POLITIK HUKUM KEPERSERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA JUAL BELI
REZKI RAMADHAN NAWAWI, Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D.
2023 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan
Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji hal yang melatarbelakangi kewajiban
kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam pendaftaran peralihan Hak
Atas Tanah karena Jual Beli. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui dan
mengkaji penundaan kewajiban kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dalam
pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah karena Jual Beli.
Jenis
penelitian merupakan penelitian normatif-empiris. Pendekatan pada penelitian
ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan
konseptual (conceptual approach). Penelitian ini merupakan penelitian yang
bersifat deskriptif. Metode pengambilan sampel menggunakan jenis purposive
sampling dengan Teknik non-probability sampling. Subjek penelitian satu orang
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selaku narasumber. Responden pada penelitian
ini Pejabat pada Sekretariat Kabinet Republik Indonesia dan Pejabat pada
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif.
Hasil
penelitian menunjukan hal yang melatarbelakangi kewajiban kepesertaan jaminan
kesehatan nasional dengan diundangkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022
yaitu pertama, Inpres a quo diterbitkan dalam rangka untuk mengoptimalkan
program JKN. Kedua, karena kepesertaan program JKN di Indonesia belum mencapai
target 98?ri total penduduk Indonesia. Penundaan kewajiban kepesertaan JKN
dalam pendaftaran hak atas tanah karena jual beli terjadi karena terdapat
beberapa faktor penghambat, yaitu pertama terkait dengan kesiapan sistem yang
belum komprehensif. Kedua, masih terdapat kantor pertanahan setempat yang belum
di lengkapi dengan stan/loket BPJS Kesehatan beserta petugas. Ketiga, masih
banyak pemohon pendaftar tanah yang menunggak iuran JKN.
This
study aims to find out and examine the background to the obligation to
participate in the National Health Insurance (JKN) in the registration of
transfer of land rights due to sale and purchase. This research was also
conducted to find out and examine the postponement of National Health Insurance
membership obligations in the registration of transfer of land rights due to
sale and purchase.
This
type of research is normative-empirical research. The approach in this study
uses a statutory approach and a conceptual approach. This research is a
descriptive research. The sampling method uses purposive sampling with
non-probability sampling techniques. The research subject was one Land Deed
Making Officer (PPAT) as the resource person. Respondents in this study were
officials at the Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia and officials
at the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency
of the Republic of Indonesia. The analysis in this study was carried out using
qualitative methods.
The
results of the study show that the background to the obligation to participate
in national health insurance with the promulgation of Presidential Instruction
Number 1 of 2022 is that first, the a quo Inpres was issued in order to
optimize the JKN program. Second, because the participation of the JKN program
in Indonesia has not reached the target of 98% of the total population of
Indonesia. The postponement of JKN membership obligations in land rights
registration was due to the sale and purchase occurring due to several
inhibiting factors, namely the first related to the readiness of the system
which was not yet comprehensive. Second, there are still local land offices
that have not been equipped with BPJS Health booths/counters and officers.
Third, there are still many land applicants who are in arrears of JKN
contributions.
Kata Kunci : Pendaftaran Tanah, Jaminan Kesehatan Nasional, Jual beli, Politik Hukum.