Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Atas Dugaan Penetapan Harga Dan Praktik Kartel Pt Garuda Indonesia, Pt Citilink Indonesia, Pt Sriwijaya Air, Pt Nam Air, Pt Batik Air, Pt Lion Mentari, Pt Wings Abadi (Studi Kasus Putusan Kppu Nomor 15/Kppu-I/2019)

Vijys Agseptu Puru, Dr. Veri Antoni., SH., M.Hum.

2023 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penilaian KPPU dan pengadilan mendefikan concerted action dalam putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019 dan putusan PN Jakarta Pusat Nomor 365/Pdt.Sus-KPPU/2020/PN Jkt.Pst. Serta menilai manakah pertimbangan hukum yang lebih tepat di antara Putusan KPPU dengan putusan PN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatf dengan bahan penelitian berupa data primer dan data sekunder. Penelitian ini didasarkan pada penelitian kepustakaan dengan memanfaatkan putusan persidangan untuk memperoleh data sekunder. Data yang diperoleh kemudian disusun meggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan pertama, kedua dan ketiga. Kesimpulan pertama yang menjadi pertimbangan KPPU yang mendefinisikan putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019 termasuk concerted action adalah penetapan harga yang dilakukan oleh ketujuh maskapai penerbangan dalam bentuk pengurangan subclass tiket pada penerbangan terjadwal dalam negeri. Kesimpulan kedua mengenai concerted action pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 365/Pdt.Sus-KPPU/2020/PN Jkt.Pst. Pada Putusan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa tindakan pengurangan subclass tiket tidak termasuk kedalam pelanggaran Pasal 5 mengenai penetapan harga serta tidak terdapat concerted action karena Pemerintah yang menentukan pengurangan subclass tiket. Kesimpulan ketiga Putusan yang lebih tepat adalah putusan KPPU karena putusan PN kurang cermat dalam menentukan dan menilai keputusan serta tidak sesuai dengan fakta persidangan yang ada pada persidangan tersebut. 

This research has the purpose of knowing how the KPPU and the court define concerted action in the KPPU Decision Number 15/KPPU-I/2019 and the Central Jakarta District Court Decision Number 365/Pdt.Sus-KPPU/2020/PN Jkt.Pst. As well as assessing which legal considerations are more appropriate between the KPPU Decision and the District Court Decision.

This research is a normative legal research with research materials in the form of primary data and secondary data. This research is based on library research by utilizing trial decisions to obtain secondary data. The data obtained is then compiled using qualitative descriptive analysis.

Based on the results of research and discussion, the first, second and third conclusions are obtained. The first conclusion which is the consideration of KPPU which defines KPPU Decision Number 15/KPPU-I/2019 as including concerted action is the price fixing carried out by the seven airlines in the form of reducing ticket subclasses on domestic scheduled flights. The second conclusion regarding concerted action in the Central Jakarta District Court Decision Number 365/Pdt.Sus-KPPU/2020/PN Jkt.Pst. In the Decision, the Panel of Judges considered that the act of reducing ticket subclasses was not included in the violation of Article 5 regarding price fixing and there was no concerted action because the Government determined the reduction of ticket subclasses. The third conclusion is that the more appropriate decision is the KPPU's decision because the District Court's decision is less careful in determining and assessing decisions and is not in accordance with the facts of the trial.

Kata Kunci : Penetapan harga, penerbangan, concerted action