PEMBATASAN AKSESIBILITAS DAN PENJUALAN SPARE PART OLEH PERUSAHAAN GADGET ELEKTRONIK SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Damar Bayu Pujanto Adji, Irna Nurhayati S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D.

2023 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembatasan aksesibilitas dan penjualan spare part oleh perusahaan gadget dalam perspektif penguasaan pasar dan posisi dominan yang diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 25 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penulisan hukum ini juga menganalisis pelindungan hukum bagi jasa reparasi independen yang terkena dampak praktik pembatasan aksesibilitas dan penjualan spare part oleh perusahaan gadget berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Yuridis normatif dan yuridis empiris. Bertujuan untuk meneliti kesesuaian dengan kenyataan dilapangan dengan ditompang dengan pengumpulan data yang memberikan kenyataan di dalam pasar jasa reparasi yang kemudian dibandingkan terhadap perlindungan hukum yang ada dengan tujuan mencari tahu apakah pratik dan pelaksanaan usaha yang dilakukan adalah suatu perbuatan melawan hukum atau tidak.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa praktik pembatasan aksesibilitas dan penjualan spare part yang dilakukan Apple melalui service center dan jasa reparasi terafiliasi, jelas merupakan bentuk pelangaran terhadap Pasal 19 dan Pasal 25 No. 5 tahun 1999, dimana seluruh unsur dalam pasal-pasal tersebut terpenuhi dan praktik pembatasan aksesibilitas dan penjualan spare part yang dilakukan Apple terbukti merupakan persaingan usaha tidak sehat dalam ranah jasa reparasi independen. Perlindungan hukum yang dapat diterima jasa reparasi independen yang terkena dampak praktik tersebut adalah dalam bentuk KPPU sebagai lembaga penegak UU No.5 Tahun 1999 yang kemudian hasil dari putusan KPPU dapat digunakan sebagai bukti kuat dalam gugatan keperdataan berdasarkan pasal 1365 perbuatan melawan hukum.

Writing this law aims to find out the practice of restricting accessibility and selling of spare parts by gadget companies in the perspective of market control and dominant position regulated in Article 19 and Article 25 of Law no. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This legal writing also analyzes the legal protection for independent repair services affected by the practice of restricting accessibility and sales of spare parts by gadget companies based on the laws and regulations in force in Indonesia.

This research was conducted using normative juridical and empirical juridical research methods. Aims to examine conformity with reality on the ground supported by data collection that provides realities in the market for repair services which are then compared against existing legal protections with the aim of finding out whether the practice and implementation of the business being carried out is an unlawful act or not.

The results of this study indicate that the practice of restricting accessibility and selling spare parts by Apple through affiliated service centers and repair services is clearly a form of violation of Article 19 and Article 25 No. 5 of 1999, where all the elements in these articles were fulfilled and the practice of restricting accessibility and sales of spare parts by Apple proved to be unfair business competition in the realm of independent repair services. Legal protection that can be received by independent repair services affected by this practice is in the form of the KPPU as an enforcement agency for Law No. 5 of 1999, which then results from the KPPU's decision can be used as strong evidence in a civil suit based on Article 1365 of unlawful acts.

Kata Kunci : Persaingan Usaha Tidak sehat, Jasa Reparasi Independen,