Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Nomor: 615/Pdt.G/2014/PA. Smg)

Azka Ega Andrenny, Alfatika Aunuriella Dini, S.H., M.Kn., Ph.D.

2023 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang proses pembuktian dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor: 615/Pdt.G/2014/PA. Smg serta untuk mengetahui dan menganalisis apakah putusan hakim dalam putusan Nomor: 615/Pdt.G/2014/PA. Smg telah melindungi pihak istri dan anak atau belum. 

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian normatif dengan metode pendekatan studi kasus putusan. Data yang didapatkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mana data ini didapatkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Cara pengumpulan data penelitian ini melalui wawancara dan studi kepustakaan dengan menggunakan pedoman wawancara. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang efektif.

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan, proses pembuktian permohonan pembatalan perkawinan dalam Putusan Nomor: 615/Pdt.G/2014/PA. Smg ini dibebankan oleh Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) sebagai pihak yang berperkara. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus gugatan perkara pembatalan perkawinan ini yakni bahwa alasan yang diajukan oleh Penggugat (isteri) sudah sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 72 ayat (2) KHI, Pasal 27 ayat (3) UU Perkawinan jo. Pasal 72 ayat (3) KHI, dan Pasal 23 UU Perkawinan jo. Pasal 73 huruf b KHI, namun penulis berpendapat bahwa seharusnya majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa status Tergugat (suami) telah terikat perkawinan dengan wanita lain dan baru bercerai saat perkawinan antara Penggugat (isteri) dengan Tergugat (suami) telah berjalan beberapa tahun. Pelindungan hukum bagi isteri akibat pembatalan perkawinan dalam kasus ini pihak Penggugat (isteri) belum sepenuhnya mendapatkan pelindungan hukum dari perkawinan yang telah dibatalkan. Anak hasil perkawinan yang dibatalkan oleh Pengadilan statusnya tetap anak sah di mana ia berhak untuk mendapatkan haknya sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

This legal research aims to find out and analyze the evidentiary process and legal considerations used by the judge in deciding the marriage annulment case in Decision Number: 615/Pdt.G/2014/PA. Smg and to know and analyze whether the judge's decision in Decision Number: 615/Pdt.G/2014/PA. Smg has protected the wife and children or not.

This research is decriptive with the type of normative research with the decision case study approach method. The data obtained in this research is secondary data which is obtained from primary, secondary and tertiary legal materials. The method of collecting data in this research is through interviews and literature studies using interview guidelines. The data collected is then analyzed qualitatively which will be described in the form of effective sentences.

Based on the results of research and discussion, the process of proving the application for marriage annulment in Decision Number: 615/Pdt.G/2014/PA. Smg is borne by the Plaintiff (wife) and the Defendant (husband) as litigants. The legal considerations used by the judge in deciding and claiming the annulment of this marriage are that the reasons submitted by the Plaintiff (wife) are in accordance with Article 27 paragraph (2)  of the Marriage Law jo. Article 72 paragraph (2)  of the Compilation of Islamic Law (KHI), Article 27 paragraph (3)  of the Marriage Law jo. Article 72 paragraph (3) KHI, and Article 23 of the Marriage Law jo. Article 73 letter b KHI, but the author argues that the panel of judges should have considered that the status of the Defendant (husband) was married to another woman and only divorced when the marriage between the Plaintiff (wife) has not fully obtained legal protection from the marriage that has been annulled. The child of a marriage annulled by the Court is still a legitimate child where he is entitled to get his rights in accordance with what has been regulated in the  marriage law and other laws and regulations.

Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan, Pemalsuan Identitas