Tanggung jawab hukum seorang notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya di kota Makassar

IE, Mie, Djoko Sukisno, SH.,C.N

2003 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Kenotariatan)

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan : tanggung hukum seorang notaris dalam penerapan ketentuan PJN ; perlindungan hukum terhadap notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Penelitian ini merupakan type penelitian yuridis normatif, lebih menitik beratkan pada penelitian dokumenter, guna memperoleh data sekunder dibidang hukum. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, dengan responden 12 orang notaris dan Narasumber : Ketua Pengadilan Negeri Cq. Pengawasan/Pembinaan notaris serta Ketua dan anggota INI, cabang Makassar, dengan cara “Purposive Sampling”, Data Sekunder dan data primer dari penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan lapangan dengan alat pengumpulan data studi kepustakaan dan pedoman wawancara.Data selanjutnya di analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian yang diperoleh, ternyata notaris bertanggungjawab bahwa : mereka yang datang menghadap kepada notaris untuk pembuatan akta itu, bukan mereka yang diwakili berdasarkan surat kuasa ; apa yang diterangkan dalam akta adalah sesuai dengan yang dikehendaki dan diterangkan oleh para penghadap, akta yang dibuatnya adalah akta notariil, semua yang dikonstatirnya dalam akta, sebagai yang sebenarnya ; tanggung jawab notaris hanya sebatas untuk memenuhi semua syarat-syarat formal yang ditentukan dalam PJN, khususnya untuk sah dan otentiknya akta (Pasal 1868 KUHPerdata) yang dibuat ; Perlindungan hukum terhadap notaris di dalam melaksanakan tugas jabatannya adalah bahwa segala tindakan penangkapan, penahanan ataupun pemeriksaan dan penelitian secara profesional harus dilakukan oleh organisasi jabatannya (yang dapat menjatuhkan sanksi-sanksi administrasi/organisator yang bersifat disiplinear berdasarkan etika dan moral).

This research endeavors to examine notaries’ legal responsibilities in the application of PJN and legal protection for notaries in the execution of their jobs. This research, which is in the form of juridical normative, focuses on documentary research, to obtain secondary data in the field of law. The research is conducted in the city of Makassar, the province of South Sulawesi supported by 12 notaries as the respondents, the Chairman of the Supreme Court, as the resource person, representing the supervision of notaries, and the chairman and members of INI, the branch of Makassar, using “Purposive Sampling”. The primary and secondary data of this research are collected through the library as well as field research using the instruments of data collection in the form of library study and interview guidelines. Other data are analyzed using qualitative methodology. The research result shows that notaries are considered responsible in the sense that: those coming the notaries for the purpose of certificate making – not those represented on the basis of authoritative letter; what is stated in the certificate is in accord with what is expected and explained by the clientele, the certificate made is “notariil” certificate, which is stated in the certificate, as it is; notaries’ responsibilities are only limited to fulfill all the formal requirements as arranged in PJN; especially for the authenticity of the certificate made (article 1868 of the Civil Code); legal protection for the notaries in the execution of their jobs is that all the act of seizure, arrest, interrogation, and inquiry must be conducted professionally by the organization where they work (organization that can give administrative/organizational sanctions with regard to disciplinary consideration base on ethics and moral).

Kata Kunci : Notaris,Tanggungjawab Hukum,Akta, Certificate-Notary-Legal Responsibility