Strukturasi Organisasi PKK ( Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) dalam Pembangunan Sumberdaya Perempuan Indonesia (Studi Kasus Strukturasi dalam Organisasi PKK Pasca Reformasi di Kabupaten Sleman)

Ida Wiendijarti, Prof. Dr.Phil. Hermin Indah Wahyuni, S.IP. M.Si.; Dr. Ir. Roso Witjaksono, MS.

2023 | Disertasi | S3 Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis mengenai proses strukturasi pada organisasi PKK di Indonesia pasca reformasi. Disertasi ini mengambil objek penelitian di Kabupaten Sleman yang memiliki nilai IPM 81,2 berada di atas nilai IPM DIY yaitu 77,59 pada tahun 2015. Penekanan kajian pada relasi antara struktur dan agen dalam pelaksanaan gerakan PKK. yang didasarkan pada teori strukturasi yang  melihat pentingnya praktik sosial, baik dalam aksi maupun struktur kehidupan masyarakat yang  mengacu pada suatu cara dimana struktur sosial (social structure) diproduksi, direproduksi, dan diubah di dalam dan melalui praktik sosial.

Peneliti menggunakan paradigma konstruktivis interpretatif, yaitu melakukan interpretasi suatu fenomena dan memahami alasan-alasan dari pelaku terhadap tindakan sosial yang dilakukan (subyek penelitian), sehingga mampu memberikan pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan  melalui gerakan PKK. .Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, focus group discussion dan  dokumentasi.

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan PKK sebelum reformasi lebih diprioritaskan pada sektor domestik, sedangkan setelah reformasi, relasi dan inter-relasi dalam perubahan reformasi itu, melalui aksi-aksi sosial dan politik pada akhirnya, memproduksi dan mereproduksi sumber daya organisasi pemerintahan termasuk PKK sehingga keberadannya menjadi meluas ke sektor publik.

Meskipun begitu, perubahan penguasaan struktur dominasi dalam mekanisme gerakan PKK tidak banyak mengubah posisi tim penggerak PKK, dalam memberdayakan perempuan, karena, posisi penentu dalam pengambilan keputusan terletak pada pejabat pemerintahan yang masih didominasi oleh laki-laki. Hubungan ini masih terlihat pada kadar tertentu sehingga menentukan bagaimana PKK dijalankan dengan corak keputusan yang berinsinuasi laki-laki. 

 Adanya aturan-aturan yang menjadi landasan hukum pelaksanaan gerakan PKK  memiliki sifat mengikat bagi terbentuknya suatu tindakan, namun tidak berarti para agen di lapangan menggunakan sepenuhnya aturan normatif tersebut dalam melakukan tindakannya. Tim penggerak PKK melalui kesadaran praktis dan kesadaran diskursif melakukan berbagai penyesuaian terkait dengan situasi dan kondisi di masyarakat. Bagi kepentingan dan keberlangsungan PKK sebagai organisasi perempuan, proses-proses yang terjadi dalam strukturasi ini membawa optimismisme bahwa PKK menjadi arena yang dapat membawa perempuan  mengembangkan dan mengekspresikan diri relatif mandiri.

         

This study seeks to examine the process of organization formation within PKK organizations in post-reform Indonesia. The subject of this dissertation is Sleman Regency, which has a Human Development Index (HDI) value of 81.2, which is higher than the Human Development Index (HDI) score of Yogyakarta Province in 2015 (77.59). This study examines the relationship between structure and agents in implementing the PKK movement. Based on structuration theory, which acknowledges the importance of social practice in action and the design of people's lives, and which refers to "a way in which social structures are produced, reproduced, and altered through social practices."

To empower the community, especially women, through the PKK movement, researchers employ an interpretive constructivist paradigm, which involves interpreting a phenomenon and understanding the motivations of social actors (research subjects). Observation, interviews, and focus group discussions were used to collect documentation and data.

According to the study, the PKK movement was prioritized in the domestic sector before the reform. In contrast, after the reform, the relationships and interrelationships produced and reproduced the resources of government organizations, such as the PKK, through social and political actions. As a result, its presence spread throughout the public sector.

However, alterations in the dominance structure of the PKK movement mechanism had little impact on the position of the PKK driving team in terms of empowering women, as males continued to dominate decision-making roles among government officials. On a certain level, a male-influenced decision-making approach is evident in the PKK's policymaking.

Mandatory action is the existence of principles that serve as the legal basis for implementing the PKK movement. However, this does not imply that field agents employ these normative standards. In response to the social situation and conditions, the PKK driving team made several adjustments based on their practical and discursive awareness. The processes in this structuration provide optimism that the PKK is a forum where women can develop relatively independently and express themselves, which benefits the PKK's interests and long-term viability as a women's organization.

Kata Kunci : Strukturasi, struktur, agen, gerakan PKK / structuration, structure, agent, PKK movement