Laporkan Masalah

ANALISIS STAKEHOLDER UNTUK PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN Studi di Desa Pakah Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi RPH Pakah BKPH Kedungbanteng KPH Ngawi

Arief Khristanto , Wahyu Tri Widayanti S.Hut, MP.

2005 | Skripsi | S1 KEHUTANAN

Diterapkannya desentralisasi pengelolaan sumberdaya alam melalui otonomi daerah serta penerapan sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Jawa, menjadikan Perhutani tidak lagi menjadi satu-satunya pihak yang dapat melakukan pengelolaan hutan di Jawa. Dengan kata lain, terjadi pengelolaan sumberdaya hutan multistakeholder di Jawa, termasuk Pakah. Dari itu perlu dilakukan suatu analisis stakeholder guna memahami keadaan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui siapa sajakah stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan hutan di Pakah beserta segala permasalahannya, berikut karakteristik, kekuatan clan potensinya. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mengenai sistem pengelolaan hutan yang terbentuk akibat interaksi para stakeholder serta visi bersama dari para stakeholder untuk merumuskan collective action dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Metode dasar dalam penelitian ini adalah metode eksploratoris, deskriptif, eksplanatif Secara global, langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah langkah-langkah dalam melakukan analisis stakeholder yang dikembangkan oleh International Institute of Environmental Development (IIED) Dari penelitian diketahui ada 6 stakeholder yang terlibat langsung dalam pengelolaan hutan beserta permasalahannya di Pakah, yaitu; Perhutani KPH Ngawi, Pemerintah Kabupaten Ngawi, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sido Makmur, Bintara, Pemerintah Desa Pakah, dan Badan Pertimbangan Pengelolaan Wanareksa (BP2W). Seluruh stakeholder memiliki kekuatan, pengaruh dan potensi berbeda yang memberikan pengaruh dalam sistem pengelolaan Hutan di N gawi yang diterapkan di Pakah. Interaksi dari seluruh stakeholder diatas membentuk dua sistem kebijakan bemama PHBM yang berasal dari Perhutani dan Pemerintah Kabupaten Ngawi. Walaupun seluruh stakeholder telah berusaha melakukan penerapan sistem PHBM tersebut bersama-sama, namun pada hakekatnya belum terbentuk suatu visi bersama dari seluruh stakeholder mengenai bentuk PHBM yang akan dijalankan bersama dalam sebuah. collective action dari seluruh stakeholder.

The applying of natural resources management through decentralization and Join Forest Management (PHBM) in Java, has made Perhutani no longer become the single party which can handle the forest management in Java Equally, there occured the forest multistakeholder management in Java, including Pakah. To comprehend the circumstances, an analysis stakeholder is needed. The aim of this research is to know the stakeholders that are concerned in forest management therewith all its problems in Pakah, involving characteristic, strength and its potency. Besides, this research also aims to get the understanding of concerning system of forest management formed by effect from the interaction of all stakeholders. The vision from all stakeholders to formulate the collective action in forest management also will be found out by this study. The Basics Method used in this study is The Exploratory, Desciption, and Explanatory Method. Generally, the steps of this study are the steps of stakeholder power analysis that are developed by International Institute of Environmental Development. The results of this research show that there are 6 stakeholders that concern in forest management therewith its problems in Pakah, they are; Perhutani KPH Ngawi, Governmental of Regency Ngawi, LMDH Sido Makmur, Bintara, Governmental of Countryside Pakah, and BP2W. Entire stakeholders have different power, influence and potency to influence forest management system in Ngawi that is applied in Pakah. Interaction from entire stakeholders form two policy systems called PHBM which come from Perhutani and Government of Regency Ngawi. Although all stakeholders have made an attempt on the the applying PHBM together, but intrinsically there has not been a collective vision from entire stakeholders about the form of PHBM to be run in a collective action from all stakeholders.

Kata Kunci : Stakeholder, Forest Resources Management, Stakeholder Analysis

  1. Abstract.pdf  
  2. Bibliography.pdf  
  3. Table_of_Content.pdf  
  4. Title.pdf