ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN PENETAPAN PENGADILAN YANG MENOLAK PERMOHONAN PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA MELALUI PENETAPAN PENGADILAN: STUDI PENETAPAN NOMOR 71/PDT.P/2017/PN BLA.

Salsa Putri Dita Karunia, Annisa Syaufika Yustisia R., S.H., M.H.

2023 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian dalam penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim PN Blora dalam memutus menolak permohonan pelaksanaan perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan pada Penetapan No. 71/Pdt.P/2017PN Bla., serta akibat hukum atas putusan menolak pada Penetapan No. 71/Pdt.P/2017PN Bla. terhadap permohonan pelaksanaan perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan. Penelitian Hukum ini bersifat deskriptif dan berjenis yuridis normatif, yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka untuk mendapatkan data sekunder khususnya dibidang hukum. Data yang telah didapatkan selaniutnya dianalisis menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif, kemudian data yang telah diperoleh akan disusun secara sistematis. Penelitian hukum ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, pertimbangan hakim atas putusan menolak terhadap permohonan pelaksanaan perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan pada penetapan PN Blora No. 71/Pdt.P/2017/PN Bla. ialah Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dikaitkan dengan aturan larangan perkawinan beda agama pada Agama Islam dan Agama Kristen selaku agama para pemohon. Kedua, akibat hukum atas putusan menolak pada penetapan PN Blora No. 71/Pdt.P/2017/PN Bla. ialah para pemohon tidak bisa melaksanakan perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan, tetapi para pemohon dapat mengajukan upaya hukum, disamping itu masih terdapat pilihan cara lainnya untuk melaksanakan perkawinan beda agama.

The research aims to analyze on the considerations of the Blora District Court judge in releeting the petition for interfaith marriage through a court decree in the determination decision Number 71/Pdt.P/2017PN Bla., as well as the legal consequences of the decision to reject the determination decision Number 71/Pdt.P/2017PN Bla. towards the petition for the implementation of interfaith marriage through a court decree. This legal research is a descriptive and normative juridical research, which is carried out by examining library materials to obtain secondary data, especially in the field of law. The data that has been obtained is then being analyzed using a qualitative descriptive data analysis method, in which the data obtained is then being arranged systematically. This legal research resulted in two conclusions. First, the judge's consideration on the decision to reject the petition for the registration of interfaith marriage through a court order in the decision of the Blora District Court Number 71/Pdt.P/2017/PN Bla. is based on Article 2 (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage associated with the prohibition of interfaith marriages in Islam and Christianity as the religion of the applicants. Second, the legal consequences of the decision to reject the decision of the Blora District Court Number 71/Pdt.P/2017/PN Bla. are that the applicants cannot carry out interfaith marriages through court decree, but the applicants can file legal remedies, besides there are still other options to implement interfaith marriages.

Kata Kunci : Penetapan Hakim, Perkawinan, Perkawinan Beda Agama.