Keadilan Spasial dalam Pemanfaatan Ruang di Kawasan Cagar Budaya Kota Tua DKI Jakarta (Studi Kasus Revitalisasi Kampung Akuarium)

Dzaki Aribawa Darmawardana, I Gusti Agung Made Wardana, S.H., LL.M., Ph.D.

2023 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penulisan hukum ini ditujukan untuk membahas beberapa hal. Pertama, peran penataan ruang sebagai instrumen pembangunan digunakan oleh negara dalam melakukan kontrol atas pemanfaatan ruang di Kawasan Kampung Akuarium. Kedua, respons masyarakat Kampung Akuarium atas implementasi dari penataan ruang untuk merealisasikan keadilan spasial.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian hukum sosio-legal. Untuk mendapatkan data penelitian, Penulis melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian dan melakukan wawancara dengan berbagai narasumber. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder dengan metode analisis secara kualitatif.

Penelitian hukum ini mendapatkan dua kesimpulan. Pertama, instrumen penataan ruang berperan dalam memberikan kerangka legal dan institusional yang diperlukan dalam praktik penggusuran paksa yang terjadi di Kampung Akuarium. Kedua, warga Kampung Akuarium merespons implementasi penataan ruang tersebut dengan memastikan bentuk pengakuannya di mata negara, terlibat aktif dalam pembangunan Kampung Susun Akuarium, dan mengelola huniannya secara kolektif sebagai realisasi keadilan spasial.

This legal study is intended to examine several questions. The first is how spatial planning as a development instrument is used by the state in exercising control over land, resources, and people within Kampung Akuarium, Jakarta. The second objective is to look at the responses of Kampung Akuarium’s community to the implementation of spatial planning in pursuing spatial justice and defending their livelihood.

This study is descriptive in nature, by employing a socio-legal research approach. To obtain research data, direct participant observations in the research location and a series of interviews with local participants have been conducted. The type of data used in this research project is primary and secondary data with a qualitative analysis method.

It draws two conclusions. First, the spatial planning instrument plays an important role in providing the necessary legal and institutional framework for the state in exercising its power to forcedly evict s communities in Kampung Akuarium. Second, residents of Kampung Akuarium responded to such an exercise of power by defending their livelihood and demanding recognition from the state. Hence, utilizing a political opportunity structure in the Gubernatorial election, they had been actively involved in mobilizing resources for the construction of Kampung Susun Akuarium, and managing their homes collectively as an attempt to pursue spatial justice.

Kata Kunci : Penataan Ruang, Keadilan Spasial, Cagar Budaya