Kajian proses perencanaan partisipatif pada penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah :: Studi kasus Kota Sawahlunto

PERDANA, Adi, Ir. Kawik Sugiana, M.Eng.,PhD

2004 | Tesis | Magister Perencanaan Kota dan Daerah

Pada era otonomi daerah ini, banyak Pemerintah Daerah yang menyatakan dirinya telah melakukan perencanaan pembangunan secara partisipasif. Namun belum bisa dipastikan apakah pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif tersebut telah menerapkan kaidah-kaidah yang harus dijalankan. Aparat pemda terkadang sulit membedakan antara partisipasi yang bersifat hanya mobilisasi masyarakat dengan partisipasi berupa keikutsertaan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah Kota Sawahlunto sejak tahun 2001 telah berupaya menerapkan proses penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah secara partisipatif. Pelaksanaannya ditandai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Sawahlunto No. 135 tahun 2001 tentang Perencanaan Pembangunan Partisipatif Kota Sawahlunto. Penelitian ini bertujuan: (1) mengetahui apakah perencanaan partisipatif telah dilaksanakan dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kota Sawahlunto; (2) mengetahui apakah produk Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kota Sawahlunto telah lebih banyak mengakomodasi usulanusulan dari masyarakat; (3) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi proses perencanaan partisipatif dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kota Sawahlunto. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah rasionalistik dengan proses berfikir secara deduktif. Metode analisis yang digunakan adalah metoda kualitatif dan metoda kuantitatif yang bersifat sebagai penunjang dalam menganalisis data. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa proses perencanaan partisipatif pada proses penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kota Sawahlunto belum mencerminkan sifat perencanaan partisipatif. Jumlah usulan masyarakat yang direalisasikan dalam produk rencana masih sangat sedikit dibandingkan dengan usulan yang berasal dari dinas instansi pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena: (1) komitmen pemerintah hanya berada di kalangan elit Pemerintah Kota Sawahlunto saja, belum menyeluruh pada semua aparatnya serta selain itu pemerintah belum memberikan kesempatan penuh kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam semua kegiatan proses perencanaan dan dalam menentukan keputusan akhir; (2) proses sosialisasi yang dilaksanakan hanya bersifat membangun kesadaran saja, belum dapat meningkatkan kapasitas masyarakat secara keseluruhan; (3) akses informasi dalam proses perencanaan belum maksimal dimana pada beberapa tahap proses perencanaan tidak terdapat narasumber serta dokumen rapat yang sulit dipahami oleh masyarakat; (4) masih terasa dominasi suara pada proses diskusi perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemandu yang bertugas dalam proses perencanaan kurang memiliki kapasitas serta tidak netral. Kata-kata kunci : perencanaan partisipatif, prakondisi, produk rencana

In the decentralization era, many local governments declare themselves have conducted the development planning participatively. Yet, it cannot assurances whether the realization of it has applied the normative method. It is difficult for the local government officer to differentiate between society mobilization participation with active taking part participation in making decision. Since 2001, Sawahlunto Government has been made serious effort in arranging The Annual Regional Development Plan participatively. Publishing The Decree of Sawahlunto Mayor No. 135/2001 about Sawahlunto Participative Development Planning marks it. The Purpose of the research are: (1) to know whether participative planning has been done in arranging The Annual Regional Development Plan of Sawahlunto; (2) to know whether The Annual Regional Development Plan of Sawahlunto has the more accommodating suggestion from society; (3) to identify the influence factors in arranging The Annual Regional Development Plan. The approach used in this research is rationalistic deductive. The methods used are qualitative method and quantitative method. This research found that the participative planning process in arranging The Annual Regional Development Plan of Sawahlunto has not reflects the nature of participative planning yet. The number of society proposal is still less then local government institution proposal. It is caused by: (1) the government commitment has not spread all over the officer of Sawahlunto. Yet, it is only exists in governmental elite circle. In fact, the government has not give chances to their society to participate in all of planning activity process and in making decision; (2) the socialization process has not earned yet to improve society capacities as a whole, but, it is only build awareness; (3) the information access in development planning process has not maximal yet, even at some phase planning process, it is difficult for society to understand because there is no informant and meeting document; (4) there is still voiced domination in discussion planning process conducted by government and commissioned guide which is not quite having capacity and unneutral in planning process. Key words: participative planning, prerequisite, product plan

Kata Kunci : Perencanaan Pembangunan,Perencanaan Partisipatif