Analisis kemampuan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dalam melakukan artikulasi kepentingan :: Studi kasus perumusan anggaran tahun 2001

RASYID, Yan Prana Jaya Indra, Drs. Cornelis Lay, MA

2003 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kemampuan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dalam melakukan artikulasi kepentingan dalam perumusan APBD Tahun 2001. Posisinya sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat dituntut untuk mampu mengartikulasikan berbagai kepentingan yang ada ditengah masyarakat. Artinya anggota DPRD harus berupaya menangkap atau menyerap aspirasi dari masyarakat serta menyalurkan aspirasi tersebut untuk selanjutnya menjadi bahan bagi perumusan kebijakan daerah. Tugas mendasar sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat adalah sejauh mana aspirasi masyarakat telah diartikulasikan dalam program-program pelayanan dan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam hal perumusan anggaran. Dimana pada anggaran 2001 Kabupaten Bengkalis mendapat porsi bagi hasil dari kekayaan alamnya sangat besar sebagai akibat dari diberlakukannya otonomi daerah. Untuk mengukur bagaimana kemampuan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dalam melakukan artikulasi kepentingan maka didalam penelitian ini Metodologi yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang mengungkapan fakta yang terjadi secara tepat dan rinci dalam mejelaskan dan menggambarkan kemampuan anggota DPRD Bengkalis secara individual dalam menyerap aspirasi masyarakat dan menyalurkan aspirasi tersebut ditingkat kelembagan melalui mekanisme perumusan anggaran pada tahun 2001. Disamping itu juga diukur faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat kemampuan anggota DPRD Bengkalis dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tehnik wawancara mendalam dengan responden, melakukan pengamatan langsung (observasi) dilapangan dan dokumentasi dengan memanfaatkan data-data yang ada kaitannya DPRD secara umum. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder tentang lokasi penelitian yang meliputi, deskriptif wilayah Kabupaten Bengkalis dan sejarah terbentuknya DPRD Kabupaten Bengkalis 1999-2004, data primer berupa data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan informan yang berhubungan kemampuan anggota DPRD dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam penelitian ini juga menggunakan tehnik Triangulasi untuk mencheck- richek dan cross check data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan anggota DPRD Bengkalis didalam melakukan penyerapan dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat pada perumusan APBD tahun 2001 sangat rendah. Kenyataan ini dapat dilihat dalam proses penyerapan aspirasi secara aktif, tidak adanya action yang dilakukan oleh anggota DPRD secara kolektif dalam menyerap aspirasi melalui dialog interaktif, yang ada hanya dilakukan oleh perorangan karena kesadaran akan wujudnya sebagai wakil rakyat, begitu juga dengan kunjungan kerja yang dilakukan anggota DPRD Bengkalis, tidak dalam rangka penyerapan aspirasi, lebih tepatnya adalah melaksanakan fungsi pengawasan. Dari sisi penyerapan secara pasif, melalui surat masuk, kecilnya penyelesaian atau tindak lanjut terhadap surat masuk dan tidak dilakukannya inventarisasi terhadap aspirasi yang disampaikan ke DPRD untuk dijadikan bahan penyusunan APBD. Penyerapan secara reaktif, melaui hearing dalam rangka penyerapan aspirasi tidak pernah dilakukan, begitu juga melalui Inspeksi mendadak kelapangan. Begitu juga ketika penyaluran aspirasi pada mekanisme pembahasan RAPBD 2001, proses penyerapan yang dilakukan oleh anggota DPRD tidak dilakukan rekapitulasi atau inventarisasi yang akan dijadikan RAPBD tandingan dalam perdebatan dengan eksekutif. Begitu juga intensitas yang dilakukan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat pada proses mekanisme persidangan perumusan RAPBD tahun 2001 tidak dilakukan secara maksimal. Dari tingkat kehadiran, anggota DPRD Bengkalis cukup tinggi dalam mengadiri sidang-sidang mengenai pembahasan RAPBD akan tetapi tidak dibarengi dengan keaktifan didalam menyuarakan aspirasi yang telah diserap. Begitu juga dengan substansi pembicaraan pada proses pembahsan RAPBD lebih banyak pada pertanyaan atas usulan yang diajukan oleh pihak eksekutif, tidak kelihatan bagaimana mengangkat aspirasi yang telah diserap. Begitu juga bila dilihat dari posisi dan kepentingan siapakah yang diperjuangkan, ternyata komposisi dan kepentingan masyarakat terhadap anggaran sangatlah kecil sekali. Ini dapat dilihat dari kecilnya alokasi APBD tahun 2001 pada sektor yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sementara pembengkakan dana terjadi pada pos-pos DPRD demi kepentingan pribadi dan kelompok. Kenyataan menunjukkan rendahnya kemampuan anggota DPRD Bengkalis didalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat didalam perumusan APBD 2001 dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : 1). Sistem pemilihan umum di Indonesia yang mengakibatkan anggota DPRD tunduk kepada kebijakan partai serta mekanisme pembahasan APBD tahun 2001 tidak mendukung bagi anggota DPRD dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. 2). Komitmen yang rendah dari anggota DPRD Bengkalis dalam memperjuangkan aspirasi darimasyarakat. 3). Sumber daya manusia yang masih rendah. tidak dapat dilepaskan dari rendahnya tingkat pendidikan dan pengalaman politik yang mengakibatkan rendahnya kinerja DPRD Kabupaten Bengkalis.

The research is aimed at examining the capability of Bengkalis Regency DPRD members in articulating the public interest in formulation of APBD 2001. The Bengkalis Regency DPRD members are required to be able to articulate the various interest of the society. This is the logical consequences of the institution which has the duty of accommodating the people’s aspiration. It suggests that Bengkalis Regency DPRD members are obliged to capture, absorb and to convey the aspiration which is further considered in the local policy formulation. The fundamental duty of the local legislative assembly is to recognize the extent to which the society aspiration is articulated in the services and development program which are in accordance with the society needs in the budget formulation in 2001. In 2001 Bengkalis regency received a large portion of distribution of its natural sources as a result of the realization of the local autonomy. To asses the capability of the Bengkalis Regency DPRD members in articulating the people interests, this research uses the descriptive qualitative method in analyzing the facts which provide the descriptions of the member’s individual capability in absorbing the people aspiration and channeling this aspiration into the institutional level through the budget formulation mechanism in 2001. In addition, the research assesses the factors which affect the level of the member capability in absorbing and channeling the aspiration viewed from the level of education and political experiences relating with the politics and government. Furthermore, the local budget and expenditure plan of 2001 is also investigated to determine whether it has fulfilled the people interest or whether it is used to as a mean of achieving the individual or group interests. The triangulation technique is also employed to check, re-check, and cross-check on the data obtained. The results show that the Bengkalis Regency DPRD members have minor capability in absorbing and channeling the people aspiration. The evidence comes from the fact that the absorbing of the aspiration in formulation of RAPBD 2001 by the Bengkalis Regency DPRD simply relies on the letter they receive and from the field working visits. Likewise, the members have a low level of intensity in channeling or struggling for the society aspiration in the process of the local budget and expenditure plan formulation, the involvement of the members during the meetings is comparatively higher in terms of their attendance, however, their participation in of conveying the aspiration is relatively lower. They come simply to listen. In relation to the frequency and the quality of the discussion, the members commonly question the funding size, the objectives and the benefit of a project, the project location and the like. With regard to the interests accommodated in the plan, the people interest considered in the budget plan is relatively lower. This is shown from the fact that the allocation of the 2001 budget for the sectors which are directly related with the people is lower, while the fund allocated to the bureaucracy and the DPRD is higher. The reality shows that low capability of Bengkalis DPRD members in absorbing and transferring public’s aspirations in formulation of APBD 2001 was influenced by several factors: xviii 1). The general election system in Indonesia forced DPRD members to follow party’s policies and the mechanim in examination of APBD 2001 did not support DPRD members to struggle public’s aspirations. 2). The low commitment of Bengkalis DPRD members in struggling public’s aspirations. 3). The low quality of human resources, influenced by a low education level and less political experiences, caused the low performance of Bengkalis-Regency DPRD.

Kata Kunci : DPRD, Kemampuan Anggota, Perumusan Anggaran, DPRD members, aspirations