Presidential Threshold Dalam Tinjauan Hermeneutika

Ari Nugraha, Dr. Sindung Tjahyadi

2023 | Tesis | S2 Ilmu Filsafat

Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika sebagai metode interpretasi untuk menganalisis UU Presidential Threshold. Pendekatan ini melibatkan telaah hermeneutika dalam memahami teks bahasa hukum yang diangkat oleh peneliti. Dalam konteks ini, peneliti akan melihat koherensi intern konsep hermeneutika dan bagaimana konsep ini diterapkan dalam mengkaji teks dan konteks UU Presidential Threshold.

Selain itu, pendekatan holistik juga digunakan untuk memahami secara menyeluruh konsep filsafat hermeneutika dan penerapannya dalam menganalisis Undang-Undang Presidential Threshold. Dengan demikian, peneliti berharap dapat menemukan gambaran yang jelas dan menyeluruh dalam pembahasan analisis. Penelitian ini berupaya melakukan kajian hermeneutika secara terhadap UU Presidential Threshold dengan harapan dapat menghasilkan ruang interpretasi yang baru untuk mencapai kepastian hukum di masa depan, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada kehidupan demokrasi yang adil dan berkeadilan.

Berdasarkan analisis hermeneutika terhadap UU Presidential Threshold, kesimpulan utama yang dapat diambil adalah adanya distorsi dalam penafsiran ambang batas pencalonan presiden yang terdapat dalam Undang-Undang Pemilu. Secara tekstual, UU tersebut dianggap sebagai penafsiran yang keliru terhadap Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI tahun 1945. Pasal tersebut sebenarnya tidak menyebutkan adanya ambang batas, melainkan memberikan hak kepada semua partai politik yang terdaftar sebagai peserta pemilu untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden.  Dalam konteks 'world of the text', pentingnya menjalankan pemilihan presiden dan wakil presiden secara demokratis dan konstitusional sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam konstitusi ditegaskan. Partai politik juga diakui sebagai pilar demokrasi dan penghubung antara pemerintahan negara dengan warga negara. Namun, dalam konteks 'within of the text', terdapat distorsi seperti misinterpretasi oleh Mahkamah Konstitusi terhadap persyaratan yang tidak seharusnya melekat pada pemahaman mengenai Presidential Threshold yang termaktub dalam UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 Pasal 222. Oleh karena itu, penafsiran yang melibatkan ambang batas pencalonan presiden dianggap tidak sejalan dengan teks konstitusi. Kesimpulan ini menekankan pentingnya untuk dengan teliti mempertimbangkan teks konstitusi dan memastikan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan sesuai semangat demokratis dan konstitusional yang diamanatkan dalam konstitusi.

This study uses a hermeneutic approach as an interpretation method to analyze the Presidential Threshold Act. This approach involves the study of hermeneutics in understanding legal language texts raised by researchers. In this context, the writer will look at the internal coherence of the concept of hermeneutics and how this concept is applied in studying the text and context of the Presidential Threshold Law.

In addition, a holistic approach is also used to thoroughly understand the concept of hermeneutic philosophy and its application in analyzing the Presidential Threshold Act. Thus, the authors hope to find a clear and comprehensive picture in the discussion of analysis. This research seeks to carry out a hermeneutical study of the Presidential Threshold Law with the hope that it will generate new interpretation space to achieve legal certainty in the future, which in turn will contribute to a just and equitable democratic life.

Based on the hermeneutical analysis of the Presidential Threshold Law, the main conclusion that can be drawn is that there is a distortion in the interpretation of the presidential nomination threshold contained in the Election Law. Textually, the law is seen as a misinterpretation of Article 6A Paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The article does not actually mention a threshold, but instead gives all political parties registered as election participants the right to nominate presidential and vice-presidential candidates. In the context of the 'world of the text', the importance of holding presidential and vice presidential elections in a democratic and constitutional manner in accordance with the principles contained in the constitution is stressed. Political parties are also recognized as a pillar of democracy and a link between the state government and citizens. However, in the context of 'within the text', there are distortions such as the misinterpretation by the Constitutional Court of requirements that should not be attached to the understanding of the Presidential Threshold as stipulated in the Election Law No. 7 of 2017 Article 222. Therefore, an interpretation involving the presidential nomination threshold is considered inconsistent with the text of the constitution. This conclusion emphasizes the importance of carefully considering the text of the constitution and ensuring that the election of the president and vice president is carried out in accordance with the democratic and constitutional spirit mandated in the constitution.

Kata Kunci : Presidential Threshold, Hermeneutika, Paul Ricoeur