Politik Hukum Penetapan Fly-Ash Bottom-Ash (FABA) sebagai Limbah Non-B3

Adhek Inarania Salsabila, Dr. Wahyu Yun Santoso, SH,M.Hum.,LL.M

2023 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penetapan FABA sebagai limbah non-B3 menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Pertambangan sebagai salah satu sektor industri dengan profit terbesar dikuasai oleh para elit politik menimbulkan asumsi masyarakat bahwa terdapat praktek korupsi kebijakan dalam penetapan FABA sebagai limbah non-B3.

Penelitian yang digunakan bersifat empiris, yaitu meliputi: 1) Penelitian data primer maupun sekunder; 2) Melaksanakan wawancara dengan narasumber lintas disiplin ilmu untuk membantu menjawab rumusan masalah; dan 3) Menganalisa data yang diperoleh untuk kemudian diuraikan secara deskriptif analitis.

Penelitian ini memiliki 2 kesimpulan: (1) Terdapat unsur kepentingan dalam penetapan FABA sebagai limbah non-B3 oleh Politically Exposed Person (PEP) sektor pertambangan; (2) Penetapan FABA sebagai limbah non-B3 dikhawatirkan akan melonggarkan pengawasan terhadap pengelolaan FABA.

Designation of FABA as non-B3 waste has caused controversy among the public. Mining as one of the industrial sectors with the largest profits controlled by political elites has led to people's assumptions that there are practices of policy corruption in the designation of FABA as non-B3 waste.

This research is a empirical legal research. Research activities include: 1) Collecting both primary and secondary data; 2) Perform interviews to answer the issues; and 3) Draw an analysis about the data that has been found.

This study has 2 conclusions: (1) The designation of FABA as non-B3 waste indicates conflict of interest practice by Politically Exposed Person in mining sector (2) The designation of FABA as non-B3 waste has potential to loosen supervision toward FABA waste management.

Kata Kunci : Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Limbah Non-B3, Politically Exposed Person, Fly Ash dan Bottom Ash (FABA), dan Peraturan Pemerintah