Pemenuhan asas keadilan dalam pelaksanaan undang-undang nomor 20 tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di kabupaten Magelang dan kota Magelang

IRIYATI, Dr. Hj. Siti Ismijati Jenie, SH.,C.N

2003 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Kenotariatan)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Kantor Pertanahan dan peranan Kantor Pelayanan Pajak dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 dan peraturan pelaksanaannya, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya ketidakadilan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara, dan data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka melalui studi dokumen. Data-data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dan dibuat dalam bentuk laporan hasil penelitian yang bersifat deskriptif. Berdasarkan penelitian : 1) Peranan Kantor Pertanahan yang seharusnya hanya berwenang memeriksa syarat formal dalam pelaksanaan Undang Undang dalam melaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah, dalam prakteknya melebihi wewenangnya tersebut yaitu ikut memeriksa syarat materiilnya. 2) Peranan Kantor Pelayanan Pajak dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 sangat besar, yaitu dalam hal penetapan NJOP, perhitungan besarnya pajak terutang, dan menetapkan surat ketetapan pajak terutama SKBKB. 3) Faktor-faktor yang menyebabkan tidak dipenuhinya azas keadilan bagi PPAT dan wajib Pajak dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 belum dapat memenuhi semua syarat sebagai peraturan pajak yang “Adil”, terutama dalam hal: 1) Equality and equity (Kesamaan dan keadilan); 2) Certainty (Kepastian Hukum); 3) Convenience of payment (Pajak dipungut pada saat yang tepat).

This research aimed to study the role of the Offices of Land Affairs and Tax Service in the implementation of the Act no. 20/2000 and its accompanying regulations and to identify the factors affecting the rise of unfairness in the implementation of this Act. The research used the primary data, which were obtained directly from the first sources using interview as an instrument, and the secondary data from the library sources using a document study. The data were analyzed qualitatively while the results were reported descriptively. The research concluded the followings. 1) The role of the Office of Land Affairs, which in fact has authority to examine the formal requirements for the implementation of the Act no. 20/2000 on the Fee for Rights of Land and Building Acquisition, has, in its practice, exaggerated its authority by meddling in the examination of material requirements. 2) The Office of Tax Service plays a very big role in the implementation of the Act no. 20/2000, especially in the determination of NJOP, the calculation of the amount of unpaid tax, and in the issua nce of tax regulation letter such as SKBKB. 3) The factors affecting the incompliance with the fairness principle for PPAT (public notary) and tax payers in the implementation of the Act no. 20/2000 include the fact that this Act has not been able to provide a fair tax regulation, especially in terms of 1) equality and equity, 2) certainty, and 3) convenience of payment.

Kata Kunci : Hukum Pertanahan,Hak Atas Tanah dan Bangunan,UU No20 Tahun 2000, The Fee for Rights of Land and Building Acquisition, The Fairness Principle, Magelang.