Peran Penyidik Dalam Pemberian Perlindungan Hak Asasi Tersangka Selama Proses Penyidikan

SABAR SUTRISNO, Dr. Dra. Dani Krisnawati, S.H., M.Hum.

2023 | Tesis | S2 Magister Hukum Litigasi

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk  perlindungan hak asasi  tersangka selama proses pemeriksaan penyidikan oleh Polri dan mengetahui dan mengkaji mengenai teknik penyidikan yang lebih menjamin hak asasi tersangka selama proses pemeriksaan penyidikan.

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif (interactive model of analysis) yang terdiri dari tiga komponen analisis berupa reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan  pertama, bahwa bentuk perlindungan hak asasi tersangka selama proses penyidikan oleh penyidik Polri dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP. Faktanya ketentuan tersebut belum bisa sepenuhnya diterapkan karena hak – hak asasi tersangka masih ada yang dilanggar oleh penyidik. seperti: hak untuk segera dihubungi oleh penasihat hukum ataupun hak untuk menerima kunjungan keluarga, hak untuk memperoleh turunan berita acara pemeriksaan dan masih dijumpainya adanya kekerasan oleh penyidik terhadap tersangka terutama yang berada dalam tahanan. Adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengamanahkan kepada penyidik agar dalam pelaksanaan tugas harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan dan kesusilaan serta menjunjung tingi hak asasi manusia. Kedua, penyidik Polri dalam menerapkan aturan selama proses penyidikan sehingga memberikan perlindungan hak asasi tersangka adalah dengan mengacu pada Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang mana menurut Perkap ini sebagai dasar penetapan tersangka adalah minimal 2 (dua) alat bukti dan dilakukan gelar perkara. Selain itu penyidikan dibantu dengan scientific crime investigation yaitu penyelidikan atau penyidikan terhadap perkara-perkara kejahatan yang dilakukan secara ilmiah dengan didukung berbagai disiplin ilmu yaitu laboratorium forensik, identifikasi, kedokteran forensik, psikologi forensik, dan digital forensik. Penyidikan yang dilakukan lebih bisa memberikan perlindungan hak asasi tersangka berdasarkan Perkap tersebut.

The purpose of this research is to find out and analyze the arrangements for the protection of suspects' human rights according to Article 50 to Article 68 of the Criminal Procedure Code during the investigative process by the National Police and to know and study investigative techniques that better guarantee the human rights of suspects during the investigative examination process.

            This legal research uses empirical normative legal research methods. The data analysis technique used is an interactive model of analysis which consists of three components of analysis in the form of data reduction, data presentation, and conclusion.

            The results of the study show first, that the regulation on the protection of the suspect's human rights during the investigation process is carried out by Polri investigators by applying the provisions in Article 50 to Article 68 of the Criminal Procedure Code. The fact is that these provisions cannot be fully implemented because the human rights of suspects are still being violated by investigators. such as: the right to be immediately contacted by a legal adviser or the right to receive family visits, the right to obtain transcripts of examination minutes and cases of violence by investigators against suspects, especially those in detention. The existence of these violations is contrary to the provisions of Article 13 of Law no. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. Second, the National Police investigator in applying the rules during the investigation process so as to provide protection of the suspect's human rights is by referring to the Regulation of the Chief of Police (Perkap) Number 6 of 2019 concerning Criminal Investigation, which according to this Perkap as the basis for determining suspects is at least 2 (two) pieces of evidence and a case title is carried out. In addition, the investigation is assisted by scientific crime investigation, which is an investigation or investigation of criminal cases carried out scientifically with the support of various disciplines, namely forensic laboratories, identification, forensic medicine, forensic psychology, and digital forensics. The investigation carried out is more able to provide protection of the human rights of suspects based on the Perkap.

Kata Kunci : Peran Penyidik, Perlindungan HAM, Tersangka.