Ambiguitas Pembentukan Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden Pasca Amendemen UUD 1945

IDA BAGUS GEDE PUTRA AGUNG DHIKSHITA, Dr. Zainal Arifin Muchtar, S.H., LL.M

2023 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini mengkaji ambiguitas pembentukan undang-undang tanpa pengesahan Presiden pasca amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Pembahasan dalam kajian ini berangkat dari keberlakuan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 yang telah berimplikasi pada ambigunya pembentukan 6 (enam) undang-undang yang berlaku tanpa pengesahan Presiden yakni pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo. Terdapat 3 (tiga) tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini; pertama menguraikan ambiguitas yang terjadi pada pembentukan undang-undang tanpa pengesahan Presiden pasca amendemen UUD 1945; kedua mengelaborasi konsep ideal perbaikan hukum yang dapat dilakukan dalam mereduksi ambiguitas pembentukan undang-undang tanpa pengesahan Presiden di Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) yang menggunakan beberapa pendekatan hukum yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis dan pendekatan konseptual yang dipadukan untuk menunjang analisis dan elaborasi dari permasalahan penelitian yang dikaji. Penelitian ini juga didukung dengan pengumpulan data dengan cara wawancara terhadap narasumber terkait. 

Dari penelitian yang dilakukan, terhadapat dua hasil yang dapat ditemukan yaitu; Pertama, berdasarkan penelusuran historis pembentukan undang-undang tanpa pengesahan Presiden terdapat ambiguitas yakni tidak adanya alasan hukum yang jelas atas tidak ditandatanganinya undang-undang oleh Presiden, tidak sinkronnya Presiden dan wakilnya (Menteri) dalam pembahasan RUU, dan ambiguitas pengujian undang-undang bersangkutan di MK. Alasan tidak disahkannya undang-undang yang sebelumnya telah disetujui oleh Presiden didominasi atas alasan politis untuk melindungi diri dari berbagai problematik pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden (pengesahan materiil). Ambiguitas ini juga telah menunjukkan adanya permasalahan formil dan materiil dalam pembentukan undang-undang tanpa Pengesahan Presiden. 

Kedua, Problematik ambiguitas yang bermasalah secara formil dan materiil sekaligus mengabaikan hakikat Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 membuat ambiguitas tersebut harus direduksi. Upaya perbaikan hukum terhadap praktik ini adalah melakukan amendemen UUD 1945 dengan merekonstruksi ulang Pasal 20 UUD 1945 atau menghapus ketentuan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 serta melakukan perbaikan hukum terhadap peraturan turunannya. Selain itu penelitian ini juga mendorong agar seluruh pihak dari pemangku kepentingan hingga masyarakat memaksa Presiden untuk tidak mengabaikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dengan memberikan alasan objektif dalam praktik pembentukan undang-undang tanpa pengesahan Presiden. 

This research examines the ambiguity in making laws without President ratifications after amendments The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia. The discussion in this research starts from the implementation of Article 20 section (5) of the 1945 Constitution which has conduce for the ambiguity in the laws making of six laws that apply without President ratifications from President Megawati Soekarnoputri and President Joko Widodo. There are three purposes of this research; first, to describes the ambiguity that occurred in the laws making without President ratifications after the amendments to the 1945 Constitution; second, elaborating the ideal concept of legal reform that can be reducing the ambiguity of laws making without President ratifications in Indonesia.

This research uses a normative legal research method (doctrinal legal research) which uses several legal approaches, namely statutory approaches, case approaches, historical approaches and conceptual approaches which are combined to support the analysis and elaboration of the research problems. This research is also supported by data collection of interviews with relevant informants. 

From the research, two results can be found, namely; first, based on historical approach of the laws making without President ratifications, there is no clear legal reason for not signing the law by the President, there is ambiguity in the Government, namely the President and his deputy (Minister) are out of sync in the deliberations of the laws making, besides that the ambiguity has occurred in layers until the process of judicial review laws without President ratifications at the Constitutional Court. The major reason for not signature a law that had previously been approved by the President was dominated by political reasons to protect oneself from various problems after approval of the DPR and the President (material ratification). This ambiguity has also shown there are formal and material problems in the laws without President ratifications.

Second, the problem of ambiguity which is cause problems of both formally and materially while ignoring the original intent of Article 20 section (5) of the 1945 Constitution requires that this ambiguity must be reduced. The methods to fix up the law from this practice are to amendment the 1945 Constitution by reconstructing Article 20 of the 1945 Constitution or removing the Article 20 section (5) of the 1945 Constitution and carrying out legal improvements to its derivative regulations. In addition, this research also encourages all parties, from stakeholders to the public, to force the President not to ignore the principle of forming good laws and regulations by providing objective reasons for the practice of forming laws without ratifications.

Kata Kunci : Undang-undang tanpa pengesahan Presiden, Ambiguitas, Perbaikan Hukum