Gerakan Masyarakat Sipil Melawan Program Food Estate Di Kalimantan Tengah
Sheila Shafira Mahsyar, Dr. Diah Kusumaningrum, M.A
2023 | Tesis | S2 Ilmu Hubungan Internasional
Penelitian ini membahas tentang gerakan perlawanan masyarakat
sipil terhadap Program Food Estate yang berlangsung di Provinsi Kalimantan
Tengah. Penelitian ini berfokus pada Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Tengah
sebagai aktivis yang mengemukakan gagasan perlawanan terhadap pemerintah
Indonesia yang mengambil kebijakan terkait pelaksanaan program food estate
sebagai respon cepat atas ancaman krisis pangan global selama masa pandemi
COVID-19. Urgensi dilakukannya penelitian ini ialah untuk menggambarkan
bagaimana masyarakat menginisiasi perlawanan terhadap kebijakan negara yang
memberikan dampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan menggunakan
metode studi kasus maka peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan studi
pustaka melalui dokumen yang berkaitan dengan kedua variabel tersebut. Melalui consent
theory of power oleh Gene Sharp maka peneliti dapat melakukan analisis
tentang bagaimana strategi perlawanan dikemukakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil
Kalimantan Tengah serta memberikan gambaran terkait institusi pendukung
pelaksanaan kebijakan dan mekanisme perubahan yang tercipta selama gerakan
berlangsung. Hasil dari penelitian ini ialah Koalisi Masyarakat Sipil
Kalimantan Tengah mampu menginisiasi gerakan perlawanan terhadap pemerintah
yang menjalankan program food estate di Kalimantan Tengah melalui empat
tahap perencanaan strategi yakni Grand Strategy, Kampanye, Taktik, dan
Metode. Koalisi berusaha menarik dukungan dari dua institusi yang mendukung
aktivitas program food estate yakni birokrasi dalam hal ini Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah dan media dimana Koalisi Masyarakat Sipil berhasil
menarik dukungan pilar media terhadap media dan berbalik mendukung wacana yang
dikemukakan oleh koalisi. Aktivitas perlawanan yang dikemukakan oleh Koalisi
Masyarakat Sipil Kalimantan Tengah menghasilkan mekanisme perubahan akomodasi
dimana pemerintah Indonesia tidak sepakat terhadap perlawanan yang dikemukakan
akan tetapi merasa tertekan dengan gagasan yang dikemukakan oleh Koalisi
Masyarakat Sipil Kalimantan Tengah.
This research discusses the civil society resistance movement
against the Food Estate Program in
Central Kalimantan Province. This research focuses on the Koalisi Masyarakat
Sipil Kalimantan Tengah as an activist who put forward the idea of resistance
to the Indonesian central government which adopted policies related to the
implementation of the food estate
program as a quick response to the threat of a global food
crisis during the COVID-19 pandemic. The urgency of conducting this research is
to describe how society initiates resistance against state policies that hurt
people's welfare. By using the case study method, the researcher collected data
through interviews and literature study through documents related to these two
variables. Through the consent theory of
power by Gene Sharp, researchers can analyze the resistance
strategy put forward by the Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Tengah and
provide an overview of the supporting institutions for policy implementation
and change mechanisms created during the movement. The result of this research
is that the Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Tengah was able to initiate a
resistance movement against the Central government that ran the food estate program in Central
Kalimantan through four stages of strategic planning namely Grand Strategy, Campaign, Tactics, and
Methods. The coalition is trying to attract support from two institutions that
support the activities of the food estate program, namely the bureaucracy, in
this case, the Provincial Government of Central Kalimantan, and the media, where
the coalition has succeeded in attracting
the support of the media pillar and turning around their support to the
discourse put forward by the activist. The movement's activities put forward
by the Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Tengah resulted in a change of
accommodation mechanism in which the Indonesian government did not agree with
the resistance movement but felt pressured by the ideas put forward by the coalition.
Kata Kunci : Gerakan Perlawanan,Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Tengah, Program Food Estate