ANALISIS YURIDIS MULTIPLE ACCOUNTABILITY FORUMS DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (Studi Kasus Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dan 2017)
Laurensia Frida Alfiani, Richo Andi Wibowo, S.H., LL. M, Ph.D.
2023 | Tesis | S2 Magister Hukum
Penelitian ini
bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis konsep hukum multiple
accountability forums yang menjalankan fungsi pengawasan pada penyelesaian
pelanggaran hukum pengadaan barang/jasa pemerintah, serta proporsionalitas
sanksi berlapis yang diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia.
Studi kasus dalam penilitian ini adalah Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dan 2017.
Penelitian ini
menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini termasuk jenis
penelitian terhadap asas hukum serta perbandingan hukum. Dalam penelitian ini
penulis melihat konsep hukum multiple accountability forums dalam fungsi
pengawasan, serta penerapan hukum administrasi dan hukum pidana yang diterapkan
secara berkesinambungan, yang berakibat pada penjatuhan sanksi berlapis. Apakah
sanksi-sanksi yang dijatuhkan sudah proporsional menurut hukum atau belum.
Apakah terdapat peluang menerapkan pilihan sanksi berdasarkan asas una via atau
tidak.
Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa hukum multiple accountability forums dalam fungsi pengawasan
bekerja berdasarkan peraturan perundang- undangan sektoral. Aneka lembaga mengawasi,
memeriksa, serta memberikan sanksi kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia
dalam kasus Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD
Tahun Anggaran 2016 dan 2017. Sehingga walaupun penulis sepakat bahwa ada
penyimpangan serius yang dilakukan oleh para pelaku di kasus ini, namun telah terjadi
pula dua kali paksaan administrasi (administrative coercion), sanksi berupa
denda administrasi, dan sanksi pidana yang dilaksanakan secara berkesinambungan.
Sehingga dapat dipertanyakan apakah respon penegakan hukum diatas telah
mencerminkan proporsionalitas. Pada batas tertentu, asas una via yang
dikenal di hukum perpajakan mungkin dapat dipertimbangkan untuk menjadi solusi jika
ingin melakukan penegakan hukum pidana ketika sudah ditangani oleh sanksi
administrasi.
This research aims to explain and analyze the legal concept of multiple accountability forums which have supervision authority of public procurement, as well as the proportionality of the layered sanctions given to Commitment-Making Officer and Contractor. The case study in this research is the Procurement of Mandala Krida Stadium Construction Works in the 2016 and 2017 Fiscal Years.
This study uses normative legal research methods. This research includes research on principles of law and comparative law. In this research, the authors observed the legal concept of multiple accountability forums which have supervision authority, as well as the application of administrative law and criminal law which were applied simultaneously, which resulted in the imposition of multiple sanctions. Whether the sanctions imposed are proportional according to law or not. Is there an opportunity to apply the sanction option based on una via principle or not.
The results of this study indicate that the law
of multiple accountability forums in the oversight function works based on
sectoral laws and regulations. Various institutions supervise, inspect, and
impose sanctions on the Commitment Making Officers and Providers in the case of
Procurement of Construction Work for the Mandala Krida Stadium Development
Budget for the 2016 and 2017 Fiscal Years. So even though the authors agree
that there were serious irregularities committed by the perpetrators in this
case, it has there were also two administrative coercions, sanctions in the
form of administrative fines, and criminal sanctions which were carried out
continuously. So it can be questioned whether the response of law enforcement
above has reflected proportionality. To a certain extent, the una via principle
known in tax law may be considered as a solution if you want to enforce
criminal law when it has been handled by administrative sanctions
Kata Kunci : multiple accountability forums, pengadaan barang/jasa, pengawasan, sanksi berlapis,
