KEBIJAKAN FORMULASI SUBSIDER PEMIDANAAN UANG PENGGANTI TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Ahmad Yusup, Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si.

2023 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

KEBIJAKAN FORMULASI SUBSIDER PEMIDANAAN UANG PENGGANTI TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

INTISARI

Oleh:

Ahmad Yusup,  Sigid Riyanto

Penulisan tesis ini didasari pada adanya kekosongan hukum (recht vacuum) subsider pemidanaan uang pengganti terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi. Tesis ini bertujuan untuk 1) mengetahui urgensi perlunya diadakan pengaturan subsider pemidanaan terhadap korporasi yang tidak memiliki kemampuan membayar uang pengganti dan untuk 2) merumuskan formulasi subsider pemidanaan uang pengganti terhadap korporasi pada masa yang akan datang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris, sehingga penelitian ini selain mengkaji teks-teks hukum tindak pidana korupsi, juga menelaah bekerjanya hukum pemberantasan korupsi khususnya terkait sanksi pidana uang pengganti terhadap korporasi. Hasil analisis penelitian dianalisis menggunakan teknik analisis preskriptif dan teknik analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan 1) alasan urgensi perlu dirumuskan subsider pemidanaan uang pengganti terhadap korporasi yakni terdapat a. kokosongan hukum, b. terbuka luasnya peluang investasi di Indonesia, c. konsep uang pengganti yang lemah, d. budaya korporasi dalam menyikapi kekosongan norma hukum, e. ketidakseragaman pandangan penegak hukum dalam memaknai uang pengganti, f. mekanisme pailit sebagai kebuntuan hukum pemberantasan korupsi untuk subjek hukum korporasi g. mekanisme subsider KUHP Baru untuk korporasi belum menjangkau tujuan sanksi pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dan h. perhitungan negara yang minim dalam membuat suatu regulasi pemberantasan korupsi. 2) Berdasarkan alasan urgensi tersebut, penelitian ini menggagas substansi hukum sebagai mekanisme subsider pemidanaan uang pengganti terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi berupa sanksi pengalihan terbatas (limited diversion sanction). Sanksi pengalihan terbatas ini adalah sebuah sanksi yang mengalihkan sisa uang pengganti yang tidak mampu dibayarkan oleh korporasi kepada pengurus korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dimana mens rea pengurus tersebut diidentifikasi sebagai mens rea korporasi, sehingga korporasi karena mens rea pengurus tersebut dijatuhi pidana uang pengganti.

Kata Kunci: subsider pemidanaan, uang pengganti, korporasi, tindak pidana korupsi.

POLICY FORMULATION ON SUBSIDIARY PUNISHMENT FOR SUBSTITUTE MONEY SANCTION FOR CORPORATION IN 

CORRUPTION CRIME

ABSTRACT

By:

Ahmad Yusup,  Sigid Riyanto 

The writing of this thesis is based on the existence of a legal vacuum subsidiary to the punishment of substitute money against corporations in the criminal act of corruption. This thesis aims to 1) determine the urgency of regulating subsidiary punishment for corporations in corruption crime and 2) formulate subsidiary punishment for substitute money sanction for corporations that can be used in the future.

The research method used in this study is normative-empirical, therefore in addition to examining the legal texts of criminal acts of corruption, this study also examines the corruption eradication implementation, particularly related to criminal punishment of substitute money for corporations. This study's result was analysed using prescriptive and descriptive analysis techniques. 

The results of this study show that 1) the reason why it is urgent to formulate a subsidiary punishment for substitute money sentences for corporations involved in corruption is a. the existence of legal vacuums, b. wide open investment opportunities in Indonesia, c. weak concept of substitute money sanction, d. culture of corporation law in responding to the vacuum of legal norms, e. non-uniformity of views from law enforcement when interpreting substitute money sanction, f. legal impasse of bankruptcy mechanism as a sanction in law against corruption for corporation g. the subsidiary mechanism of the New Criminal Code for corporations has not reached the purpose of substitute money as a criminal sanction in corruption crime and h. lack of calculation by the state in regulating a law against corruption. 2) Based on this urgency, this study offers a possible legal substance as a subsidiary mechanism for the substitute money sanctions in the form of limited diversion sanctions. This limited diversion sanction is a sanction that transfers the remaining obligation to pay substitute money that is unable to be fulfilled by the corporation and moves the obligation to the management of the corporation who commits a criminal act of corruption, where the management's fault is seen as the corporation's fault so that the corporation because of the management's fault is sentenced to substitute money sanction in the criminal act of corruption.

Keywords: criminal subsidiary, substitute money, corporation, corruption.

Kata Kunci : Kata Kunci: subsider pemidanaan, uang pengganti, korporasi, tindak pidana korupsi.