Respons masyarakat terhadap rencana umum tata ruang wilayah (RUTRW) :: Studi kasus di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur

TAPOBALY, Paskalis Ola, Prof.Ir. A. Djunaedi, MUP.,PhD

2004 | Tesis | Magister Perencanaan Kota dan Daerah

Introduksi berbagai gagasan inovatif dalam pembangunan daerah yang awalnya diniati untuk menggeser margin perekonomian masyarakat mencapai taraf yang lebih baik melalui pengembangan berbagai jenis komoditas unggulan dalam bingkai penataan ruang wilayah tidaklah serta merta mempengaruhi pola pikir dan pola tindak masyarakat jika tidak dibarengi dengan upaya memaksimalkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pergeseran kultural perilaku segenap pelaku perencana khususnya pemerintah daerah dan masyarakat sebagai aktor utama pembangunan. Temuan pokok dalam penelitian ini setidaknya menjadi bukti bahwa pengabaian terhadap aspek tersebut akan berdampak lebih jauh kepada kegagalan suatu rencana pembangunan pada tataran implementasi. Dengan desain survei naturalistik dalam paradigma rasionalistik dan penentuan sampel secara purposive terhadap masyarakat di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur, penelitian ini mengungkap varian faktor yang diduga mempengaruhi respons masyarakat terhadap rencana perwilayahan komoditas sepanjang dua dimensi antagonistik yakni konstruktif dan destruktif. Perwilayahan komoditas yang dikonsepsikan sebagai stimulus dalam memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pengembangan berbagai jenis komoditas unggulan di Kabupaten Lembata, secara empirik, belum mampu menjangkau berbagai aspek dalam lingkaran dinamika masyarakat, terutama meliputi tiga aspek mendasar yang diduga sebagai faktor pengaruh respons masyarakat, yakni: (1) faktor kepemilikan lahan; (2) faktor pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki berkaitan dengan pengelolaan usaha tani, dan (3) pengalaman masa lalu, baik yang dialami secara pribadi (field of reference) maupun pengalaman orang lain (frame of reference) yang diperoleh melalui komunikasi dan interaksi antar pesona, yang meliputi pengalaman terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam kegiatan usaha tani dan pengalaman terhadap praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah selama ini. Oleh karena itu direkomendasikan kepada pemerintah daerah agar mengkaji ulang (review) kebijakan atau rencana perwilayahan komoditas dimaksud dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam melakukan identifikasi segala permasalahan untuk selanjutnya dijadikan prioritas perubahan dan perbaikan. Tujuan yang diharapkan dari upaya ini terutama agar dapat tercipta kembali kondisi psikologis masyarakat ke arah yang kondusif sehingga bisa meminimasi berbagai penyimpangan yang mungkin bakal terjadi pada tataran operasionalisasi rencana, karena secara implisit respons masyarakat tersebut telah menyimpan berbagai problem potensial yang justru akan bermuara kepada menurunnya dukungan masyarakat terhadap rencana perwilayahan komoditas yang telah dihasilkan Pemerintah Kabupaten Lembata.

Initially, innovative thoughts are introduced to the local development to raise the economy to a better level. This effort is performed by developing various leading commodities in the frame of the spatial planning. However, this may not instantly affect the way the society thinks and behaves if not accompanied by any efforts to maximize the society’s active participation in the planning process, and in shifting the cultural behavior of both the planner, particulary the local government, and the society, as the primary agent of development. This research was conducted in order to study the variant factors which might affect the society’s responses to the “commodity-regionalization scheme in spatial planning.” This research used a naturalistic survey method, and employed a purposive sampling method with a rationalistic paradigm. The findings of this research may at least prove that if those aspects above are disregarded, it will lead further to the development plan failing in its implementation. This research found that the “commodity regionalization”, empirically, had not been able to reach to various facets of the dynamics circle of the society. This research also discovered that the commodity regionalization involved three major response-affecting factors: (1) land ownership, (2) knowledge and skills regarding the management of farm enterprises, and (3) past experiences, both personal experiences called field of reference and other people’s experiences called frame of reference, which are gained through communication and interaction; these past experiences include successes and failures in farm enterprises, as well as experiences concerning how the local government is run. It is recommended, therefore, that the local government should review its policies or the commodity-regionalization scheme. In doing so the government should actively involve the whole society in identifying the problems, upon which prioritized changes and improvements should be based. The objective is mainly to return the psychological condition of the society to its proper and conducive track, so that any deviations that might occur at the plan-operation level may be minimized. For such responses imply the potential problems which may eventually lead to the society reducing their support for the local government’s commodity-regionalization plan.

Kata Kunci : Rencana Umum Tata Ruang Wilayah, Respons Masyarakat, commodity regionalization