Kedudukan wanita dalam hukum waris adat di Kecamatan Denpasar Timur

NETRA, Ketut, Djoko Sukisno, SH.,CN

2003 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Kenotariatan)

Yang dimaksud dengan wanita dalam penelitian ini adalah anak wanita yang sudah kawin, anak wanita yang tidak kawin dan janda. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan adanya kemajuan teknologi di daerah perkotaan, akan berakibat mempengaruhi cara berpikir dan tingkah laku masyarakat Bali dengan budaya dan adat kental, memposisikan wanitanya kurang menguntungkan dalam bidang pewarisan, sebagai akibat sistim kekeluargaan patrilinial, sehingga hanya laki- laki saja berhak sebagai ahli waris, padahal dalam kegiatan adat, wanita di Bali mempunyai peranan penting pada upacara adat dan keagamaan. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana kenyataan dalam praktek kehidupan sehari-hari terhadap wanita dalam pewarisan, dan bagaimana peran pejabat umum dalam pewarisan terhadap wanita. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu hasil penelitian disusun, diuraikan dan digambarkan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan sebagian responden dari warga masyarakat di Denpasar Timur menyatakan bahwa wanita berhak atas warisan dan sebagian responden menyatakan tidak berhak Responden lain dari kelompok pejabat Pengadilan Negeri, dosen dan tokoh masyarakat menyatakan bahwa, wanita tidak berhak warisan. Pernyataan dari responden warga masyarakat yang demikian disebabkan oleh kenyataan adanya pemberian harta warisan oleh orang tua kepada perempuannya oleh mendiang suami kepada jandanya. Sesungguhnya pemberian yang demikian menurut hukum adat bukanlah sebagai hak sebagai ahli waris, tetapi sebagai hibah tanpa dituangkan dalam akta. Adanya kecenderungan pemberian warisan oleh orang tua kepada wanitanya, karena makin majunya kesejahteraan pada masing-masing keluarga. Dalam keadaan demikian peranan pejabat umum (Notaria/PPAT) sangat penting dalam pembuatan akta hibah dan akta pembuktian hak lainnya. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya hibah dibuat oleh para Notaris/PPAT di Denpasar yang memberikan hibah baik kepada anak laki-laki maupun kepada anak perempuan Bali. Dalam pembentukan hukum warisan nasional, tidak mungkin mengubah sistim hukum yang sudah ada, tetapi hendaknya tetap memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat, dan sebaiknya pemerintah dapat mengatur adanya pemberian (hibah) harta warisan kepada wanita Bali, sehingga akan terjamin lebih adil antara kedudukan wanita dan laki- laki dalam haknya.

The definition of woman in this research is either a married or an unmarried person, or a widow. This research was prompted by the fact that there is technology advancement in urban areas in Bali, which gives influences to the way of Balinese people think and behave. Bali is noted for its culture and strong tradition. Its patrimonial kinship puts a woman in a less fortunate position, especially in terms of inheritance. In this system, it is only a man who has the right to receive the heir. It is considered unfair as Balinese women have an important role in traditional and religious ceremonies. The aim of this research is to know what is exactly faced by Balinese women in relation to the inheritance system; and to know the role of the public authority in the process of inheriting, This research is descriptive in nature. The research result was written, analyzed and described quantitatively. The research result sho wed that some respondents in East Denpasar thought that women should have the right to receive their heir, while some others said they should not. Other respondents representing the group of authorities form State Court, lecturers, and other public figures said that the women did not have the right to have the heir. Such an opinion must have been influenced by the fact that there is a heir inherited by parents to their daughters, or by the late husband to his widow. Such an inheritance is, in a prescriptive law, not considered as their right as the joint heirs, but merely as a present which is not written in the will. The tendency of giving a present to daughters by their parents is caused by the betterment or welfare achieved by each family. In such a condition, the role of the concerned public authority, namely a notary of PPAT is very important in the making of the will and other legal certificates. This can be proven by the fact that a notary/PPAT in Denpasar can issue a letter notifying a present give n by parents to either their sons or daughters. In the process of forming the national legal heir, it is unlikely to change the existing legal system. It must, on the other hand, pay attention to the legal system practiced by the society. The government should be able to arrange the heir to Balinese women so that it can help create fairness between the women and men in terms of their right.

Kata Kunci : Hukum Waris,Kedudukan Wanita,Adat Bali, Prescriptive heir, Balinese women