Laporkan Masalah

Implikasi Putusan Pidana Denda Tanpa Kurungan Pengganti Denda Bagi Jaksa Eksekutor dalam Perkara Tindak Pidana Perikanan oleh Warga Negara Asing di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Herning Rostikarini, Dr. Supriyadi, S.H, M.Hum

2023 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan dari putusan pidana denda tanpa kurungan pengganti denda bagi jaksa eksekutor dalam perkara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta mengkaji prospek pengaturan pemidanaan ke depan dalam perkara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Penulis menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara responden Jaksa selaku Eksekutor untuk mendapatkan informasi mengenai implikasi pemidanaannya dalam praktik eksekusi. Selain itu, Penulis juga menggunakan wawancara narasumber dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal untuk membahas prospek pemidanaan di masa mendatang. Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan menguraikan dalam bentuk kalimat yang jelas dan sistematis sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang diteliti oleh penulis dalam tesis ini.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, putusan pidana denda tanpa kurungan pengganti denda pada perkara tindak pidana perikanan oleh warga negara asing di zona ekonomi eksklusif Indonesia menimbulkan kesulitan bagi Jaksa Eksekutor untuk menjalankan eksekusi, karena Jaksa tidak dapat memaksa Terpidana yang tidak dapat membayar denda. Eksekusi hanya dapat dijalankan secara administratif, yaitu dengan pengisian formulir tidak sanggup membayar denda. Kedua, prospek sistem pemidanaan ke depannya yang dapat diterapkan pada perkara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah pidana denda subsidair kerja sosial dan pidana tambahan berupa perampasan barang tertentu, pelelangan barang bukti kapal berbendera asing serta mekanisme pelepasan seketika (prompt release). Jaksa juga dapat melakukan optimalisasi pembayaran denda, dengan mengajukan gugatan perdata kepada korporasi pemilik kapal berdasarkan Pasal 1367 BW dan melakukan sita eksekusi berdasarkan Pasal 30C huruf d dan g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

This study aims to analyse the effect of court sentence of fines without confinement in lieu of fines for executing prosecutors responsible in cases of fishery crimes committed by foreign nationals in the Indonesia Exclusive Economic Zone and to examine the prospects of future sentencing arrangement in cases of fishery crimes committed by foreign nationals in the Indonesian Exclusive Economic Zone

This work is empirical normative legal research. The writer utilizes primary data collected from interviews with executing prosecutors to acquire information regarding the implications of such sentence in their role as an executor of court sentence. Furthermore, the writer also utilizes the interviews of sources as well as secondary data in the form of legislations, books, and journals to discuss the prospect of future sentencing. The data is then analyzed in qualitative descriptive manner through clear and systemic sentence to formulate the answers of the questions examined in this thesis.

There are two conclusions drawn from the research and discussion. First, the court sentence of fines without confinement in lieu of fines for fishery crimes committed by foreign nationals in the Indonesia Exclusive Economic Zone raised hurdles for executing prosecutors, as the prosecutors would not be able to force the convicts to pay for the fines. Execution can only be commenced administratively by having the convicts fill out a form stating that they are unable to pay for fines. Second, the prospect of future sentencing of cases of fishery crimes committed by foreign nationals in the Indonesian Exclusive Economic Zone can be in the form of criminal fines subsidiary social work, additional sentence of seizure of certain property, auction of evidence of foreign-flagged vessels, and prompt release mechanisms. Prosecutors can also optimize the payment of criminal fines by filing lawsuits against corporate ship owners based on Article 1367 BW and carrying out execution seizures based on Article 30C letters d and g of Law Number 11 of 2021.

Kata Kunci : pidana denda, kurungan, jaksa, eksekusi, tindak pidana perikanan, zona ekonomi eksklusif

  1. S2-2023-484626-abstract.pdf  
  2. S2-2023-484626-bibliography.pdf  
  3. S2-2023-484626-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2023-484626-title.pdf