PELUANG DAN TANTANGAN: KASASI TERHADAP PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 23/PUU-XIX/2021)
Rian Hidayat, Herliana, S.H., M.Comm.Law., Ph.D.
2023 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA
PELUANG DAN TANTANGAN: KASASI TERHADAP PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 23/PUU-XIX/2021)
INTISARI
Oleh: Rian Hidayat[1], Herliana[2]
Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis landasan yuridis, sosiologis, dan filosofis dari pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi yang mengabulkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 (“Putusan Mahkamah Konstitusi”) tertanggal 15 Desember 2021. Selain itu, penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pandangan dari Para Pencari Keadilan terkait peluang dan tantangan sehubungan dengan dikabulkannya Putusan Mahkamah Konstitusi.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan kepustakaan yang didukung dengan wawancara dengan narasumber. Penelitian ini bersifat preskriptif dan deskriptif yang akan meneliti menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mendapatkan penelitian yang komprehensif.
Legal Reasoning dari putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka ruang upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang diajukan oleh kreditor dan ditolaknya proposal perdamaian oleh kreditor merupakan suatu bentuk upaya agar terwujudnya asas keadilan, kepastian, dan non diskriminasi terhadap debitor agar tidak mudah dipailitikan oleh kreditor yang memiliki itikad buruk dalam mengajukan permohonan PKPU. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya dinilai hanya terfokus pada aspek perlindungan terhadap debitor, namun kurang mempertimbangkan terhadap aspek kreditor dalam mendapatkan kepastian pembayaran utang oleh debitor. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan peluang bagi debitor untuk mendapatkan keadilan dari itikad buruk kreditor yang memiliki tujuan untuk mempailitkan perusahaan dari proses PKPU. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi juga dinilai menimbulkan ketidakpastian terhadap kreditor untuk mendapatkan kepastian terhadap pembayaran utang oleh debitor akibat prosedural PKPU yang menjadi tidak jelas pasca dibukanya upaya hukum kasasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021.
Kata Kunci: PKPU, Upaya Hukum Kasasi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021, Proposal Perdamaian.
[1] Mahasiswa Magister Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.
[2] Dosen Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.
OPPORTUNITIES AND CHALLENGES: CASSATION AGAINST THE DECISION TO POSTPONE DEBT PAYMENT OBLIGATIONS (CASE STUDY OF THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 23/PUU-XIX/2021)
ABSTRACT
By: Rian Hidayat, Herliana
This research is to determine and analyze the juridical, sociological, and philosophical basis of the consideration of the Constitutional Court Judges who granted the Constitutional Court Decision Number 23/PUU-XIX/2021 ("Constitutional Court Decision") dated 15 December 2021, in addition this research is to determine and analyze the views of Justice Seekers regarding opportunities and challenges in connection with the granting of the Constitutional Court Decision.
This research is a normative legal research that uses library materials supported by interviews with resource persons. This research is prescriptive and descriptive which will examine using secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials to obtain comprehensive research.
The Legal Reasoning of the Constitutional Court decision which opens the space for cassation against PKPU decisions submitted by creditors and the rejection of peace proposals by creditors is an effort to realize the principles of justice, certainty and non-discrimination against debtors so that they are not easily bankrupted by creditors who have bad intentions in submitting PKPU applications. The Constitutional Court's decision in its consideration is considered to only focus on the aspect of protecting debtors, but does not consider the aspect of creditors in obtaining certainty of debt payments by debtors. The existence of this Constitutional Court decision creates an opportunity for debtors to obtain justice from bad faith creditors who have the aim of bankrupting the company from the PKPU process. In addition, the Constitutional Court decision is also considered to cause uncertainty for creditors to obtain certainty of debt payments by debtors due to PKPU procedures which have become unclear after the opening of cassation legal remedies after the Constitutional Court Decision Number 23/PUU-XIX/2021.
Keywords: Suspension Of Payment (PKPU), Cassation, Constitutional Court Decision Number 23/PUU-XIX/2021, Composition Plan.
Kata Kunci : PKPU, Upaya Hukum Kasasi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021, Proposal Perdamaian.