Restoration of Good Name Towards Victim of Online Defamation as a Form of Cyberbullying

Ni Made Padmawardhani Rakheswari, Diantika Rindam Floranti, S.H., LL.M

2023 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ni membahas mengenai urgensi pengaturan hukum yang jelas di Indonesia mengenai pemberantasan pencemaran nama baik secara elektronik yang efektif. Berkaca kepada peraturan perundang-undangan yang dimiliki Indonesia saat ini masih belum memiliki definisi dan pedoman yang jelas sehingga menyebabkan kebingungan dan rentan akan penyalahgunaan kekuasaan. Penelitian ini mempertanyakan kerangka hukum pemulihan nama baik serta seperti apa kerangka hukum yang ideal di masa depan. 

Dalam mengkaji hal diatas, penulis menggunakan metode normatif yang didukung dengan wawancara dengan para pemangku kepentingan penelitian dan pendekatan komparatif sebagai pedoman, sumber tertulis berupa data sekunder dengan literatur dan tinjauan pustaka, serta pendapat ahli.

Berdasarkan hasil penelitian, Penulis menemukan bahwa saat ini belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai pemulihan nama baik dan cyberbullying. Sehingga korban harus menempuh SE Polri 2/11/2021, atau UU Perlindungan Saksi dan Korban No 13/2006. Namun, masih adanya ambiguitas. Oleh karena itu, Penulis menyarankan agar hukum lebih spesifik dan komprehensif dalam memberikan perlindungan dan keadilan yang layak bagi korban.

This thesis explores the urgent need for a clear legal framework in Indonesia to effectively address online defamation as a form of cyberbullying. The current Indonesian laws lack clear definitions and guidelines, leading to confusion, misuse, and power abuse. The absence of specific provisions for victims to restore their name further exacerbates the issue. This thesis questions the current Indonesian legal framework on restoring good name, and how it should be in the future.

This research used a normative method supported with interviews with relevant stakeholders of research with a comparative approach as a guideline, revolving around written sources in the form of secondary data with literature and library reviews, and expert opinions.

Based on the result of the research, the Author founds that there is no current law that regulate exclusively on the restoration of good names or the definition of cyberbullying. Thus, it led the victim to resort to SE Polri 2/11/2021 or Law on the Protection of Witness and Victim No 13 of 2006. However, there is a lot of ambiguity in the law due to the lack of definitions and limitations. Hence, the author suggests that the law should be more specific and comprehensive, providing proper protection  and justice for victims.

Kata Kunci : Pemulihan Nama Baik, Pencemaran Nama Baik, Perundungan Siber