Implikasi pemekaran wilayah terhadap APBD serta kebijakan sektor pendidikan dan kesehatan Kabupaten induk :: Studi di Kabupaten Bengkayang pasca pembentukan Kota SIngkawang 2001

YUSUF, M, Dr. Pratikno, M.Soc.Sc

2003 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Dengan momentum reformasi serta bergulirnya Undang-Undang No. 22 1999 tentang Otonomi Daerah, banyak daerah di Indonesia pada saat ini gencar untuk memekarkan daerahnya, baik karena tuntutan pemerataan pembangunan, pembagian sumber daya yang tidak adil maupun disebabkan faktor historis semata. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Bengkayang yang dimekarkan menjadi dua daerah otonom baru, yaitu Kabupaten Bengkayang sendiri serta Kota Singkawang. Studi ini ingin melihat bagaimana implikasi terbentuknya Kota Singkawang terhadap keuangan daerah ( PAD per-Kapita, APBD per-Kapita, Anggaran Rutin per-Kapita dan Anggaran Pembangunan per-Kapita Kabupaten Bengkayang sebagai Kabupaten Induk )?, serta bagaimana dampak perubahan APBD Kabupaten Bengkayang terhadap pendanaan dan program pembangunan bidang kesejahteraan rakyat, terutama sektor pendidikan dan kesehatan? Untuk itu penelitian yang hendak digunakan adalah single program before – after, yaitu evaluasi dengan melihat kondis i sasaran sebelum sesudah program berlangsung. Hasil penelitian dilapangan, setelah Kota Singkawang terbentuk terjadi penurunan Pendapatan Asli Daerah namun, PAD per-Kapita, APBD per-Kapita, Anggaran Rutin per-Kapita dan Anggaran Pembangunan per-Kapita Kabupaten Bengkayang terjadi peningkatan yang cukup tinggi. Faktor ini disebabkan terjadi penurunan jumlah penduduk yang relatif banyak, sebelum Kota Singkawang terbentuk penduduk Kabupaten Bengkayang berjumlah 352.792 jiwa, setelah Kota Singkawang terbentuk penduduk menyusut menjadi 190.432 jiwa. Demikian juga halnya dengan program pembangunan bidang kesejahteraan rakyat, setelah Kota Singkawang terbentuk sektor pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Bengkayang terjadi peningkatan, baik jumlah anggarannya maupun program-program yang dilaksanakan. Hal ini bisa terjadi karena setalah Kota Singkawang terbentuk terjadi penurunan anggaran rutin yang relatif banyak, terutama untuk pembayaran gaji PNS, sehingga kelebihan anggaran rutin dialokasikan untuk anggaran pembangunan, terutama sektor pendidikan dan kesehatan. Dengan terbentuknya Kota Singkawang berdampak terhadap PAD Kabupaten Bengkayang, kepada Pemerintah Kabupaten Bengkayang disarankan untuk membuat terobosan yang dapat meningkatkan PAD yang hilang akibat terbentuknya Kota Singkawang. Demikian juga kepada Pemerintah Pusat, supaya pada masa yang akan datang lebih selektif dalam memekarkan suatu wilayah, sebab akan berdampak langsung terhadap keuangan negara secara keseluruhan.

Kata Kunci : Politik, Pemekaran Wilayah, APBD Pendidikan dan Kesehatan