Kontroversi dalam kasus pemekaran Provinsi Papua di Jayapura

HOMMERS, Paulus Louis, Dr. Pratikno, M.Soc.Sc

2003 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Provinsi Papua merupakan salah satu Provinsi terbesar dan terluas di seluruh diantara 29 Provinsi yang ada di Indonesia, akan tetapi penyebaran penduduk di Provinsi Papua tidak merata. Hal ini menyebabkan rentang kendali Pemerintah terlalu luas dan terlalu jauh sehingga fungsi pelayanan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan kurang efektif dan efisien. Atas dasar pertimbangan hal ini maka kemudian pemerintah mengeluarkan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan 3 Provinsi di Papua yaitu Provinsi Irian Jaya Barat, Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Timur serta kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong. Dalam perkembangannya yang sudah terealisasi adalah pembentukan 4 Kabupaten di Papua, sedangkan pemekaran Provinsi masih belum dilaksanakan. Kemudian dengan Inpres Nomor 1 tahun 2003 pemekaran Provinsi Papua harus segera direalisasikan. Hal ini memunculkan sikap pro dan kontra baik dikalangan elit birokrat maupun berbagai elemen masyarakat. Permasalahan yang muncul adalah Bagaimana penanganan penyelesaian konflik sebagai akibat munculnya kebijakan pemekaran provinsi serta prospek pemekaran provinsi di Papua? Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriftif. Adapun sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Data yang sudah penulis peroleh kemudian dianalisa dengan menggunakan metode trianggulasi yang meliputi kontrol silang dan membandingkan atau kontrol silang antara data sekunder dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara. Dari hasil penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003, tertanggal 27 Januari 2003 memunculkan sikap pro dan kontra baik dari komponen masyarakat maupun elit birokrat lokal. Kelompok yang mendukung terhadap kebijakan Pemekaran Provinsi Papua adalah Elit Birokrat lokal yaitu SEKDA dan jajarannya, tokoh nasionalis Papua serta organisasi masyarakat yaitu Komite Nasional Kampanye Reaktivisasi Provinsi Irian Jaya. Kelompok yang menolak terhadap kebijakan Pemekaran Provinsi papua adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua, Presedium Dewan Papua (PDP), Tokoh agama, eksponen masyarakat serta para mahasiswa Papua. Dalam perkembangan selanjutnya muncul berbagai pergeseran pandangan baik yang bersifat positif maupun negatif. Hal tersebut dapat dilihat dari munculnya pandangan politis dari elemen masyarakat yang tetap bersiteguh untuk menolak Pemekaran Provinsi dan menerima Otonomi khusus sebagai solusi terbaik Namun disisi lain muncul pandangan dari kelompok lain yang menyatakan bahwa pemekaran provinsi tidak harus 3 tetapi justru menjadi 7 provinsi. Untuk menyelesaikan permasalahan ini maka jalan keluar yang bisa diambil pemerintah adalah dengan mengadakan forum dialog terbuka yang melibatkan semua komponen masyarakat untuk mencari jalan tengah mengenai kontroversi masalah pemekaran Provinsi di Papua.

Papua Province is one of the biggest and the longest Province among 29 Province, which is in Indonesia, but the population distribution in Papua Province does not equal. So, it causes the controlling distance of the Government too wide and too far, consequently the function of controlling and servicing in running the government, development and guiding of social is less affective and efficient. Based on this consideration, then the government releases Laws Number 45 Year 1999 about the forming 3 Provinces in Papua, namely, West Irian Jaya Province, Central Irian Jaya Province, also Paniai Regency, Mimika Regency, Puncak Jaya and Sorong City Regency. In its development which has been realization is the forming 4 Regency in Papua, while the spreading out of the Province has nit been done. Then, Inpres must realize Number 1 Year 2003, the spreading out of Papua Province as soon as possible. This view emerges the contra and pro attitude either in the environment of bureaucrat elite or in many society elements. The problem which emerges is how the conflict which emerges toward the case of Province spreading out, the view from many group either pro or contra also the moving the view about the problem of Province spreading out in Papua? In this study, the writer uses a descriptive method. Dta source includes primary data and secondary data. Dta which has been gained by writer then be analyzed by using triangulation which includes the intersecting controlling and comparing between secondary data and primary data which is gained through interview. From the study result, it can be gotten many conclusions that Inpres of Indonesia Republic Number 1 Year 2003, dated January 27 2003 emerges contra and pro attitude either from society component or local bureaucrat elite which can not get agreement about the spreading out of Papua Province. The group which supports toward the policy of spreading out of Papua Province is local Bureaucrat Elite namely SEKDA and its array, the figure of Papua Nationa list also the society organization namely Reactivation Compaign National Committee of Irian Jaya Province. The group which refuses toward the policy of spreading out of Papua Provimce is Local House of Representative (DPRD) Papua Province, Papua council Presidium (PDP), Religion Figure, Siciety Exponent also the student of Papua. In the next development, it emerges many the changing of view either positive or negative. It can be seen from its rising of political view from the society element which is still to refuse either Special Autonomy or The Spreading out of Province. But, in the other side, it rises a view from other group, which declares that the spreading out of province must not be 3, but to be 5 provinces. To overcome this problem, so the way which can be taken by the government is by providing the open dialogue forum which includes either all of the society component or Local Political Elites to get a central way about the problem controvertion of the province spreading out in Papua.

Kata Kunci : Politik, Pemekaran Provinsi, Kontroversi, controvertion, province spreading