E-Government dalam layanan publik :: Studi kasus SIMTAP di Kabupaten Takalr Provinsi Sulawesi Selatan
RAHMAN, Abd, Prof.Ir. A. Djunaedi, MUP.,PhD
2003 | Tesis | Magister Perencanaan Kota dan DaerahMeluasnya praktek-praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) dalam kehidupan birokrasi publik semakin memperburuk image masyarakat terhadap birokrasi publik. KKN tidak hanya membuat pelayanan birokrasi menjadi sulit tetapi juga membuat masyarakat harus membayar lebih mahal pelayanan. Oleh karena itu Pemda Takalar membuat terobosan baru dengan memanfaatkan egovernment dalam pelayanan kepada masyarakat melalui lembaga yang dinamakan SIMTAP (Sistem Informasi Manajemen Satu Atap). Penelitian ini ingin: (1) mengetahui penerapan e-government terhadap layanan publik di Takalar; (2) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan egovernment dalam layanan di Kabupaten Takalar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif eksploratif dengan analisis kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada aparat pemerintah daerah Takalar dan masyarakat pengguna layanan dengan cara purposif sampling. Data primer diambil dengan menggunakan wawancara langsung dengan aparat pemda dan masyarakat adapun question list dipakai sebagai data tambahan, sedangkan data sekunder diambil dari literatur, makalah, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: (1) penerapan e-government dilakukan oleh kantor SIMTAP dengan pembangunan infrastruktur masih bersifat Local Area Network (LAN); (2) pelaksanaan egovernment sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat karena waktu pelayanan cukup cepat hanya hitungan 5-10 menit sudah selesai apabila semua persyaratan yang dibutuhkan sudah lengkap, dan dari segi biaya yang dikeluarkan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa ada pungutan lain; (3) implikasi terciptanya transparansi & akuntabilitas aparatur pemerintah dalam mengelola layanan publik, dan terciptanya peningkatan perbaikan citra aparat pemda yang bebas dari KKN; (4) perlunya pendidikan & pelatihan bagi aparat birokrat untuk menigkatkan SDM guna memahami teknologi informasi (IT), teknologi komputer yang digunakan segera di-update untuk mendapatkan teknologi yang mutakhir yang lebih andal & cepat dalam pemrosesan serta memiliki kapasitas proses data yang besar
The expanding practice of KKN (collusion, corruption and nepotism) in public bureaucracy has continuously created a bad image of the society about the public bureaucracy. KKN is not not only resulting a number of difficulties in providing services, but has also put the society with some financial burden. Therefore, the local government of Takalar Regency has made an innovative action taking the advantage of e-government in providing public services through setting up an institution known as SIMTAP (an integrated service provision under a single roof). This research is aimed at understanding the accomplishment of egovernment in public service provision in Takalar, and identifying influencing factors to its achievements. Descriptive-explorative approach and qualitative analysis methods were used in this research. Primary data were obtained through physical observation and interviews with local government officials and people using the services. A number of samples were selected using purposive sampling. Secondary data were acquired from local government records, reports, publications and literatures. The results of the research have led to a set of conclusions: (1) the application of e-government in SIMTAP office is still limited on the use of Local Area Network (LAN); (2) the services have been considered useful for the society because of their efficiency in terms of time and cost of service; (3) this system has led to the carrying out of transparancy and acountability of government officials in managing public services, which in turn can improve the image of the society on KKN-free governance; (4) it is necessary to develop education and training programs the bureaucrats as part of human resource development, especially to catch up with information technology advances; (5) it is necessary to upgrade hardwares and softwares with most up-to-date technology and versions, thus supporting more reliable and faster processes.
Kata Kunci : Pelayanan Publik,E,Government,SIMTAP, e-government, public service