RATCHET ANGGARAN: MEMBANGUN EKONOMI POLITIS KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DASAR

Ruslan Effendi, Prof. Indra Bastian, M.B.A., Ph.D; Dr. Sumiyana, M.Si.; Choirunnisa Arifa, M.Sc., Ph.D.

2023 | Disertasi | S3 Ilmu Akuntansi

Tujuan penelitian ini mengeksplorasi dan menganalisis tanggapan aparatur pemda atas sistem penganggaran pendidikan dasar dan membangun ekonomi politis kesejahteraan pendidikan dasar. Indonesia telah konsisten mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20?ri APBN sejak 2015. Namun hal ini tidak selaras dengan peningkatan anggaran dan capaian siswa pendidikan dasar. Hal ini mengindikasikan bottleneck penganggaran pendidikan dasar. Hasil analisis dari skrip partisipan disandingkan dengan lensa teoretis dari protokol wawancara (desentralisasi, perimbangan keuangan, dan penganggaran pendidikan) mengonfirmasi kelemahan adaptabilitas sistem penganggaran pendidikan dasar yang terdesentralisasi. Lensa teoretis kedua, Sibernetika, mengisyaratkan Pusat untuk memperjelas urusan penganggaran pendidikan dasar, memperbaiki justifikasi alokasi anggaran, penguatan penganggaran pendidikan di pemda, dan memandu alokasi pendidikan dasar yang rasional. Terakhir, penelitian ini menawarkan formula sistem keuangan sekolah yang menawarkan  perbaikan akuntabilitas dalam perencanaan anggaran dan memperjelas batas diskresi. Perbaikan akuntabilitas, dijalankan dengan lebih beraspek pendanaan pada struktur yang bersinggungan langsung dengan kebutuhan siswa. Selain itu, formula juga mengarahkan anggaran pada pemenuhan standar-standar pendidikan. 

Penelitian ini menggarisbawahi peranan Pusat dan pemda untuk mentransformasi penganggaran pendidikan dasar ke Fungsionalisme atas berbagai struktur sistem dalam penganggaran pendidikan dasar. Hal ini menandakan bahwa pendorong anggaran pendidikan dasar bukan rumus alokasi atau distribusi anggaran nasional, melainkan capaian indikator prestasi per siswa.  

The purpose of this study is to explore and analyze the responses of local government officials to the primary education budgeting system and to develop the political economy of primary education welfare. Indonesia has consistently allocated an education budget of 20% of the state budget since 2015. However, this is different from the increase in the budget and the achievements of primary education students. This condition indicates a primary education budgeting bottleneck. The analysis results of the participant scripts coupled with the theoretical lens of the interview protocol (decentralization, financial balancing, and education budgeting) confirm the adaptability weaknesses of the decentralized primary education budgeting system. The second theoretical lens, Cybernetics, suggests that the Center clarify primary education budgeting matters, improves the justification of budgetary allocations, strengthens education budgeting in regional governments, and guides the rational allocation of primary education. Lastly, this study offers a school finance system formula that offers improved accountability in budget planning and clarifies discretionary limits. Improvement of accountability carried out with a more funding aspect in a structure that directly intersects with the needs of students. In addition, the formula also directs the budget towards meeting educational standards. This research underscores the central and regional governments' role in transforming primary education budgeting into Functionalism over various system structures in primary education budgeting. Furthermore, this indicates that the driver of the primary education budget is not the formula for allocation or distribution of the national budget but rather the performance indicators per student.

Kata Kunci : fungsional, struktural, ekonomi-politis, ratchet, adaptif, penganggaran, pendidikan dasar, dinamis, functional, structural, political-economy, ratchet, adaptive, budgeting, primary education, dynamic