Model rekruitmen Majelis Rakyat Papua :: Suatu Kajian Teoritik

BLESKADIT, Hendrik B, Dr. Purwo Santoso, MA

2003 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan tawaran tentang model sistem pemilihan mana yang terbaik sebagai sarana dalam pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) yang representatif dan akuntabel. Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, pada pasal 19- 26 telah disebutkan tentang fungsi, tujuan, hak-hak, kewenangan dan kewajiban Majelis Rakyat Papua sebagai salah satu lembaga resmi dalam struktur pemerintahan lokal Provinsi Papua yang diatur secara khusus oleh Undang-undang. Akan tetapi dalam Undang-undang itu belum disebutkan model sistem pemilihan yang bagaimana yang akan digunakan sebagai sarana rekruitmen anggota Majelis Rakyat Papua sebagai wadah representatif kultural Masyarakat Papua yang mewakili komponen adat, komponen agama dan komponen perempuan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan penelitian kepustaan (library research) yang objek penelitiannya adalah sejumlah teori-teori yang berhubungan dengan perwakilan, rekruitmen, sistem pemilihan dan demokrasi. Teori ini sebagai kerangka dasar untuk membangun asumsi-asumsi tentang model-model rekruitmen MRP. Sedangkan sumber-sumber utama dari penelitian ini adalah buku-buku, dokumen-dokumen dan para pelaku penyusun Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001. Dari hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa secara teori ada beberapa model sistem pemilihan, sedang untuk pemilihan Majelis Rakyat Papua penulis akan tawarkan tiga model sistem pemilihan. Ketiga model sistem pemilihan itu adalah sebagai berikut: Pertama, sistem pemilihan distrik, dimana wilayah Provinsi Papua dibagi dalam beberapa distrik pemilihan dengan dua alternatif perhitungan suara, Kedua, model sistem pemilihan proporsional pemilihannya terfokus pada pilihan lembaga/organisasi yang dibentuk masyarakat dan diakui oleh pemerintah dengan dua alternatif perhitungan suara. sedangkan ketiga adalah model pemilihan organis, model pemilihan organis ini merupakan model pengangkatan/penunjukan dengan pendekatan musyawarah – mufakat. Dari hasil pembahasan secara keseluruhan model di atas dan dianalisa dampak serta kekuatan dan kelemahan dari masing- masing sistem pemilihan maka sistem pemilihan organislah sebagai tawaran model yang digunakan untuk pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua.

The aim of this study is to give a choice about the election system model which one is the best as a means in electing the number of Papua House Representative which is representative and accountable. In Laws Number 21 year 2001 about the Special Autonomy for Papua Province, on the article 19-26 have been explained about function, purpose, rights, authority and duty of the Papua House. Representative as one of the legitimate institution in the local government structure in Papua Province, which is arranged specially by Laws. But, in that Laws has not been named about the kinds of the election system model which will be used as a means of recruitment the member of Papua House Representative as a place which is cultural representative for Papua society which represents the tradition component, the religion component, and the women component. In this study, the writer uses the descriptive method by the library research approach which its research object is many theories which correlate with representation, recruitment, election and democration system. This theory is as a basic frame to build the assumption about MRP recruitment model. While the main sources of this study are books, documents, and the actor which arrange the Laws Number 21 year 2001. Based on this study, it can be expressed that theoretically, there are many election system models, while in electing the Papua the writer will give three election system model. All of these election system model is as follows: First, district election system, where the Papua Province area is divided in many election districts by two alternatives in calculating the vote; second, proportional election system model which is its election is focus on organization or institutional choice which is formed by society and is acknowledged by government by two alternatives in calculating the vote; third organist election model, this model is appointment model by agreement-discussion. From the wholly the discussion result of this model above and is analyzed the impact and the strengthen or weakthen from each election system so the organist election system is as a model choice which is used to choose the number of Papua.

Kata Kunci : Politik,Otonomi Khusus,Majelis Rakyat Papua, Papua House Representative Recruitment Model