Penegakan hukum dalam larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Undang-undang No.5 Tahun 1999

CHUSNIAH, Nur, Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS

2003 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum)

Penelitian mengenai Penegakan Hukum Dalam Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan penelitian hukum normatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPU, terutama yang berkaitan dengan kedudukan KPPU dalam UU No.5 tahun 1999 serta kekuatan mengikat dan pelaksaan putusannya. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan dengan mempergunakan pedoman wawancara atau daftar pertanyaan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan studi dokumen. Penelitian ini memilih lokasi di KPPU Jakarta dan Lembaga Kajian Persaingan Usaha Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKPU- FH-UI) Jakarta, dengan pertimbangan bahwa tempat tersebut sangat terkait dalam pengambilan data sebagaimana permasalahan yang dibahas. Subyek penelitian meliputi pejabat KPPU, penyidik/investigator KPPU serta pejabat LKPU, yang ditentukan secara purposive sampling. Kemudian dari data yang diperoleh, dianalisis secara kualitatif, selanjutnya ditarik kesimpulan dengan metode deduktif. Penyajian penulisan ini disusun secara deduktif kualitatif. Hasil penelitian penunjukan bahwa penegakan hukum oleh KPPU terhadap larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat cukup lemah, sebab kedudukan KPPU dalam sistem penegakan hukum Indonesia secara konseptual memiliki kelemahan yang cukup mendasar, mengingat tugas, wewenang dan tata cara penanganan perkara menumpuk di satu organ yaitu KPPU. KPPU menjadi Penyelidik, Penyidik, Penuntut dan Pemutus Perkara (Hakim) sekaligus. Berdasarkan analisa konsepsional, menunjukan kedudukan KPPU sesungguhnya dapat dikategorikan sebagai Badan Tata Usaha negara, anggotanya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan tugas dan wewenangnya merupakan tindakan hukum publik (administrasi), bukan tindakan hukum perdata atau pidana. Hal tersebut berpengaruh pula pada kekuatan mengikat suatu putusan. Kekuatan mengikat suatu putusan terletak pada diktumnya. Diktum ini hanya mengikat atau berlaku bagi para pihak atau terhukum saja, ini berarti para pihak atau terhukum harus mematuhi dan melaksanakan bunyi diktum tersebut. Diktum dalam putusan KPPU masih belum tegas, karena kedudukan KPPU secara konseptual masih belum jelas apakah sebagai lembaga peradilan ataukah lembaga/Badan Tata Usaha Negara. Hal tersebut berakibat pula pada penegakan hukum oleh KPPU sehubungan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Lemahnya penegakan hukum ini disebabkan faktor hukumnya, aparat hukumnya, sarana/fasilitas untuk mengawasi perilaku pelaku usaha serta faktor budaya/masyarakat para pelaku usaha dan atau asosiasinya. Dari hasil penelitian, perlu dilakukan revisi terhadap UU No.5 tahun 1999 mengenai tugas dan wewenang KPPU dalam hal penyidikan, penuntutan, hukum acara persidangan serta pelaksanaan eksekusi, sehingga tidak menumpuk pada satu organ saja. Perlu dibentuk Peradilan Anti Monopoli sebagai peradilan khusus yang menangani masalah persaingan usaha serta meningkatkan status KPPU sebagai sebuah Komisi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap jalannya UU No.5 tahun 1999, yang terbatas pada tindakan menyelidiki, menilai dan menetapkan tentang ada tidaknya pelanggaran terhadap UU No.5 Tahun 1999. Kemudian hasil kerjanya itu dilaporkan/diajukan kepada Pengadilan Anti Monopoli.

The research on law enforcement in the provision for monopoly practices and unhealthy business competition based on the Act no. 5/1999 is a normative legal research. It aims to study the law enforcement by the Committee for Business Competition Supervision (KPPU), especially related to the existence of the KPPU in the Act No. 5/1999 and its binding force and decision implementation. The research locates the primary and secondary data. The primary data were secondary data were obtained from a field research using interview guidelines or a question list and the secondary data were obtained from a library research using a document study. The research locates in the KPPU Jakarta and the Center for Business Competition studies – Faculty of Law, University of Indonesia (LKPU-FH UI) Jakarta. The consideration was that these locations were closely related in providing the data for the research. The research subject consists of the dignitaries and investigators from the KPPU, and dignitaries from LKPU, decided based on a purposive sampling. The data were analyzed qualitatively, from which the conclusion was drawn following a deductive method. The presentation was arranged in a qualitative and deductive reporting. The research shows that the law enforcement by the KPPU in the prohition for monopoly practices and unhealthy business competition is relatively weak, for is existence within the law enforcement system of Indonesia has several basic weaknesses. The task, authority, and procedure to settle a case concentrate in one organ, the KPPU. This organ, at the same time, function as a investigator, a prosecutor, and a judge. Based on a conceptual analysis, the KPPU existence can be classified into a State Administration Body of which the members are State Administration Officials, while the task and authority belong to the act of public law (administration), not the act criminal or civil law. This affects the binding force of its decision. The binding force of a decision lies on the dictum. A dictum binds the parties or the convicted only, meaning that the parties or the convicted the subject to the dictum. The dictum of KPPU decision is less decisive since the KPPU existence itself is conceptually dangling, whether it is judicial body or a State Administration Institution. This status affects the law enforcement by the KPPU. The weaknesses of the KPPU’s law enforcement is caused to the legal factors, legal apparatus, infrastructure/facility for monitoring the behaviors of business practitioners, and cultural/social factors of business practitioners and or their association. The research recommends the need for revision for the Act no. 5/1999 concerning the task and authority of the KPPU in the investigation, prosecution, trial procedures and execution to avoid a concentration in one organ only. It needs a court for Anti Monopoly as a special court, which deals with business competition matters, as well as to improve the KPPU status as a Committee, which has a mandatory to supervise the implementation of the Act no. 5/1999, but limited in investigating, evaluating and deciding whether or not a violation against the Act no. 5/1999 has been committed, Then, the findings must be reported to the Court of Anti Monopoly.

Kata Kunci : Hukum Dalam Bisnis,Monopoli dan Persaingan Usaha,UU No5 Tahun 1990, KPPU (Committee for Business Competition Supervision), Law enforcement, Monopoly and Unhealthy business competition.