Efektivitas Pengawasan Ketenagakerjaan terhadap Norma Pengupahan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Muhammad Sulthoni Wibowo, Dr. Ratminto, M.Pol.Admin.

2023 | Tesis | S2 Ilmu Administrasi Negara

Pengawasan ketenagakerjaan sebagai salah satu instrumen kebijakan dalam penegakan peraturan ketenagakerjaan. Tujuan pengawasan ketenagakerjaan adalah untuk menjamin kepatuhan terhadap penegakan ketentuan hukum yang berkaitan dengan kondisi kerja dan perlindungan pekerja selama melakukan pekerjaan mereka. Penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia mengalami perubahan dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dari tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan beralih menjadi tugas dan tanggung jawab oleh Pemerintah Daerah Provinsi. Angka ketidakpatuhan terhadap norma ketenagakerjaan di Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk tertinggi kedua dibandingkan dengan propinsi lain di Indonesia. Berdasarkan temuan pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan di Daerah Istimewa Yogyakarta didapatkan hasil bahwa ketidakpatuhan terhadap norma pengupahan cukup tinggi dibanding temuan norma ketenagakerjaan lain. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan terhadap norma pengupahan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan melihat dari pendekatan fungsi pengawasan ketenagakerjaan yaitu fungsi penegakan hukum, fungsi pembinaan dan fungsi kolaborasi. Penelitian ini juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan terhadap norma pengupahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan terhadap norma pengupahan di Daerah Istimewa Yogyakarta belum berjalan efektif. Diperlukan suatu upaya tata kelola kolaboratif untuk meningkatkan efektivitas pengawasan ketenagakerjaan terhadap norma pengupahan. Adapun faktor yang mendorong pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan terhadap norma pengupahan dapat berjalan dengan efektif adalah faktor perencanaan, kepemimpinan dan kelembagaan, sedangkan faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan terhadap norma pengupahan sehingga berjalan tidak efektif adalah faktor networking, batasan aturan dan sumber daya

Labor inspection as one of the policy instruments in enforcing labor regulations. The purpose of labor inspection is to ensure compliance with the enforcement of legal provisions relating to working conditions and the protection of workers while performing their work. The implementation of labor inspection in Indonesia underwent changes with the issuance of Law no. 23 of 2014 concerning Regional Government from the duties and responsibilities of Regency/City Regional Governments and shifted to become duties and responsibilities by Provincial Governments. The rate of non-compliance with labor norms in the Special Region of Yogyakarta is the second highest compared to other provinces in Indonesia. Based on the findings of the inspection of labor inspectors in the Special Region of Yogyakarta, it was found that non-compliance with wage norms was quite high compared to findings of other labor norms.

The purpose of this study was to determine the effectiveness of the implementation of labor inspection on wage norms in the Special Region of Yogyakarta by looking at the approach to the function of labor inspection, namely the function of law enforcement, the function of advice and the function of collaboration. This research is also to find out the factors that encourage and hinder the implementation of labor inspection on wage norms in the Special Region of Yogyakarta. The research method used is descriptive qualitative.

The results of the study show that the implementation of labor inspection on wage norms in the Special Region of Yogyakarta has not been effective. A collaborative governance effort is needed to increase the effectiveness of labor inspection against wage norms. The factors that encourage the implementation of labor inspection against wage norms to run effectively are planning, leadership and institutional factors, while the factors that impede the implementation of labor inspection against wage norms so that it runs ineffectively are networking factors, regulatory limits and resources.

Kata Kunci : pengawasan ketenagakerjaan, efektivitas, pengupahan