Strukturasi Organisasi PKK ( Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) dalam Pembangunan Sumberdaya Perempuan Indonesia (Studi Kasus Strukturasi dalam Organisasi PKK Pasca Reformasi di Kabupaten Sleman)
Ida Wiendijarti, Prof. Dr.Phil. Hermin Indah Wahyuni, S.IP. M.Si.; Dr. Ir. Roso Witjaksono, MS.
2023 | Disertasi | S3 Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan
Penelitian
ini bertujuan untuk memberikan analisis mengenai proses
strukturasi pada organisasi PKK di Indonesia pasca reformasi. Disertasi ini mengambil objek penelitian
di Kabupaten Sleman yang memiliki nilai IPM 81,2 berada di atas nilai IPM DIY yaitu
77,59 pada tahun 2015. Penekanan kajian pada relasi antara struktur dan agen dalam pelaksanaan gerakan PKK. yang didasarkan pada teori strukturasi yang melihat pentingnya praktik sosial, baik dalam
aksi maupun struktur kehidupan masyarakat yang
mengacu pada suatu cara dimana struktur sosial (social structure)
diproduksi, direproduksi, dan diubah di dalam dan melalui praktik sosial.
Peneliti
menggunakan paradigma konstruktivis interpretatif, yaitu melakukan interpretasi
suatu fenomena dan memahami alasan-alasan dari pelaku
terhadap tindakan sosial yang dilakukan (subyek penelitian), sehingga mampu
memberikan pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan melalui gerakan PKK.
.Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, focus group discussion dan
dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan PKK sebelum reformasi lebih diprioritaskan
pada sektor domestik, sedangkan setelah reformasi, relasi dan inter-relasi dalam perubahan reformasi itu,
melalui aksi-aksi sosial dan politik pada akhirnya, memproduksi dan
mereproduksi sumber daya organisasi pemerintahan termasuk PKK sehingga keberadannya
menjadi meluas ke sektor publik.
Meskipun begitu, perubahan penguasaan struktur dominasi dalam mekanisme gerakan PKK tidak banyak
mengubah posisi tim penggerak PKK, dalam memberdayakan perempuan, karena, posisi penentu dalam
pengambilan keputusan terletak pada pejabat pemerintahan yang masih didominasi
oleh laki-laki. Hubungan ini masih
terlihat pada kadar tertentu sehingga menentukan bagaimana PKK dijalankan
dengan corak keputusan yang berinsinuasi laki-laki.
Adanya
aturan-aturan yang menjadi landasan
hukum pelaksanaan gerakan PKK memiliki sifat mengikat bagi terbentuknya
suatu tindakan, namun tidak berarti para agen di lapangan menggunakan
sepenuhnya aturan normatif tersebut dalam melakukan tindakannya. Tim penggerak
PKK melalui kesadaran praktis dan kesadaran
diskursif melakukan berbagai penyesuaian terkait dengan situasi dan kondisi di
masyarakat. Bagi kepentingan dan keberlangsungan PKK
sebagai organisasi perempuan, proses-proses yang terjadi dalam strukturasi ini
membawa optimismisme bahwa PKK menjadi arena yang dapat membawa perempuan mengembangkan dan mengekspresikan diri
relatif mandiri.
This
study seeks to examine the process of organization formation within PKK
organizations in post-reform Indonesia. The subject of this dissertation is
Sleman Regency, which has a Human Development Index (HDI) value of 81.2, which
is higher than the Human Development Index (HDI) score of Yogyakarta Province
in 2015 (77.59). This study examines the relationship between structure and
agents in implementing the PKK movement. Based on structuration theory, which
acknowledges the importance of social practice in action and the design of
people's lives, and which refers to "a way in which social structures are
produced, reproduced, and altered through social practices."
To
empower the community, especially women, through the PKK movement, researchers
employ an interpretive constructivist paradigm, which involves interpreting a
phenomenon and understanding the motivations of social actors (research
subjects). Observation, interviews, and focus group discussions were used to
collect documentation and data.
According
to the study, the PKK movement was prioritized in the domestic sector before
the reform. In contrast, after the reform, the relationships and interrelationships
produced and reproduced the resources of government organizations, such as the
PKK, through social and political actions. As a result, its presence spread
throughout the public sector.
However,
alterations in the dominance structure of the PKK movement mechanism had little
impact on the position of the PKK driving team in terms of empowering women, as
males continued to dominate decision-making roles among government officials.
On a certain level, a male-influenced decision-making approach is evident in
the PKK's policymaking.
Mandatory
action is the existence of principles that serve as the legal basis for
implementing the PKK movement. However, this does not imply that field agents
employ these normative standards. In response to the social situation and
conditions, the PKK driving team made several adjustments based on their
practical and discursive awareness. The processes in this structuration provide
optimism that the PKK is a forum where women can develop relatively
independently and express themselves, which benefits the PKK's interests and
long-term viability as a women's organization.
Kata Kunci : Strukturasi, struktur, agen, gerakan PKK / structuration, structure, agent, PKK movement