Analisis Pembatakan Peralihan Hak Atas Tanah Akibat Tidak dilakukan Konsinyasi oleh Pihak Debitur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 41/Pdt.G/2020/PN.Kdi dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 49/Pdt/2020/PT.Kdi)

Hanna Nurhayati Candra Dewi, Dr.Yulkarnain Harahap,S.H.,M.Si.

2023 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: (1) dasar pertimbangan hakim terhadap pembatalan peralihan hak atas tanah akibat tidak dilakukan konsinyasi oleh pihak debitur pada putusan PN Nomor 41/PDT.G/2020/PN.KDI dan Putusan PT Nomor 49/PDT/2020/PT.KDI (2) implikasi dari Putusan PT Nomor 49/PDT/2020/PT.KDI terhadap para pihak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan (library research) yaitu mengumpulkan data sekunder terkait melalui buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan dokumen-dokumen perundang-undangan yang terkait. Metode penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pertama, dasar pertimbangan hakim terhadap pembatalan peralihan hak atas tanah menggunakan akta kuasa jual telah sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 jo. Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang jelas melarang penggunaan surat kuasa mutlak dalam transaksi jual beli tanah. Kedua, implikasi putusan hakim pada penggugat  adalah kewajiban membayar hutang piutang untuk mendapatkan kembali hak atas tanah yang menjadi jaminan hutang,  Pihak kreditur (Tergugat I) adalah mengembalikan sertifikat tanah setelah hutang penggugat lunas, pada Tergugat II dianggap melanggar hukum karena membeli tanah yang menjadi jaminan hutang, pada Tergugat III melakukan kesalahan dengan menerbitkan surat kuasa jual yang telah dilarang, dan pada Tergugat IV adalah membatalkan sertifikat peralihan hak atas tanah yang menjadi jaminan hutang.

This study aims to find out and analyze: (1) the basis for the judge's consideration of the cancellation of the transfer of land rights as a result of not having a consignment made by the debtor in the PN Decision Number 41/PDT.G/2020/PN.KDI and PT Decision Number 49/PDT/ 2020/PT.KDI (2) implications of the PT Decision Number 49/PDT/2020/PT.KDI for the parties. This research uses normative research methods which are carried out by library research, namely collecting related secondary data through books, research results, scientific journals and related statutory documents. This library research method was carried out to look for conceptions, theories, principles and other thoughts related to this research. The data that has been collected is then analyzed qualitatively. The results of the study show that first, the basis for the judge's consideration of the cancellation of the transfer of land rights using the power of attorney sale deed is in accordance with the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 14 of 1982 jo. Article 39 paragraph (1) letter d Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration which clearly prohibits the use of an absolute power of attorney in land buying and selling transactions. Second, the implication of the judge's decision on the plaintiff is the obligation to pay debts to get back the land rights that are collateral for the debt, the creditor (Defendant I) is to return the land certificate after the plaintiff's debt is paid off, Defendant II is considered to have violated the law because he bought land that is collateral debt, Defendant III made a mistake by issuing a power of attorney for sale which had been prohibited, and Defendant IV canceled the certificate of transfer of land rights which served as collateral for the debt.

Kata Kunci : Surat Kuasa Mutlak, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah