PARLEMEN PERBURUHAN: DEWAN PERUSAHAAN DAN DEWAN PERUSAHAAN PUSAT DI INDONESIA 1961-1966
Appridzani Syahfrullah, Dr. Farabi Fakih, M.Phill.
2023 | Tesis | S2 Sejarah
INTISARI
Setelah pemberlakuan sistem politik Demokrasi Terpimpin pada tahun 1959, pemerintah Indonesia menganggap perlu membangun sebuah langkah preventif untuk menangani sengketa perburuhan. Pemerintah ditekan oleh organisasi-organisasi buruh untuk membangun sebuah lembaga kontrol yang membatasi wewenang direksi. Lembaga kontrol tersebut dinamakan Dewan Perusahaan melalui pengesahan Undang-undang No. 45 PRP Tahun 1960. Dewan Perusahaan digunakan oleh kelompok buruh sebagai wadah aspirasi politik. Penelitian ini bertujuan untuk menggali aspek prosesual menjamurnya persaingan horizontal akibat pembentukan Dewan Perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terbentuknya Dewan Perusahaan memperkeruh persaingan ideologis yang sudah terjadi antar serikat buruh sejak periode 1950-an. Adanya keterlibatan konflik kepentingan antar organisasi buruh di tengah kecamuk perang dingin menyebabkan Dewan Perusahaan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Polarisasi konflik perburuhan pada tahun 1960-an memecah gerakan buruh menjadi dua, yaitu komunis dan anti-komunis. Angkatan Darat mempunyai andil besar menanam sentiment anti-komunisme. Di pihak lain, SOBSI menjadi batu sandungan kelompok anti-komunis dalam agenda politiknya. Dewan Perusahaan yang diproyeksi sebagai lembaga kontrol, pada faktanya hanya memperkeruh konflik horizontal antarorganisasi buruh.
ABSTRACT
After the Guided Democracy had institutionalized in 1959, the Indonesian government considered to develop a preventive step to deal with labour disputes. Government was pressured by several labour organizations to establish kind of a body control that limits authority of managers and directors. The control agency was named worker-management council (Dewan Perusahaan) and institutionalized through ratification of Law No. 45 PRP 1960. The worker-management council was used by labour groups as a forum for political aspirations. This study aims to explore the processual aspects of polarized historical conflicts as a consequence of the formed worker-management councils. This thesis concludes indicate that the formation of worker-management councils had exacerbated the ideological conflicts among labour organizations that occurred since 1950s. The involvement of conflicts of interest among labour organizations amidst of the cold war was because the worker-management councils had not functioned properly. Polarized conflicts among workers during the cold war made the labours broke into two blocs, the communist and anti-communist. The army took major role in instilling anti-communist sentiments. On the other hand, SOBSI played main role to campaign against anti-communist agendas. Worker-management councils which was projected as control agencies, in fact only exacerbated horizontal conflicts among organizational workers.
Kata Kunci : Kata kunci: Dewan Perusahaan, Buruh, Demokrasi Terpimpin, Perang Dingin, Indonesia/Keywords: Worker-management Councils, Labour, Guided Democracy, Cold War, Indonesia.