Pengarusutamaan Gender dalam Pemulihan Pascabencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi di Kota Palu, Sulawesi Tengah

SUCI FITRAH SYARI, Gender Mainstreaming, Post-Disaster Recovery, Gender Equality

2023 | Tesis | S2 Ilmu Administrasi Negara

Pengarusutamaan gender menjadi strategi yang digunakan dalam mengurangi dampak bencana khususnya bagi kelompok rentan. Pemerintah Kota Palu menerapakan kebijakan pascabencana yang tertuang dalam kebijakan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) agar masyarakat dapat pulih dengan aman, nyaman, dan tangguh pascabencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengarusutamaan gender dalam implementasi kebijakan R3P di Kota Palu, Sulawesi Tengah, sehingga dapat diketahui isu gender serta tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pengarusutamaan gender. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan implementor kebijakan dan masyarakat terdampak bencana. Alat analisis menggunakan model GAP (Gender Analysis Pathway) yang memuat aspek akses, kontrol dan pengambilan keputusan, partisipasi, serta manfaat. Selain itu, peneliti juga menggunakan software NVivo 12 Plus untuk menganalisis data kualitatif.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan, bahwa implementasi kebijakan pemulihan pascabenca dalam R3P masih berlum optimal dalam mengarusutamakan gender. Hal tersebut disebakan karena terdapat hambatan dan tantangan dalam pengarusutamaan gender yang dibagi menjadi faktor internal yaitu di lingkungan organisasi perangkat daerah dan faktor ekternal yaitu di lingkungan masyarakat. Faktor internal diantaranya terbatasnya penggunaan data terpilah gender, implementasi kebijakan bersifat netral gender, terbatanya pemahaman PUG di lingkup organisasi perangkat daerah, dan komposisi pegawai yang masih belum merepresentatifkan ketewakilan gender dalam proses kebijakan. Sementara itu, faktor eksternal diantaranya perspektif masyarakat yang masih keliru dalam memaknai gender, budaya masyarakat yang menyebabkan adanya subordinasi dan pelabelan negatif, serta beban ganda perempuan yang dapat menghambat partisipasinya di ranah publik.

Gender mainstreaming is a strategy used in reducing the impact of disasters, especially for vulnerable groups. The Palu City Government has implemented the post-disaster policies contained in the Post-Disaster Rehabilitation and Reconstruction Plan (R3P) policy so that the community can recover safely, comfortably, and be resilient after the disaster. This study aims to determine gender mainstreaming in the implementation of the R3P policy in Palu City, Central Sulawesi, so that gender issues and the challenges and obstacles faced in gender mainstreaming can be identified. Data collection techniques through observation, documentation and interviews with policy implementers and communities affected by disasters. The analysis tool uses the GAP (Gender Analysis Pathway) model which includes aspects of access, control and decision making, participation, and benefits. Apart from that, researchers also used NVivo 12 Plus software to analyze qualitative data.

Based on the data that has been collected and the analysis carried out in this study, it shows that the implementation of post-disaster recovery policies in the R3P is still not optimal in mainstreaming gender. This is caused because there are obstacles and challenges in gender mainstreaming which are divided into internal factors, namely in the organizational environment of regional apparatuses and external factors, namely in the community environment. Internal factors include the limited use of gender-disaggregated data, gender-neutral policy implementation, limited understanding of Gender Mainstreaming within regional apparatus organizations, and the composition of staff that does not yet represent gender representation in the policy process. Meanwhile, external factors include people's perspectives that are still wrong in interpreting gender, societal culture which causes subordination and negative labeling, and the double burden of women which can hinder their participation in the public sphere.

Kata Kunci : Pengarusutamaan Gender, Pemulihan Pascabencana, Kesetaraan Gender