ANALISIS IMPLIKASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT DI KABUPATEN DAIRI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG NOMOR 18/Pdt.G/2017/PN Sidikalang jo. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN Nomor 51/PDT/2019/PT Medan)
Lina Suryani Nasution, Dr. Destri Budi Nugraheni, S.H., M.SI.
2023 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan
INTISARI
Oleh
Lina Suryani
Nasution<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]--> dan Destri Budi Nugraheni<!--[if !supportFootnotes]-->[2]<!--[endif]-->
Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang
implikasi hukum terhadap penetapan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan
oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi bagi
para pihak yang terdampak dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban Kantor
Pertanahan Kabupaten Dairi kepada pemilik
tanah yang sah secara hukum berdasarkan putusan hakim.
Penelitian
ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif.
Dalam penelitian ini, fokus penulis dalam mengkaji dan menganalisis data primer
berupa Putusan Pengadilan
Negeri Sidikalang Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Sidikalang jo. Putusan Pengadilan
Tinggi Medan Nomor 51/PDT/2019/PT Medan. Cara pengumpulan data yang digunakan
adalah studi dokumen dan wawancara secara langsung serta mendalam kepada
narasumber berdasarkan pada pedoman wawancara sebagai alat pengumpulan data.
Kesimpulan penelitian ini, yaitu implikasi bagi penggugat yaitu penggugat
mendapatkan kembali hak atas tanahnya yang merupakan obyek sengketa seluas
2.600 m2 sedangkan bagi tergugat, ia kehilangan hak atas tanah obyek sengketa
karena penyerahan sebagian tanah obyek sengketa dianggap tidak pernah ada.
Implikasi bagi Notaris/PPAT yaitu PPAT karena ketidakcermatannya dalam membuat
akta dapat digugat di PTUN dan dapat dilaporkan ke Majelis Pengawas dan Pembina
PPAT di daerah kerjanya. Terakhir, implikasi bagi Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Dairi adalah BPN dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Bentuk pertanggungjawaban Kantor Pertanahan
Kabupaten Dairi yaitu mengadakan penelitian terkait
dengan riwayat tanah yang terdapat dalam buku tanah. Putusan Pengadilan memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten
Dairi untuk menerbitkan sertipikat baru atas nama penggugat atas obyek
sengketa seluas 2.600 m2. Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten Dairi dapat digugat di PTUN dengan dasar
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa dan penggugat pun dapat
meminta ganti rugi berupa pelaksanaan perintah putusan pengadilan
dengan penerbitan sertipikat baru ke atas nama penggugat seluas 2.600 m2,
dan biaya yang timbul dibebankan kepada tergugat.
<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]--> Mahasiswa Strata Dua
(S-2) Program Studi Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah
Mada, Yogyakarta.
ABSTRACT
Created
By
Lina Suryani
Nasution<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]--> and Destri Budi Nugraheni<!--[if !supportFootnotes]-->[2]<!--[endif]-->
This
research aims to find out and analyze the legal implications of the
determination of unlawful acts that have been carried out by the Dairi Regency
National Land Agency for affected parties and how the form of accountability of
the Dairi Regency National Land Agency to legal land owners is based on judge's
decision.
This study uses a normative
juridical approach and this research tend to descriptive. In this study, the
author's focus is on studying and analyzing primary data in the form of the
Sidikalang State Court Decision Number 18/Pdt.G/2017/PN Sidikalang jo. Medan
High Court Decision Number 51/PDT/2019/PT Medan. The method of data collection used was
document study and direct and in-depth interviews with informants based on
interview guidelines as a data collection tool.
The conclusion of this study is that
the implications for the plaintiff are that the plaintiff regains his rights to
his land which is the object of the dispute covering an area of 2,600 m2, while
for the defendant he loses his rights to the object of the disputed land
because the handover of part of the land as the object of the dispute is deemed
to have never existed. The implication for the Notary/PPAT is that the PPAT
because of their carelessness in making the deed can be sued at the State
Administrative Court and can be reported to the Supervisory Board and PPAT
Trustees in their working area. The implication for the Dairi Regency National
Land Agency is that BPN can be sued at the State Administrative Court. The form
of accountability of the Dairi Regency Land Office is to conduct research
related to the history of the land contained in the land book. The Court's
decision ordered the Dairi District Land Office to issue a new certificate in
the name of the plaintiff for the disputed object covering an area of 2,600 m2.
The Dairi Regency National Land Agency can be sued at the Administrative Court
on the basis of an unlawful act committed by the authorities and requested by
the Administrative Court to provide compensation to the plaintiff which can be
in the form of executing a court order by submitting a new certificate on
behalf of the plaintiff covering an area of ??2,600 m2, and the costs incurred
are borne by the defendant.
<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]--> Student of Graduate Program, Magister of Public Notary, Faculty
of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
<!--[if !supportFootnotes]-->[2]<!--[endif]--> Lecturer
of Graduate Program, Magister of Public Notary, Faculty of Law, Universitas
Gadjah Mada, Yogyakarta
Kata Kunci : Badan Pertanahan Nasional, Perbuatan Melawan Hukum, Sertipikat Hak Milik
