Implementasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Pada Inspektorat DIY

Dian Purwitasari, Dr. Subarsono, M.Si.,M.A.

2023 | Tesis | S2 Ilmu Administrasi Negara

INTISARI

Kebijakan yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan publik terus berkembang. Hegemoni terhadap transformasi ke arah good governance juga terus berjalan yang berdampak pada penyelenggaraan sistem pemerintahan. Kebijakan publik merupakan sarana bagi pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut salah satunya melalui kebijakan pada sektor pengawasan. Kajian di beberapa negara termasuk Indonesia menunjukkan bagaimana pentingnya pengawasan internal dalam memberikan kontribusi bagi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana implementasi kebijakan strategis pada sektor pengawasan internal yaitu kebijakan Program Kerja Pengawasan Tahunan. Penelitian ini bertujuan mengetahui sejauhmana faktor-faktor implementasi kebijakan berdampak terhadap pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan dan merumuskan rekomendasi pelaksanaan kebijakan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang efektif, efisien sehingga mampu mendorong tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik.

Penulis menggunakan elaborasi teori-teori implementasi kebijakan publik dari Edwards III, Grindle serta Van Meter Van Horn sebagai pisau analisis. Apabila sebelumnya teori-teori tersebut banyak digunakan dalam kajian yang ditujukan dengan sasaran pada masyarakat maupun public services, dalam penelitian ini teori tersebut akan digunakan pada sasaran yaitu badan pemerintah itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan kebijakan PKPT merupakan kebijakan yang disusun oleh badan pemerintah namun juga ditujukan bagi badan pemerintah dalam pelaksanannya. Penulis juga menilai kinerja implementasi kebijakan PKPT dengan menggunakan indikator policy output dan policy outcome yang terdiri dari outcome initial, outcome intermediate dan outcome long term.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang telah memadai sehingga berkontribusi terhadap pencapaian pelaksanaan kebijakan PKPT. Faktor sumber daya (resources) menjadi faktor yang paling menentukan diantara lainnya. Hal ini disebabkan adanya dukungan berupa SDM yang kapabel, kewenangan yang dilandasi oleh undang-undang, serta ketersediaan anggaran yang memadai sehingga memudahkan Inspektorat untuk melaksanakan berbagai aktivitas yang dibutuhkan. Faktor kepentingan (interest) menjadi faktor penentu berikutnya dan terakhir ialah faktor kepatuhan (compliance). Faktor- faktor tersebut berkontribusi terhadap pelaksanaan keberhasilan kebijakan PKPT, namun juga terdapat faktor yang belum memadai yaitu karakteristik lembaga dan penguasa yang berkontribusi terhadap penambahan penugasan di luar PKPT. Secara berjenjang, kondisi tersebut juga turut berkontribusi terhadap pencapaian sasaran organisasi dimana target output dapat tercapai 100%, target outcome initial tercapai 96,23%, target outcome intermediate tidak tercapai secara sempurna serta outcome long-term yang berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat catatan untuk diperbaiki.

Kata kunci : implementasi kebijakan, PKPT, pengawasan internal

ABSTRACT

Policies that must be issued to meet public needs continue to grow. Hegemony towards the transformation towards good governance is also ongoing which has an impact on the administration of the government system. Public policy is a means for the government to realize this, one of which is through policies in the supervisory sector. Studies in several countries, including Indonesia, show how important internal control is in contributing to governance.

This research will examine how the implementation of strategic policies in the internal control sector, namely the Annual Supervision Work Program policy. This study aims to determine the extent to which policy implementation factors have an impact on the implementation of the Annual Supervision Work Program and formulate recommendations for the implementation of effective and efficient Annual Supervision Work Program policy so as to be able to encourage the achievement of good governance.

The author uses the elaboration of public policy implementation theories from Edwards III, Grindle and Van Meter Van Horn as a knife for analysis. If previously these theories were widely used in studies aimed at targeting the public and public services, in this study the theory will be used to target the government agency itself. This is because the PKPT policy is a policy compiled by a government agency but is also intended for government agencies in its implementation. The author also assesses the performance of PKPT policy implementation using policy output and policy outcome indicators consisting of initial outcomes, intermediate outcomes and long term outcomes.

The results of the study indicate that there are adequate factors that contribute to the achievement of PKPT policy implementation. The resource factor is the most determining factor among others. This is due to the support in human resources capability, authority in carrying out duties or responsibilities and the availability of an adequate budget that makes it easier for the Inspectorate to carry out the various activities needed. The interest factor becomes the next and final determining factor, namely the compliance factor. Gradually, these conditions also follow contribute towards achieving organizational goals where the output target can be achieved 100%, the initial outcome target is achieved 96.23%, the intermediate outcome target was not achieved perfectly and the long-term outcome based on the evaluation results still has notes for improvement. 

Keywords: policy implementation, PKPT, internal control

Kata Kunci : implementasi kebijakan, PKPT, pengawasan internal