakil presiden dilaksanakan sesuai semangat demokratis dan
konstitusional yang diamanatkan dalam konstitusi.
This study uses a hermeneutic approach as an
interpretation method to analyze the Presidential Threshold Act. This approach
involves the study of hermeneutics in understanding legal language texts raised
by researchers. In this context, the writer will look at the internal coherence
of the concept of hermeneutics and how this concept is applied in studying the
text and context of the Presidential Threshold Law.
In addition, a holistic approach is also used to
thoroughly understand the concept of hermeneutic philosophy and its application
in analyzing the Presidential Threshold Act. Thus, the authors hope to find a
clear and comprehensive picture in the discussion of analysis. This research
seeks to carry out a hermeneutical study of the Presidential Threshold Law with
the hope that it will generate new interpretation space to achieve legal
certainty in the future, which in turn will contribute to a just and equitable
democratic life.
Based on the hermeneutical analysis of the
Presidential Threshold Law, the main conclusion that can be drawn is that there
is a distortion in the interpretation of the presidential nomination threshold
contained in the Election Law. Textually, the law is seen as a
misinterpretation of Article 6A Paragraph (2) of the 1945 Constitution of the
Republic of Indonesia. The article does not actually mention a threshold, but
instead gives all political parties registered as election participants the
right to nominate presidential and vice-presidential candidates. In the context
of the 'world of the text', the importance of holding presidential and vice
presidential elections in a democratic and constitutional manner in accordance
with the principles contained in the constitution is stressed. Political
parties are also recognized as a pillar of democracy and a link between the
state government and citizens. However, in the context of 'within the text',
there are distortions such as the misinterpretation by the Constitutional Court
of requirements that should not be attached to the understanding of the
Presidential Threshold as stipulated in the Election Law No. 7 of 2017 Article
222. Therefore, an interpretation involving the presidential nomination
threshold is considered inconsistent with the text of the constitution. This
conclusion emphasizes the importance of carefully considering the text of the
constitution and ensuring that the election of the president and vice president
is carried out in accordance with the democratic and constitutional spirit
mandated in the constitution.
Kata Kunci : Presidential Threshold, Hermeneutika, Paul Ricoeur