STRATEGI DAN WACANA GERAKAN PENOLAK VAKSIN DI MEDIA SOSIAL INDONESIA 2017-2019

Novi Widyaningrum, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D.; Dr. Nanang Indra Kurniawan, S.IP., M.P.A.

2023 | Disertasi | S3 STUDI KEBIJAKAN

Latar belakang: Studi ini membahas tentang gerakan sosial kesehatan yang berkembang di media sosial dalam konteks sosio politis masyarakat Indonesia di era digital periode 2017-2019. Studi ini memproblematisasi asumsi gerakan penolakan vaksin selama ini yang didominasi pendekatan yang melihat bahwa gerakan ini merupakan suatu keputusan individu yang statis dan berada dalam ranah diskursus kesehatan semata. Asumsi ini menyebabkan terjadinya konstruksi teoretis tentang fenomena gerakan penolakan vaksin sebagai sebuah gerakan sosial yang hanya terkait mobilisasi argumentasi di ranah medis dan konspirasi pharmaceutical. Sampai saat ini belum ada kecenderungan yang memperhatikan bahwa gerakan penolakan vaksin merupakan spektrum sikap yang luas dengan keragaman motif dan agenda. Di aspek kebijakan, pendekatan yang ada sekarang menempatkan perdebatan tentang vaksin dalam policy rational yang tidak mempertimbangkan bahwa secara umum, warga negara memiliki karakter dan cara pandang berbeda dalam konteks identitas sosiokultural dan ideologi politik.

Tujuan: Studi ini bertujuan mengetahui cara kerja dan wacana gerakan penolakan vaksin di media sosial pada konteks sosiopolitik Indonesia periode 2017-2019.

Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualittif dengan metode Analisis Isi dan wawancara mendalam terhadap 30 akun facebook penggerak penolakan vaksin. Metode konten analisis diterapkan untuk menganalisisi data.

Temuan:

Dengan mempelajari tentang cara kerja gerakan sosial penolak vaksin di

dunia maya secara umum studi ini menemukan bahwa para penolak vaksin bekerja dengan memobilisasi pengatahuan dan menciptakan wacana tentang keburukan vaksin yang sangat erat hubungannya dengan konteks sosio politik Indonesia. Strategi yang dilakukan meliputi penguatan argumen penolakan vaksin, menciptakan hipotesis tentang hubungan kesakitan/kematian dan situasi sosial politik dengan vaksin, mengkerangkai argumentasi penolakan vaksin dengan menggunakan keyakinan agama, menyerang oposisi dan membangun support group diantara para penolak vaksin. Strategi tersebut mengakibatkan terjadinya polarisasi pendapat, cut and create jejaring pertemnan, terciptanya kepercayaan

terhadap isu-isu konspirasi dan munculnya distrust terhadap pemerintah.

Temuan lain adalah dari wacana penolakan vaksin yang digambarkan dalam media sosial, menunjukkan tentang landasan sikap dan kepentingan orang ketika melakukan penolakan vaksin. Sikap penolakan vaksin di studi ini merupakan aktivitas yang memiliki spektrum yang dinamis dan high politized. Respons seseorang terhadap vaksin bersifat fluid (tidak statis) dari titik “pro-vaksin” hingga titik “antivaksin” (menolak secara mutlak). Penolakan vaksin bukan semata karena pertimbangan bahaya atau tidaknya kandungan kimia vaksin dan konspirasi pharmaceutical seperti dicatat oleh studi-studi terdahulu, tetapi ada sebuah proses ancaman terhadap ideologi dan kepercayaan sekelompok warga negara. Temuan penting lain studi ini menunjukkan bahwa sebagai sebuah gerakan opini, gerakan penolak vaksin bergerak di tingkat nasional dan mempunyai target di daerah. Respons warga negara terhadap gerakan tersebut sangat ditentukan oleh corak sosiokultural dan sosiopolitik di daerahnya masing-masing. Daerah dengan karakter yang berorientiasi pada ideologi keagamaan dan keislaman secara kuat memiliki cara merespons yang berbeda. Asumsi bahwa gerakan penolak vaksin sangat politis secara kuat tampak bahwa peristiwa pemilu presiden 2019 turut memengaruhi cara pandang warga terhadap vaksin. Isu-isu politik yang muncul dalam perdebatan politik di masa itu sangat mewarnai argumentasi dan opini yang beredar tentang vaksin.

Kesimpulan: Secara teoretis studi ini merevisi konsep dan pengetahuan tentang gerakan dan konsep penolakan vaksin. Konsep sikap masyarakat terhadap vaksin merupakan sikap yang kontinum. Pada ranah praktis, aktivitas penolak vaksin merupakan gerakan sosial yang tidak statis dan tunggal, tetapi terkait pada konteks sosial dan ideologi politik tertentu dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau seluruh masyarakat Indonesia.

Rekomendasi: Para pemimpin pemegang otoritas wilayah maupun medis perlu menyadari bahwa media masa merupakan alat yang luas digunakan sebagai mobilisasi pengetahuan terkait penolakan vaksin. Selain itu, rasionalisasi kebijakan terkait vaksin tidak efektif untuk aktor-aktor yang menempatkan vaksin sebagai medan politik. Pemimpin daerah dan pemegang otoritas medis di level pusat maupun daerah sebaiknya melakukan pendekatan kepemimpinan adaptif dan menerapkan strategi komunikasi dengan mempertimbangkan perbedaan karakter sosial, politik, dan budaya masyarakat di wilayahnya. Selain itu, pendekatan kepemipinan partisipatif maupun transaksional juga dapat diterapkan. Pemegang otoritas wilayah dan medis dapat melibatkan partisipasi agen-agen masyarakat dalam kampanye vaksin dengan memanfaatkan teknologi dan jaringan para pemangku kepentingan. Pendekatan transaksional dapat diterapkan dengan cara menawarkan insentif bagi masyakat dan memberikan akses yang baik melalui platform-platform digital maupun nondigital yang terjangkau.

Background: This study discusses the health social movement which has developed on social media in the socio-political context of Indonesian society in the digital era for the 2017-2019 period. This study put forward the assumptions of the vaccine refusal movement so far, which has been dominated by approaches viewing this movement as a static individual decision and within the realm of health discourse alone. This assumption causes the theoretical construction of the phenomenon of the vaccine refusal movement as a social movement which is only related to the mobilization of arguments in the medical field and pharmaceutical conspiracies. So far, there has been no tendency to notice that the vaccine refusal movement is a broad spectrum of attitudes with a variety of motives and agendas. On the policy aspect, the current approach places the debate on vaccines in a policy rationale which does not consider that in general, citizens have different characters and perspectives in the context of socio-cultural identity and political ideology.

Objectives: The objectives of the study is to determine the procedure and discourse of vaccine refusal movement on social media in the Indonesian socio-political context for the 2017-2019 period.

Methods: This study used a qualitative approach with content analysis methods and in-depth interviews with 30 Facebook accounts which promote vaccine refusal. The content analysis method was applied to analyze the data.

Findings: By studying how vaccine-refusal social movements work in cyberspace in general, this study finds that those who refused vaccine work by mobilizing knowledge and creating discourse about the horrifying side of vaccines which is very closely related to Indonesia’s socio-political context. The strategies carried out included strengthening arguments against vaccines, creating hypotheses about the relationship between morbidity/death and the socio-political situation with vaccines, framing arguments for vaccine refusal using religious beliefs, attacking the opposition group and building support groups among vaccine refusers. This strategy resulted in the polarization of opinion, the cutting and creating network of friends, creating trust in conspiracy issues and the emergence of distrust towards the government.

Another finding is from the discourse on vaccine refusal depicted on social media, showing the basic attitudes and interests of people when refusing vaccines. The attitude of vaccine refusal in this study is an activity which has a dynamic spectrum and is highly politicized. A person’s response to a vaccine is fluid (not static) from the point of “pro-vaccine” to the point of “anti-vaccine” (absolutely refuse). Refusal of vaccines is not solely due to considerations of, whether it is true or not that the chemical content of vaccines and pharmaceutical conspiracies is dangerous, as noted by previous studies, but there is a process of threatening the ideology and beliefs of a group of citizens. Another important finding of this study shows that asan opinion movement, the vaccine-refusal movement operates at the national level and has regional targets. Citizens’ responses to these movements are largely determined by socio-cultural and socio-political patterns in their respective regions. Regions with strong religious and Islamic ideology-oriented characters have different ways of responding. The assumption that the vaccine-refusal movement is strong, highly politically shows that the events of the 2019 presidential election have also influenced the way citizens view vaccines. Political issues which emerged in the political debates at that time greatly colored the arguments and opinions circulating about vaccines.

Conclusions: Theoretically, this study revises the concept and knowledge of the movement and the concept of vaccine refusal. The concept of people’s attitudes towards vaccines is a continuum attitude. In the practical realm, vaccine-refusal activity is a social movement which is not static and single, but it is related to a particular social context and political ideology by utilizing digital technology to reach all Indonesian people.

Recommendations: Regional and medical authority leaders need to realize that the mass media is a widely used tool for knowledge mobilization related to vaccine refusal. In addition, policy rationalization related to vaccines is not effective for actors who place vaccines as a political field. Regional leaders and medical authorities at the central and regional levels should adopt an adaptive leadership approach and apply a communication strategy by taking differences in the social, political and cultural characteristics of the people in their area into account. In addition, participatory and transactional leadership approaches can also be applied. Territorial and medical authorities can engage community agents in vaccine campaigns by leveraging technology and stakeholder networks. The transactional approach can be applied by offering incentives to the community and providing good access through affordable digital and non-digital platforms.

Kata Kunci : Gerakan Sosial Kesehatan, Penolakan Vaksin, Media Sosial, CADS