PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TERHADAP NOTARIS DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Mutia Permata Sari, S.H., Dr. Harry Purwanto, S.H., M.Hum.

2023 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris di Kabupaten Kepulauan Meranti dan untuk  mengetahui dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi pada pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Di dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa bahan hukum. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cara wawancara (interview) kepada responden, yang dalam hal ini didapatkan dari proses wawancara berbagai sumber terkait penelitian yaitu responden dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Majelis Pengawas Wilayah Provinsi, dan Notaris di Kabupaten Meranti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti belum terbentuk karena jumlah Notaris yang sedikit dan kekurangan tenaga ahli dari unsur akademisi. Akibatnya, wewenang pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris di Kabupaten Kepulauan Meranti dialihkan kepada Majelis Pengawas Provinsi Riau. Meskipun pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pada tahun 2019 tidak efektif karena keterbatasan waktu dan anggaran, pada tahun 2020 terjadi peningkatan karena penambahan waktu dan anggaran dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kendala utama adalah keterbatasan anggaran, yang menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara rutin setiap tahun. Namun, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau tetap berusaha menemukan solusi dengan tidak mengadakan kegiatan pengawasan setiap tahun ketika anggaran tidak tersedia. Pemeriksaan non resmi secara internal dilakukan untuk mengatasi masalah ini, dengan menggabungkan pemeriksaan Notaris tahunan dengan program kerja lain yang memiliki anggaran tersedia.

This study aims to determine and analyze the implementation of supervision and development of Notaries in Kepulauan Meranti District and to identify and analyze efforts made to overcome obstacles in the implementation of supervision and development of Notaries in Kepulauan Meranti District.

The research method used in this study is empirical juridical research. Secondary data in the form of legal materials were utilized for this research. Primary data collection was conducted through interviews with respondents, obtained from interviews with various sources related to the research, namely respondents from the Ministry of Law and Human Rights, Regional Supervisory Council of the Province, and Notaries in Meranti District.

The research findings indicate that the Regional Supervisory Council has not been formed in Kepulauan Meranti District due to the small number of Notaries and the lack of academic experts. As a result, the authority for supervision and development of Notaries in Kepulauan Meranti District has been transferred to the Provincial Supervisory Council of Riau. Although the supervision and development activities were not effective in 2019 due to time and budget constraints, there was improvement in 2020 due to increased time and budget provided by the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights. The main constraint is the limited budget, which prevents regular annual supervision. However, the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in Riau Province is making efforts to find solutions by not conducting supervision activities every year when the budget is unavailable. Informal internal inspections are conducted to address this issue by combining annual Notary inspections with other budgeted work programs.

Kata Kunci : Pengawasan, Pembinaan, Notaris