Akuntabilitas anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Bantul :: Studi deskriptif tentang akuntabilitas anggaran DPRD Kabupaten Bantul hasil Pemilu Tahun 1999

SUBEKTI, Wijang, Drs. Haryanto, MA

2003 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Dalam konteks desentralisasi, makna pelaksanaan otonomi daerah terkait dengan demokrasi. Di dalamnya perlu diwujudkan mekanisme cheks and balances antara stakeholders dalam pemerintahan daerah, yakni eksekutif, legislatif, dan masyarakat, serta otoritas pemerintahan yang lebih tinggi. Pola pemerintahan governance menggambarkan keseimbangan hubungan kekuasaan di antara mereka sehingga lebih bertanggung-jawab. Dengan lokus kekuasaan politik pada lembaga legislatif Kabupaten dan Kota, maka masalah akuntabilitas DPRD menjadi sangat penting. Tesis ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan akuntabilitas anggaran belanja DPRD Kabupaten Bantul. Masalah ini akan dilihat dari segisegi hukum, proses, program, dan kebijakan. Dalam konteks demokrasi dan governance pelaksanaan akuntabilitas terkait dengan keterbukaan dan akses informasi, kesetaraan hubungan partisipasi penyusunan, prinsip-prinsip value for money (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas) dalam proses penyusunan dan implementasi anggaran. Dalam rangka itu digunakan model penelitian deskriptif kualitatif dengan data kualitatif berupa keterangan-keterangan lisan dan tertulis juga data kuantitatif yang relevan. Sumber keterangan lisan terutama informan dari kalangan legislatif (DPRD), eksekutif, wartawan (pers), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kabupaten Bantul. Sedangkan sumber keterangan tertulis, kualitatif dan kuantitatif adalah dokumen-dokumen formal maupun surat kabar. Berdasar analisis kualitatif terhadap data yang terkumpul, ditemukan bahwa pelaksanaan akuntabilitas publik atas anggaran belanja DPRD Kabupaten Bantul dari berbagai sisi masih sangat lemah. Selain secara hukum tidak konsisten, dari sisi proses tidak ada transparansi dan partisipasi secara signifikan dari stakeholders, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam laporan anggaran belanja DPRD keterlibatan publik sangat tidak berarti. Akuntabilitas hanya terbatas pada partai politik terkait. Keadaan tersebut terutama disebabkan beberapa hal. Pertama, kelemahan hukum 1) UU No. 22/1999 yang berimplikasi besarnya kekuasaan politik DPRD dengan akibat ketimpangan hubungan legislatif dengan eksekutif, dan lemahnya mekanisme pengawasan terhadap DPRD, sehingga pengawasan anggaran belanja DPRD tidak efektif. 2) UU No. 3/1999 tidak membangun keikatan DPRD kepada publik tetapi lebih kepada Partai Politik. 3) UU No. 28/1999 tidak mendorong keterbukaan informasi dari aparatur pemerintah 4) Pembatalkan PP No. 110/2000 dengan Putusan MA No. 04.G/HUM/2001 memunculkan anggapan di kalangan anggota DPRD bahwa tidak ada lagi acuan formal anggaran DPRD. Kedua, lemahnya lembaga hubungan legislatifeksekutif dan pengawasan. Ketiga, lemahnya kapabilitas anggota DPRD dan kapasitas masyarakat sipil dalam hubungan kekuasaan dengan negara.

In decentralization context, the implementation of local autonomy policy must be related to democracy. In local government democracy needs checks and balances mechanism between stakeholders -- executive, legislative, civil society and the higher authority government. The balance relation between them will forms governance pattern. Local autonomy implementation of Act No. 22/1999 and of Act No. 25/1999 have shift political authority on local parliament. So, public accountability of parliament is very urgent. This thesis means to know how perform of the public accountability on budget of parliament in Bantul Regency. This issue will be viewed from probity and legality (law), process, program, and policy. On democracy and governance, the essence of public accountability are transparency and information access, equally of participation on planning, perform of value for money (economy, efficiency, and effectiveness) on actuating, and controlling by stakeholders besides reporting the budget to public. This descriptive qualitative research based on qualitative data as verbal and written information, besides relevant quantitative data. Verbal information mainly is gathered from informant of local parliament (DPRD), local executive, journalist, and Non Government Organization (NGO) in Bantul Regency. Whereas written qualitative and quantitative information is got from formal document of local government, besides publication (news papers, journal). Based on gathered data, this research find that there are lack of public accountability perform on parliament budget of Bantul regency. By law there are inconsistency, besides by process there are not transparency and participation significantly from the stakeholders on planning, actuating, and controlling of the budget. Such as, in reporting there are not public evaluation. Budget accountability just perform for political party officials. The lack of public accountability perform on parliament budget of Bantul regency mainly is caused of several things. First, weak of law : 1) Act No. 22/1999 cause : (a) full political power on local parliament (DPRD) that implies to imbalance on relation between executive and legislative; (b) ineffective control mechanism to the local parliament. The next implication is ineffective control to local parliament budget. 2) Act No. 3/1999, does not make the local parliament (DPRD) commit to the public but to the political party. 3) Act No. 28/1999 does not enforce transparency and information access from the public official. 4) Cancellation of Government Regulation No. 110/2000 by Supreme Court Decision No. 04.G/HUM/2001 has made the local legislatures minds to think that nothing legal order as reference for the parliament budget. Second, lacks of executive and legislative power relation and of public control mechanism. Third, lacks of local legislatures capability and of civil society capacity in the context of power relation with local state.

Kata Kunci : akuntabilitas, transparansi, partisipasi, pengawasan publik, masyarakat madani, accountability, trans parency, participation, public control, civil society