Pembatalan Perjanjian Perkawinan Karena Kelalaian Notaris Dalam Menerjemahkan Akta (Studi Kasus Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN Dps)

FIRA HARDIYANTI, Dr. Hartini S.H., M.Si

2023 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini dilakukan dengan dua tujuan yaitu pertama, mengetahui dan menganalisis pengaturan kewajiban Notaris dalam menerjemahkan atau menjelaskan akta yang dimengerti penghadap berdasarkan undang-undang jabatan notaris; kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam memutuskan pembatalan perjanjian perkawinan berdasarkan Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN Dps dan akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang sudah disepakati oleh suami dan istri dalam suatu perkawinan campuran.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang memposisikan hukum pada sistematika norma, yang berkenaan dengan doktrin, perjanjian, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan asas. Penelitian dilakukan dengan penelitian lapangan dan studi dokumen. Data penelitian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan: pertama, kewajiban Notaris untuk menerjemahkan akta ke dalam bahasa asing yang dapat dipahami oleh Penghadap diatur dalam Pasal 43 ayat (2) dan (4) Undang-undang Jabatan Notaris Perubahan (UUJN-P), di mana pasal tersebut memiliki dua sifat pengaturan, yaitu pasal yang berisi perintah dan pasal yang berisi perkenan. Kedua, Majelis Hakim membatalkan akta Notaris pada Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN Dps didasari oleh dua alasan, yaitu tidak dipenuhinya syarat sepakat dalam perjanjian perkawinan dan tidak dipenuhinya kewajiban Notaris dalam menerjemahkan atau menjelaskan isi akta sehingga terpenuhi unsur kelalaian seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, yaitu tidak atau kurangnya kehati-hatian dan tidak mengindahkan kewajiban.

This research is conducted with two objectives, namely first, to know and analyze the regulation of the Notary's obligation to translate or explain the deed that the confronter understands based on the Undang-undang Jabatan Notaris-Perubahan/UUJN-P; second, to know and analyze the Judge's consideration in deciding the cancellation of the marriage agreement based on Decision Number 1308/Pdt.G/2019/PN Dps and the legal consequences of the cancellation of the marriage that has been agreed upon by the husband and wife in a mixed marriage. 

This research is normative legal research, which is legal research that positions the law on the systematics of norms, with regard to doctrine, agreements, court decisions, laws and regulations, and principles. The research was conducted by field research and document study. The research data were analyzed qualitatively.

The results of the study show: first, the obligation of the Notary to translate the deed into a foreign language that can be understood by the Facer is regulated in Article 43 paragraphs (2) and (4) of the UUJN-P, where the article has two regulatory characteristics, namely articles containing orders and articles containing permissions. Second, the Panel of Judges canceled the Notarial deed in Decision Number 1308/Pdt.G/2019/PN Dps based on two reasons, namely the non-fulfillment of the agreement requirement in the marriage agreement and the non-fulfillment of the Notary's obligation to translate or explain the contents of the deed so that the elements of a Notary's negligence in carrying out his official duties are fulfilled, namely not or lack of prudence and not heeding the obligations of the Notary.

Kata Kunci : Pembatalan, Perjanjian Kawin, Kelalaian Notaris, Penerjemahan Akta