PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI DONGGALA

Riko Kurnia Putra, Dr. Supriyadi S.H., M.Hum.

2023 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis problematika yang dihadapi oleh jaksa penuntut umum dalam penghentian penuntutan perkara tindak pidana melalui penerapan keadilan restoratif di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Donggala serta mengetahui dan menganalisis kebijakan Kejaksaan Negeri Donggala ke depan dalam penghentian penuntutan perkara tindak pidana melalui penerapan keadilan restoratif di wilayah hukumnya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis dengan sifat penelitian deskriptif. Sumber yang digunakan dalam penelitian berasal dari data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data primer menggunakan wawancara dan data sekunder dengan studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif dengan menganalisis data, pemaparan data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, penghentian penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Donggala dalam upaya penyelesaian perkara tindak pidana bertujuan untuk dapat memulihkan pada keadaan sebelum adanya tindak pidana tersebut terjadi, dengan syarat-syarat yang mengacu Pasal 5 ayat 1 PERJA No 15 tahun 2020 Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan SEJAMPIDUM Nomor. l/E/EJP/02/2022 Tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif mengenai aturan perlaksanaan tersebut dibuat sedemikian rupa bertujuan untuk dapat memilah perkara perkara mana saja yang dapat di Restorative Justice dan yang tidak dapat di restorative justice serta mengatur mekanisme pelaksanaan. Namun pelaksanaan restorative justice khususnya ketentuan tindak pidana berupa syarat-syarat dan mekanisme masih sulit untuk diterapkan karena adanya perbedaan argumen akan syarat dan mekanisme. Sehingga menimbulkan penolakan pengajuan, kemudian menjadi adanya ketidakpastian para pihak baik korban dan terutama dari tersangka yang telah sepakat berdamai. Kedua, kebijakan Kepala Kejaksaan Negeri Donggala dalam upaya mengefektivkan pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative yakni dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melalui penyegaran materi pelaksanaan penghentian penuntuan dengan mengundang Direktur Orang dan Harta Benda pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum sebagai pemateri dan Membuat Terobosan dengan surat tugas profiling terhadap Pelaku Tindak Pidana.

This study was conducted to determine and analyze the problems faced by public prosecutors in stopping the prosecution of criminal cases through the application of restorative justice in the jurisdiction of the Donggala District Prosecutor’s Office. As well as to know and analyze the policy of the Donggala District Prosecutor’s Office in the future in stopping the prosecution of criminal cases through the application of restorative justice in its jurisdiction.

The approach method used in this study is sociological juridical research with descriptive research properties. The sources used in the research came from primary data and secondary data with primary data collection techniques using interviews and secondary data with literature studies, analyzed qualitatively by analyzing data, data exposure, and drawing conclusions.

Based on the results of research and discussion, two conclusions can be drawn. First, the termination of prosecution carried out by the public prosecutor of the Donggala District Prosecutor’s Office in an effort to resolve criminal cases aims to be able to restore the situation before the crime occurred, with conditions referring to Article 5 paragraph 1 of PERJA No. 15 of 2020 Termination of Prosecution Based on Restorative Justice and SEJAMPIDUM Number. l/E/EJP/02/2022 concerning the Implementation of Termination of Prosecution Based on Restorative Justice regarding the implementation rules are made in such a way as to be able to sort out which cases can be in Restorative Justice and which cannot be in Restorative Justice and regulate the implementation mechanism. However, the implementation of restorative justice, especially the provisions of criminal acts that can be submitted (conditions) and mechanisms, is still ambiguous to be applied, as seen from the rejection of submissions and the uncertainty of the parties, both victims and especially from suspects who have agreed to reconcile. Second, the policy of the Chief Prosecutor of Donggala District in an effort to effectively implement the termination of prosecution based on restorative justice, namely by improving the quality of human resources by refreshing the material for the implementation of the termination of determination by inviting Director on Crimes Against Persons and Property to the Deputy Prosecutor’s General on General Criminal Affairs as a speaker and Making a Breakthrough with a letter of profiling duty against the Perpetrator of Criminal acts.

Kata Kunci : Penerapan, Penghentian Penuntutan, Keadilan Restoratif, Applicability, Termination of Prosecution, Restorative Justice