DIMENSI BUDAYA GRID-GROUP TERHADAP IMPLEMENTASI e-GOVERNMENT (Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)

Wini Prastuti, Prof. Dr. Yeremias T Keban, MURP

2023 | Disertasi | DOKTOR MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Mengingat pentingnya e-government dalam index pencapaian negara secara global, sangat kontras bahwa sedikit perhatian yang diberikan kepada budaya sebagai penentu dalam tahapan implementasi e-government. Meskipun sejumlah besar penelitian telah dilakukan untuk memahami faktor-faktor yang dapat menghambat keberhasilan tahapan implementasi e-government, dampak budaya nampaknya sebagian besar telah diabaikan. Faktor penentu yang selama ini digunakan adalah kapasitas organisasi, infrastruktur, ekonomi, dan politik. Kesenjangan ini memiliki signifikansi tertentu ketika dimensi budaya melampaui batas-batas organisasi pada tahapan implementasi Sebagai akibat dari kesenjangan ini, penelitian yang menyelidiki dampak budaya pada implementasi tahapan e-government tidak tervalidasi. Lebih khusus lagi, tampaknya ada kekurangan pengetahuan tentang bagaimana budaya mempengaruhi keberhasilan pada tahapan implementasi e-government di organisasi publik. Hal ini yang menjadi alasan utama diambilnya topik tentang determinan budaya dalam tahapan e-government. Penelitian ini menggunakan metode campuran kuantitatif dan kualitatif untuk mengeksplorasi budaya masing-masing jenis organisasi. Kerangka konseptual berdasarkan teori budaya grid-group digunakan untuk menyediakan kerangka teoretis. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai dimensi budaya dan perilaku yang mengikuti dari jenis budaya dan bagaimana berinteraksi satu sama lain. Hal pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi variasi e-government di Pemerintah Jawa Tengah untuk memvalidasi bahwa penelitian ini berbasis empiris. Langkah selanjutnya adalah mengukur variasi karakteristik budaya pada SKPD Pemerintah Jawa Tengah. Budaya Jawa khususnya Jawa Tengah adalah patriarki, yang lekat dengan budaya hierarkisme yang secara umum didorong oleh birokrasi, kontrol, dan aturan yang melekat. Dengan demikian, cara pandang hierarkhi akan mewarnai setiap tahapan implementasi. Peneliti berargumen dalam setiap subunit dalam organisasi terdapat subbudaya yang bisa jadi disebabkan karena beragam asal usul individu di dalamnya dan jenis pekerjaan. Hal terakhir yang dilakukan adalah melakukan analisis variasi dan karakteristik dari masing-masing tipe budaya terhadap tahapan implementasi e-government di organisasi tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah hierarkisme berpengaruh pada tingkat signifikansi 5% pada tahapan inisiasi, sedangkan fatalisme berpengaruh (dengan arah negatif) pada tahapan inisiasi dan tahapan perubahan. Egaliterianisme bersama-sama dengan hierarkisme berpengaruh dengan tingkat signifikansi 10% pada tahapan infusi, sedangkan individualisme tidak berpengaruh signifikan pada semua tahapan. Dari temuan tersebut disimpulkan bahwa hierarkisme masih merupakan budaya yang dominan dan memiliki pengaruh paling kuat diantara kuadran budaya yang lain terhadap tahapan implementasi e-government pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Temuan penelitian ini dapat membuat pendekatan yang mempertimbangkan faktor budaya, tidak hanya faktor yang mendorong keberhasilan, tetapi juga potensi dampak negatif dari jenis budaya tertentu. Pada akhirnya, pengetahuan tentang budaya akan membantu para pembuat kebijakan menemukan cara untuk mengatasi hal-hal yang menghalangi dan memanfaatkan hal-hal yang berkontribusi pada implementasi e-government di setiap tahapan.

Given the importance of e-government in the global country achievement index, it is contrasting that little attention has been paid to culture as a determinant in the e-government implementation phase. Although a significant amount of research has been conducted to understand the factors that may hinder the success of the e-government implementation phase, the impact of culture seems to have been largely ignored. The determinants that have been used are organizational capacity, infrastructure, economics, and politics. This gap has particular significance when the cultural dimension transcends organizational boundaries at the e-government implementation stage. As a result of this gap, research investigating the impact of culture on the implementation stages of e-government is not validated. More specifically, there seems to be a lack of knowledge on how culture affects the success of e-government implementation stages in public organizations. This is the main reason for taking up the topic of cultural determinants in the e-government stage. This research uses quantitative and qualitative mixed methods to explore the culture of each type of organization. A conceptual framework based on grid-group culture theory was used to provide a theoretical framework. This research identifies various cultural dimensions and the behaviors that follow from cultural types and how they interact with each other. The first thing done in this research is to identify variations of e-government in Central Java Government to validate that this research is empirically based. The next step is to measure the variation of cultural characteristics in Central Java Government SKPDs. Javanese culture especially Central Java is patriarchal, which is attached to a culture of hierarchy that is generally driven by bureaucracy, control, and inherent rules. Thus, the hierarchical perspective will color every stage of implementation. The researcher argues that within each subunit in the organization there are sub-cultures that could be due to the diverse origins of the individuals within it and the types of work. The last thing to do is to analyze the variations and characteristics of each type of culture towards the stages of e-government implementation in the organization. The result of this study is that hierarchism has an effect at the 5% significance level at the initiation stage, while fatalism has an effect (with a negative direction) at the initiation stage and the change stage. Egalitarianism together with hierarchism has an effect at the 10% significance level at the infusion stage, while individualism has no significant effect at all stages. From these findings, it is concluded that hierarchism is still the dominant culture and has the strongest influence among other cultural quadrants on the stages of e-government implementation in the Central Java Provincial Government. The findings of this study can create an approach that considers cultural factors, not only the factors that drive success, but also the potential negative impact of certain types of culture. Ultimately, knowledge of culture will help policymakers find ways to overcome the things that hinder and capitalize on the things that contribute to e-government implementation at each stage.

Kata Kunci : grid-group, budaya, organisasi, e-government