ANALISIS PENGATURAN JUAL-BELI BARANG DALAM CISG DITINJAU DARI HUKUM KONTRAK INDONESIA

Ardia Pramesti Maharani, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D

2023 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini menjelaskan dan menganalisa mengenai kedudukan analisis terhadap pengaturan mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak pada transaksi jual beli internasional yang dikaitkan dengan penelaahan berdasarkan tinjauan hukum kontrak di indonesia. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif karena dalam penelitian ini Penulis akan melakukan studi dokumen serta tinjauan  terhadap norma hukum tertulis yang mencakup penelitian terhadap asas- asas hukum. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder melalui studi-studi perundang-undangan, sejumlah buku, tulisan dan karya ilmiah yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penelitian ini. Sifat penelitian dalam tesis ini adalah bersifat deskriptif yang memberikan gambaran dan memaparkan sebagian atau keseluruhan dari objek yang akan diteliti yang bersumber dari data sekunder, dan selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh hasil yang semaksimal mungkin. Berdasarkan penelitian analisis mengenai peengaturan yang terdapat didalam konvensi CISG ialah bahwa CISG sebagai pilihan hukum substansial yang menunjukkan bahwa substansi konvensi dapat dirujuk oleh para pihak, hakim atau arbiter sebagai hukum yang menguasai atau mengatur kontrak jual-beli barang internasional (proper law of the contract for the international sale of goods) dalam hal ini ialah didasarkan atas bilamana peraturan hukum perdata internasional menyebabkan berlakunya hukum dari suatu negara peserta. Pada kasus suatu negara bukanlah merupakan negara peserta dalam hal ini ialah indonesia maka Perbandingan pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam hal jual-beli barang yang terdapat didalam CISG maupun KUHPerdata indonesia sebagai sumber hukum kontrak di indoensia ialah bahwa pada kontrak jual beli barang dalam pengaturan hukum kontrak di indonesia memiliki kesamaan yang sebagaimana diatur pula didalam CISG yaitu jugalah mengaur dalam hal memperhatikan prinsip kebebasan berkontrak atau yang disebut dengan (party autonomy) sehingga konsekuensi logis dari diberlakukannya prinsip ini terhadap para pihak ialah bahwa mereka dapat menentukan sendiri choice of law dan choice of forum.

Namun pengaturan yang terdapat didalam KUHPerdata indonesia sebagai sumber hukum kontrak di indoensia ialah terbatas hanya mengenai pemberlakuan terhadap kontrak nasional (domestic) saja. Sehingga untuk dapat menyelaraskan dalam rangka harmonisasi meningkatkan perkembangan transaksi ekonomi secara internasional perlunya diadakan ratifikasi terhadap konvensi CISG 1980 didalam hukum konrak indonesia yang dimana hal ini nantinya mampu untuk menjadi payung dasar bagi para pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan ekonomi lintas negara (internasional) yang mampu memberikan kepastian dan ketepatan dasar hukum bagi para pihak.

Penelitian ini menjelaskan dan menganalisa mengenai kedudukan analisis terhadap pengaturan mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak pada transaksi jual beli internasional yang dikaitkan dengan penelaahan berdasarkan tinjauan hukum kontrak di indonesia. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif karena dalam penelitian ini Penulis akan melakukan studi dokumen serta tinjauan  terhadap norma hukum tertulis yang mencakup penelitian terhadap asas- asas hukum. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder melalui studi-studi perundang-undangan, sejumlah buku, tulisan dan karya ilmiah yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penelitian ini. Sifat penelitian dalam tesis ini adalah bersifat deskriptif yang memberikan gambaran dan memaparkan sebagian atau keseluruhan dari objek yang akan diteliti yang bersumber dari data sekunder, dan selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh hasil yang semaksimal mungkin. Berdasarkan penelitian analisis mengenai peengaturan yang terdapat didalam konvensi CISG ialah bahwa CISG sebagai pilihan hukum substansial yang menunjukkan bahwa substansi konvensi dapat dirujuk oleh para pihak, hakim atau arbiter sebagai hukum yang menguasai atau mengatur kontrak jual-beli barang internasional (proper law of the contract for the international sale of goods) dalam hal ini ialah didasarkan atas bilamana peraturan hukum perdata internasional menyebabkan berlakunya hukum dari suatu negara peserta. Pada kasus suatu negara bukanlah merupakan negara peserta dalam hal ini ialah indonesia maka Perbandingan pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam hal jual-beli barang yang terdapat didalam CISG maupun KUHPerdata indonesia sebagai sumber hukum kontrak di indoensia ialah bahwa pada kontrak jual beli barang dalam pengaturan hukum kontrak di indonesia memiliki kesamaan yang sebagaimana diatur pula didalam CISG yaitu jugalah mengaur dalam hal memperhatikan prinsip kebebasan berkontrak atau yang disebut dengan (party autonomy) sehingga konsekuensi logis dari diberlakukannya prinsip ini terhadap para pihak ialah bahwa mereka dapat menentukan sendiri choice of law dan choice of forum.

Namun pengaturan yang terdapat didalam KUHPerdata indonesia sebagai sumber hukum kontrak di indoensia ialah terbatas hanya mengenai pemberlakuan terhadap kontrak nasional (domestic) saja. Sehingga untuk dapat menyelaraskan dalam rangka harmonisasi meningkatkan perkembangan transaksi ekonomi secara internasional perlunya diadakan ratifikasi terhadap konvensi CISG 1980 didalam hukum konrak indonesia yang dimana hal ini nantinya mampu untuk menjadi payung dasar bagi para pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan ekonomi lintas negara (internasional) yang mampu memberikan kepastian dan ketepatan dasar hukum bagi para pihak.

Kata Kunci : analisis, kontrak, jual-beli, CISG, huku, Indonesia