POLITIK HUKUM PENETAPAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG HUKUM PENGGUNAAN VAKSIN COVID-19 PRODUK ASTRAZENECA

TB RIFAT, Andy Omara, S.H., M. Pub&Int. Law., Ph. D

2023 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis Politik Hukum Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca. Tujuan dari penelitian ini, yaitu: pertama, Mengetahui dan menganalisis peran Fatwa Majlis Ulama Indonesia dalam Sistem Hukum di Idonesia; dan kedua, Mengetahui dan menganalisis politik Hukum Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca.

 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan Pendekatan Konseptual (conceptual approach). Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini ialah studi pustaka (library research) dilengkapi dengan wawancara dan dokumentasi.

 

Setelah melalui berbagai tahapan penelitian, diperoleh hasil penelitian, yaitu: Pertama, peran Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sistem hukum Indonesia Sebagai sumber pemebentukan hukum positif. Sebagai landasan hukum sosiologis bagi suatu peraturan perundang-undangan. Sebagai pedoman pelaksana Undang-Undang. Sebagai pedoman dalam menjaga kualitas pelaksana Undang-Undang dari segi syariah Islamiyah, dan Sebagai pengisi kekosongan hukum. Kedua, kondisi yang darurat membuat Fatwa Majelis Ulama Indonesia bersifat atisipatif karena dalam Politik Hukum Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca memerlukan adanya landasan hukum material (Al-Qur’an, Hadis, Ijtihad) dan landasan hukum formal (landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan yuridis dan landasan administratif). Adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Hukum Pengunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca yang menetapkan Penggunaan vaksin Covid-19 dibolehkan (mubah) masyarakat yang beragama Islam merasa terjamin karena Fatwa memiliki legitimasi yang kuat secara sosial.

This research examines and analyzes the legal politics of the Indonesian Ulema Council Fatwa Number 14 of 2021 concerning the Law on the Use of Astrazeneca's Covid-19 Vaccine Products. The aims of this study are: first, to know and analyze the role of the Fatwa of the Indonesian Ulema Council in the legal system in Indonesia; and second, Knowing and analyzing the politics of the Law on the Determination of the Fatwa of the Indonesian Ulema Council Number 14 of 2021 concerning the Law on the Use of Astrazeneca's Covid-19 Vaccine Products.

 

This research is a normative legal research. The approaches used in this research are: statutory approach and conceptual approach. The data collection technique used in this study was library research supplemented by interviews and documentation.

 

After going through various stages of research, the research results were obtained, namely: First, the role of the Fatwa of the Indonesian Ulema Council in the Indonesian legal system as a source of positive law formation. As a sociological legal basis for a statutory regulation. As a guideline for implementing the Act. As a guideline in maintaining the quality of law enforcement in terms of Islamic sharia, and as a filler in the legal vacuum. Second, the emergency condition made the Fatwa of the Indonesian Ulema Council be anticipatory because in the Legal Politics of the Indonesian Ulema Council Fatwa Number 14 of 2021 concerning the Law on the Use of the Covid-19 Vaccine Astrazeneca Products require a material legal basis (Al-Qur'an, Hadith, Ijtihad). and formal legal basis (philosophical basis, sociological basis, juridical basis and administrative basis). There is a Fatwa from the Indonesian Ulema Council Number 14 of 2021 concerning the Law on the Use of the Astrazeneca Product Covid-19 Vaccine which stipulates that the use of the Covid-19 vaccine is permissible (mubah) for Muslim people to feel guaranteed because the Fatwa has strong social legitimacy.

Kata Kunci : MUI, Fatwa, Sistem Hukum, Sumber Hukum, Kesadaran Hukum, Politik Hukum