Konflik dalam proses pemilihan dan penetapan walikota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2001-2006

YUSUF, Tachir, Drs. Haryanto, MA

2003 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Kewenangan luas yang dimiliki Kabupaten/Kota pada Era Otonomi Daerah, tidak saja menjadikan Bupati/Walikota semakin leluasa menentukan kebijakannya, tetapi juga lembaga DPRD. Keadaan ini mudah memunculkan masalah tarik menarik kewenangan antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Hal ini terjadi di Provinsi Sultra, yakni munculnya tarik-menarik kewenangan antara Gubernur Sultra dengan DPRD Kota Kendari dalam proses pemilihan Walikota/Wakil Walikota Kendari periode 2001-2006. Keputusan DPRD Kota Kendari No. 19/DPRD/2001 tentang Pengesahan dan Penetapan Walikota/Wakil Walikota Kendari periode 2001-2006 tidak diakui dan ditolak Gubernur dengan mengeluarkan SK. Nomor 37 Tahun 2001 tentang Pembatalan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Periode 2001-2006. Hal ini menjadikan konflik tidak saja antara Gubernur Sultra dengan DPRD Kota Kendari, tetapi juga antara Gubernur Sultra dengan Walikota Kendari terpilih. Atas dasar itulah penelitian ini berupa mencari gambaran yang jelas tentang proses pemilihan Walikota/Wakil Walikota Kendari, faktor- faktor penyebab konflik, serta resolusi konflik yang diperlukan. Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dengan analisis data model kualitatif. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa proses pemilihan Walikota/Wakil Walikota Kendari periode 2001-2006 telah dilaksanakan sesuai ketentuan PP. 151/2000. Ketentuan-ketentuan teknis yang menyangkut proses pemilihan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Faktor penyebab konflik ada yang terjadi pada tingkatan individual maupun yang terjadi pada tingkatan kolektif. Faktor-faktor yang terjadi/berproses pada tingkatan individual berakumulasi dengan yang terjadi/berproses pada tingkatan kolektif dalam bentuk konflik kewenangan. Adapun faktor-faktor yang terjadi/berproes pada tingkatan individual tersebut diantaranya, Gubernur Sultra menganggap bahwa ia masih merupakan atasan langsung dari Drs. H. Masyhur Masie Abunawas, menolaknya Drs.H. Masyhur Masie Abunawas sebagai Walikota terpilih ketika akan dipasangkan anak Gubernur sebagai Wakil Walikota, Drs. H. Masyhur Masie Abunawas sebagai Walikota Kendari terpilih selama periode 1996-2001 dan periode 2001-2006 berasal dari Suku Tolaki, sedangkan lawan-lawan politiknya banyak yang berasal dari Suku Muna. Munculnya isu “Putra Daerah”. Sedangkan faktor-faktor yang terjadi/berproses secara kolektif (kelompok), diantaranya adalah pihak DPRD Kota Kendari menganggap bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) hurup “a” UU No. 22/1999, DPRD Kota Kendari memiliki kewenangan penuh atas jalannya proses pemilihan Walikota/Wakil Walikota, tingkat perbedaan pemahaman/persepsi antara Gubernur Sultra, DPRD Kota Kendari, Walikota/Wakil Walikota terpilih dan Pemerintah Pusat atas ketentuan pasal 4 ayat (1) PP No. 151 Tahun 2000, Sedangkan, pihak DPRD Kota Kendari dan Walikota terpilih tetap menganggap bahwa Kepmendagri No. 811.212/10270/SJ tertanggal 17 Juli 2001 merupakan izin yang diberikan Mendagri, pengaruh budaya Sulawesi yang kuat akan sikap mempertahankan argumen atau pendapat. Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, terdapat beberapa rekomendasi yang disarankan peneliti dalam rangka penyelesaian konflik, sebagai berikut : pertama, Penataan Sistem Kewenangan, yakni perlunya ditata ulang sistem kewenangan antara Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota serta antar institusi pemerintahan (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif) dalam proses pemilihan Kepala Daerah/Wakil kepala Daerah; kedua, revisi PP No. 151 Tahun 2000, yakni tentang perlu disertai petunjuk pelaksanaan dan penjelasannya untuk menghindari kesalahan penafsiran; dan ketiga, Pembentukan Lembaga/Institusi Arbitrasi, yakni perlunya dibuat lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan konflik dengan kesepakatan bersama. Lembaga arbitrasi yang dibentuk dapat berada di Pusat maupun di Daerah. Lembaga arbitrasi ini bisa dibentuk melalui PP atau Keputusan Presiden.

The broad authority possessed by the Regency/City in the era of the Local Autonomy makes the Regent/Mayor and the DPRD have more freedom to determine their policies. This situation easily brings about the problem concerning the authority between the Province and the Regency/City. This problem has been taking place in the South East Sulawesi Province. There is a dispute concerning the authority between the Governor of the South East Sulawesi Province and the DPRD of the Kendari City in electing the Mayor/Vice Mayor of the Kendari City in the period of 2001 – 2006. The decision made by the DPRD of Kendari City Number 19/DPRD/2001 concerning the Legalization and Determination of the Mayor/Vice Mayor of the Kendari City in the period of 2001 – 2006 was rejected and not acknowledged by the Governor. He established the Decision Letter Number 37 in the Year of 2001 concerning the Annulment of the Mayor/Vice Mayor Election for the Period of 2001 – 2006. This brought about a conflict not only between the Governor of the South East Sulawesi and the DPRD of the Kendari City but also between the Governor and the Elected Mayor of the Kendari City. Based on the fact, this research was aiming at finding out a clear description about the election process of the Mayor/Vice Mayor of the Kendari City, the factors causing the conflict, and the conflict resolution needed. This research was a descriptive research and used the qualitative model data analysis. From the results of the analysis, it could be found that the election process of the Mayor/Vice Mayor of the Kendari City for the period of 2001 – 2006 had been conducted according to the rules established in the PP. 151/2000. The technical rules concerning the election process were not in contrast with the established rules. The factors causing the conflict include the factors in the individual level and the factors in the collective level. The factors in the individual level accumulate with the factors in the collective level in the form of authority conflict. The factors in the individual level concerning, among others, the Governor of the South East Sulawesi that remains to acknowledge himself as the direct leader of Drs. H. Masyhur Masie Abunawas as the elected Mayor, Drs. H. Masyhur Masie Abunawas as the elected Mayor that rejects to be coupled with the son of the Governor as the Vice Mayor, the different tribe between the elected Mayor for the period of 2001-2006 that comes from the Tolaki tribe and his political opponents that come from the Muna tribe, and the rising of the issue about “putera daerah (local prince)”. The factors in the collective level concerning, among others, the DPRD of the Kendari City that regards DPRD, in line with the rule mentioned in the Chapter 18 Verse (1) letter “a”, has a full authority to hold the process of the Mayor/Vice Mayor election different understanding among the South East Sulawesi Governor, the DPRD of the Kendari City, the elected Mayor/Vice Mayor, and the Central Government concerning the rule Chapter 4 Verse (1) PP Number 151/2000. Meanwhile, the DPRD of the Kendari City and the elected Mayor remain to assume that the Kepmendagri Number 811.212/10270/SJ dated July 17, 2001, is a permission given by the Minister of Home Affairs, the influence of the Sulawesi Cultural that strongly defend the argument or opinion. Based on the above conclusions, the researcher recommends several solutions to overcome the conflict, as follows: firstly, the Authority System Management, it is necessary to manage again the authority system between the Central, Province, and Regency/City, as well as among the governance institutions (Executive, Legislative, and Judicature) in the process of Local Head/Vice Local Head election; secondly, the revision of the PP Number 151 in the Year of 2000, the PP needs to be completed with the performance directions and their explanation to avoid misinterpretation; and thirdly, the establishment of t he Board/Arbitration Institution, it is necessary to establish the institutions possessing the authority to overcome the conflict on the basis of the together agreement. The established arbitration institution can be in the Central as well as in the Local level. This institution can be established through PP or the President Decision.

Kata Kunci : Politik, Walikota, Konflik Pemilihan dan Penetapan